Mulai dari penyediaan air bersih hingga pertanian berkelanjutan dan pengaturan iklim, hutan memiliki peran penting dalam memajukan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB (SDGs), yang dirancang untuk saling bergantung satu sama lain.

“Hutan sangat penting untuk SDG, namun solusi berbasis alam yang ditawarkan belum dibuat secara eksplisit di agenda 2030,” kata  Joleen Timko, peneliti dari Universitas British Columbia (UBC) di Kanada.

Berita

Kemajuan proses tata kelola bentang alam

Karena batas waktu 2020 untuk target intra-sasaran seperti melindungi dan memulihkan hutan semakin dekat, para peneliti Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (CIFOR) dan UBC melakukan eksplorasi bagaimana hutan lebih terintegrasi ke dalam kebijakan – di semua tingkat, di seluruh dunia – sehingga SDGs memperoleh lebih banyak manfaat dan dapat memberikan lebih banyak dukungan bagi ekosistem hutan.

“Kami ingin pemerintah, industri dan masyarakat lokal mempertimbangkan secara lebih menyeluruh bagaimana tindakan mereka berdampak pada hutan, dan bagaimana hutan dapat lebih terintegrasi ke dalam kebijakan, rencana, dan strategi mereka, terutama karena persaingan prioritas yang mungkin ada,” kata Timko, penulis utama riset.

Untuk mendukung proses ini, para penulis melakukan identifikasi tiga kelompok kebijakan yang sangat relevan dengan hutan: jasa ekosistem dan mata pencaharian; ekonomi hijau; dan hak, keadilan, kesetaraan dan inklusi. Ini yang disebut ‘pendekatan kebijakan nexus‘, yang pertama bagi hutan, adalah sarana untuk mengintegrasikan tujuan lintas sektor, dan mengurangi risiko bahwa kegiatan tujuan pembangunan berkelanjutan akan melemahkan atau gagal meningkatkan kinerja satu sama lain.

DARI EKONOMI MENUJU KESETARAAN

Dunia menghadapi tantangan untuk memberi makan populasi yang semakin bertambah, sembari memerangi perubahan iklim dan mengurangi deforestasi.

Berita

Laporan Khusus COP23: Bagaimana lahan dan hutan membantu mencapai tujuan iklim global

Dengan pemikiran ini, para peneliti mencatat peran hutan secara bersamaan bermain dalam mempertahankan pertanian, menyediakan lebih dari 75 persen air segar yang dapat diakses di dunia, menyimpan karbon, dan menangkis wabah penyakit seperti Ebola.

“Pembuat kebijakan dan ilmuwan harus bergerak di luar kontroversi pendekatan ‘pembagian tanah’ dan ‘pembagian lahan’ menuju pendekatan integrasi penuh bentang alam,” kata Terry Sunderland, CIFOR Senior Associate dan pengajar UBC. “Intervensi skala bentang alam memiliki potensi merekonsiliasi pertanian, konservasi dan penggunaan lahan lain yang bersaing di skala sosial dan lingkungan.”

Tantangan lain adalah bergerak menuju ekonomi hijau yang membawa manfaat ekonomi, sosial dan lingkungan.

Bagi para peneliti, pengelolaan hutan berkelanjutan (SFM) sekali lagi merupakan cara untuk menyeimbangkan tujuan, dalam hal ini, produksi kayu, hasil sosial dan kepedulian lingkungan dalam menghadapi meningkatnya permintaan akan lahan dan pohon.

“Hal ini dapat mengharuskan pemerintah mengembangkan kebijakan dan struktur tata kelola yang sesuai secara lokal guna mendukung perencanaan dan penerapan SFM; menggabungkan kebutuhan local dan menegakkan peraturan,” saran hasil riset.

Kebijakan nexus ketiga yaitu menguji apakah hak, perdamaian dan kesetaraan gender berarti bagi hutan. Para peneliti melihat bahwa tata kelola hutan “telah lama berlangsung manajemen top-down (atas-bawah) dan dipimpin oleh negara yang secara paksa membatasi akses dan penggunaan, dan mengalihkan hutan dari commons ke komoditas dengan tujuan ekonomi atau konservasi yang sering didefinisikan sempit”.

Tujuan pembangunan berkelanjutan tidak dapat dipenuhi kecuali tercapai juga tujuan di dalam dan di sekitar hutan dunia. Karena hutan sering menjadi tempat kontestasi dan perlindungan bagi penduduk yang rentan, riset ini menyarankan pemerintah untuk “memberikan hak aman dan meningkatkan akses hutan bagi kelompok-kelompok yang terpinggirkan”.

“Partisipasi dari berbagai pemangku kepentingan – termasuk suara kaum marjinal – dalam pembuatan kebijakan memungkinkan kepemilikan yang lebih besar, mengurangi potensi konflik serta meningkatkan peluang keberhasilan kebijakan jangka panjang,” saran  hasil riset.

MENJADIKAN TATA KELOLA BERJALAN

Dari sudut pandang Timko, tata kelola yang buruk merupakan kendala utama memajukan pendekatan bentang alam terpadu yang bekerja untuk kepentingan manusia dan bumi. “Salah satu tantangan dengan SDG yaitu membangun sistem pemerintahan lintas sektor yang transparan dalam pengambilan keputusan terkait sumber daya alam,” katanya.

Berita

Merundingkan pendekatan bentang alam

“Kurangnya pemahaman tentang peran penting hutan di dalam semua hal, baik itu iklim, keanekaragaman hayati atau mata pencaharian,” katanya lebih lanjut. “Kita harus mencari cara menjabarkan bukti yang ada kepada para pembuat kebijakan dalam bahasa dan format yang mudah mereka pahami.”

Selanjutnya riset ini akan menelaah lebih dalam tentang hubungan hutan dan tujuan pembangunan berkelanjutan bagi tiga kelompok kebijakan termasuk bekerja sama dengan pemerintah nasional melakukan identifikasi tantangan penerapan pendekatan kebijakan nexus.

“Kami ingin riset ini  berguna memulai wacana agar hutan mendapatkan pengakuan layak atas kontribusi ekosistem ini bagi tujuan pembangunan berkelanjutan,” tutupnya.