Liputan Acara

Perubahan iklim di Indonesia, urusan tanah hingga undang-undang

Lokakarya jurnalisme mengangkat tema manajemen hutan masyarakat, pembiayaan REDD+ dan hal lainnya
Bagikan
0

Bacaan terkait

Indonesia - Di tengah meningginya tekanan pembangunan dan urbanisasi, masyarakat desa Sendangsari, Provinsi Yogyakarta meningkatkan ekonomi lokalnya melalui pengelolaan hutan jati lestari.

Dikelilingi oleh hijaunya pepohonan desa, anggota masyarakat Kesatuan Pengelolaan Hutan Komunitas Wono Lestari menjelaskan pada 20 wartawan, bagaimana masyarakat berjuang mewujudkannya.  Mereka telah memiliki izin SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu). Izin ini memungkinkan negara-negara UE mengimpor jati mereka tanpa pemeriksaan lagi. Perempuan desa juga mulai mengolah tanaman dan umbi-umbian menjadi makanan ringan, minuman kesehatan jamu herbal dan tepung bebas gluten.

Upaya berkelanjutan tingkat tapak menjadi tema utama lokakarya jurnalistik dua hari yang digelar oleh Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (CIFOR) bekerja sama dengan Perhimpunan Jurnalis Lingkungan Indonesia (Society of Indonesian Environmental Journalists/SIEJ) dan merupakan bagian dari kegiatan Asia-Pacific Rainforest Summit 2018 di Yogyakarta.

Selain ke Sendangsari, para jurnalis juga mengunjungi Kawasan Konservasi Mangrove Baros. Di tempat ini, para pemuda mengubah tujuh hektar pantai gersang menjadi ekosistem mangrove yang kini layak untuk pertanian dan daya tarik ekowisata.

“Jika kita menerapkan praktik pertanian tak berkelanjutan, dengan pupuk kimia, dampaknya buruk bagi mangrove,” kata koordinator proyek Dwi Ratmanto. “Padahal mangrove berfungsi sebagai pelindung angin, melindungi lahan pertanian. Sebelum kami menanam mangrove, pertanian di sini tidak efektif. Air asin merembes merusak panen.”

“Hampir setiap pekan, kami menerima tamu yang datang untuk menanam mangrove dan memantau burung.”

PERTANYAAN MEMBARA

Sesi kelas dalam lokakarya menegaskan bahwa upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim harus berjalan berdampingan.

“Saat ini, ada pemisahan antara isu mitigasi dan adaptasi. Mitigasi lebih populer, dan artinya lebih banyak dana tersedia untuk mitigasi,” kata Ilmuwan CIFOR, Hety Herawati. Ia mencontohkan sejumlah dana yang dialirkan untuk upaya yang terfokus pada aforestasi, reforestasi dan biofuel.

“Menghadapi perubahan iklim seharusnya dilakukan bersama oleh setiap orang. Sebagai individu, kita harus menurunkan emisi dengan lebih peduli pada lingkungan. Lembaga juga harus memiliki perhatian serupa.”

Banyak jurnalis berasal dari provinsi kaya-gambut di Indonesia, dan memiliki minat khusus mempelajari penyebab deforestasi dan kebakaran hutan, antara lain magnet uang cepat yang membuat masyarakat bertanam kelapa sawit dibanding pertanian lebih ramah gambut yang tidak membutuhkan tanah atau pengeringan lahan.

“Saya lihat petani di Kalimantan Selatan bertanam jeruk dan padi, meski tanaman paling berhasil adalah nanas,” kata ilmuwan CIFOR, Meli Fitriani Saragi-Sasmito. “Ini bergantung pada komposisi mineral di wilayah itu.”

Meningkatnya permintaan biofuel disoroti  sebagai salah satu penyebab deforestasi, seringkali mendorong praktik pertanian dengan menggunakan metode tebang-dan-bakar. Jurnalis dari Sumatera Selatan, Ibrahim Arsyad yang mengalami kebakaran dan asap tingkat tinggi hampir setiap tahun, menyatakan bahwa perusahaan pengelola kawasan hutan rentan terbakar hanya melakukan upaya mitigasi menjelang kegiatan besar, seperti Asian Games 2018 yang akan digelar di Jakarta dan Palembang, Agustus mendatang.

Meskipun, mencegah kebakaran juga tidak lantas menjadi jawabannya.

“Kebakaran hutan merupakan masalah rumit. Ada kebiasaan membakar saat membuka lahan, karena membersihkan lahan secara mekanis jadi mahal,” kata Herawati. “Saya sih cenderung mengelola api.”

Ia menyatakan bahwa upaya yang dilakukan seharusnya adalah mengelola api secara aman. Upaya ini antara lain memperlebar celah antar-pembakaran, memperluas area penyangga antara wilayah pembersihan, dan mengedukasi masyarakat agar tidak membakar pada musim kering panjang.

MENINJAU REDD+

Liputan berita mengenai REDD+ di Indonesia sudah berkurang dibanding sebelumnya.

Ketika Presiden Joko Widodo mulai memimpin pada 2014, ia melebur Badan REDD+ dan Dewan Nasional Perubahan Iklim, dan memberikan mandat pada Kementerian Lingkungan dan Kehutanan.

“Perlu waktu bagi pemerintah untuk melangkah lagi setelah presiden memprioritaskan efisiensi kelembagaan,” kata Ilmuwan CIFOR, Cynthia Maharani.

Kurangnya pendanaan REDD+ dalam anggaran pemerintah juga menghambat pertumbuhan program dan memaksa terjadinya timbal-balik antara konservasi dan pembangunan ekonomi. Namun, masih ada sedikit kemajuan dalam langkah masyarakat untuk mengisi kesenjangan itu.

“Pada tingkat subnasional, lembaga swadaya masyarakat memandang REDD+ sebagai sebuah peluang. Banyak di antara mereka telah bekerja lama dalam konservasi, jadi mereka mau terus berupaya meski belum mendapat suntikan dana untuk aktivitasnya,” kata Maharani.

Kini, penting sekali memberdayakan masyarakat agar mendapat penghasilan yang stabil dari jasa lingkungan, “agar tidak mudah bagi perusahaan tambang atau perkebunan datang dan menebangi hutan.”

Dan, lebih dari sekadar uang, masyarakat makin peduli dengan gaya hidup sehat. “Kami melakukan ini untuk kemanfaatan kami juga,” kata Zuchri Saren Satrio, sekretaris desa Sindangsari, terkait pengelolaan hutan jati mereka. “Kami ingin menghirup udara segar.”

Riset ini merupakan bagian dari penelitian CGIAR tentang Hutan, Pepohonan dan Agroforestri, yang didukung pendanaan dari donor CGIAR.
Kebijakan Hak Cipta:
Kami persilahkan Anda untuk berbagi konten dari Berita Hutan, berlaku dalam kebijakan Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0). Peraturan ini mengijinkan Anda mendistribusikan ulang materi dari Kabar Hutan untuk tujuan non-komersial. Sebaliknya, Anda diharuskan memberi kredit kepada Kabar Hutan sesuai dan link ke konten Kabar Hutan yang asli, memberitahu jika dilakukan perubahan, termasuk menyebarluaskan kontribusi Anda dengan lisensi Creative Commons yang sama. Anda harus memberi tahu Kabar Hutan jika Anda mengirim ulang, mencetak ulang atau menggunakan kembali materi kami dengan menghubungi forestsnews@cgiar.org