Buah sawit di Jambi, Indonesia. Bisnis besar sawit mendapat sorotan internasional, meski bagi Indonesia, sebagai produsen sawit besar dunia, hampir 40 persen lahan sawit dibudidayakan oleh petani. Icaro Cooke Vieira/CIFOR

Sawit: ada yang mencintainya, membencinya, atau mungkin tanpa sadar menggunakannya. Minyak sawit yang kontroversial ini terkandung dalam ribuan produk harian, mulai dari sabun hingga lipstik, pizza beku, es krim hingga bahan bakar.

Kebutuhan dunia terus meningkat pesat dan pada gilirannya menekan hutan, terutama di Indonesia. Namun, sementara ini, komoditas yang menguntungkan ini akan terus ada.

Jadi apa yang bisa dilakukan untuk mengurangi tekanan terhadap hutan? Berbagai upaya dilakukan untuk menghentikan laju kerusakan hutan tropis melalui praktik bisnis lebih lestari.

Pada 2004, Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) diresmikan dengan visi “transformasi pasar untuk menegakkan norma sawit lestari”. Tekanan aktivis pada perusahaan besar yang menggunakan sawit dalam produk mereka juga berdampak pada komitmen suplai berkelanjutan dan nol deforestasi.

Hingga saat ini, sebagian besar aksi terfokus pada seberapa besar perusahaan mengelola sawit, meski mulai juga diikuti dengan meningkatnya sorotan mengenai implikasi bagi petani dan bagaimana petani dapat memetik keuntungan lebih besar dengan masuk rantai suplai sawit.

Di Indonesia – salah satu negara produsen terbesar sawit bersama Malaysia – hingga 40 persen lahan sawit dibudidayakan oleh petani, yang rata-rata mengelola dua hektare lahan.

Pertimbangan mengenai keberlanjutan sektor sawit ini juga memicu pemerintah Indonesia mengambil langkah untuk menyempurnakan kebijakan lingkungan untuk memperluas inklusi petani, dan menyalurkan sumber daya untuk petani dalam rangka membenahi manajemen, dan tanam ulang. Terdapat pula upaya memperkuat standar sawit lestari (ISPO).

Tiga tim peneliti dari Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (CIFOR) dan mitra institusi memproduksi serangkaian infobrief yang membedah bagaimana petani dapat meningkatkan kehidupannya dan, pada saat yang sama, melindungi hutan tersisa. Tantangan utamanya, menurut temuan mereka adalah? Uang.

“Sawit memberi keuntungan ekonomi yang lebih bagi petani daripada tanaman lain, hingga terus meluas,” kata Pablo Pacheco, Ilmuwan Utama CIFOR. “Petani harus mengadopsi praktik lebih lestari. Penelitian harus berkontribusi untuk ini, dan mengidentifikasi opsi bagi petani dalam membenahi praktik mereka, selain mengidentifikasi sumber daya apa yang dibutuhkan agar perubahan terjadi.”

“Di sinilah permodalan diperlukan, dan menjadi sumber daya kunci bagi petani untuk dapat mengaksesnya,” tambahnya.

Pablo Pacheco berbicara mengenai topik ini pada tanggal 18 Oktober 2017 di sebuah acara di Jakarta yang diselenggarakan oleh Innova Forum dan TFA2020, berjudul ‘Bagaimana bisnis dapat mengatasi deforestasi’. Cari tahu lebih lanjut di sini.

Analisis

Jalan panjang dan berliku menuju sawit berkelanjutan

TANTANGAN TANAM ULANG

Pemerintah Indonesia memperkirakan total 175.000 hektare sawit yang dikelola petani kecil perlu dilakukan tanam ulang setiap tahun. Hal ini saja sudah menjadi tantangan besar bagi petani.

Hans Harmen Smit, koordinator sawit global Organisasi Pembangunan Belanda (SNV), salah satu organisasi mitra di balik penelitian ini, menjadi bagian dari tim yang mengeksaminasi praktik permodalan yang ada. Tim ini terfokus pada Indonesia dan Malaysia, yang secara bersama memproduksi sekitar 85 persen sawit dunia.

Smit menyatakan, tanpa permodalan yang tepat, petani hanya menanam ulang sesuai kemampuan.

“Masalahnya, setelah tanam ulang, mereka harus menunggu setidaknya tiga tahun sampai berproduksi, dan sepanjang itu mereka tidak punya penghasilan,” katanya.

Penghasilan petani dari sawit beragam. Rata-rata, petani dengan lahan dua hektare mendapat pemasukan kotor bulanan antara 290 hingga 400 dolar AS.

Menurut para peneliti, tanpa dukungan permodalan, petani tidak punya sumber daya untuk melakukan tanam ulang setiap tahun di petak yang sama. Mereka cenderung berpindah ke lahan gambut dan lahan berhutan.  ‘Menebang dan membakar’ lahan untuk menanam tanaman yang tersedia, yang varietasnya seringkali berkualitas rendah.

Smit mencontohkan, di Malaysia, sektor ini memiliki sistem tanam ulang yang lebih baik. Petani lebih mudah mendapatkan dukungan finansial. Di Indonesia, ada Dana Minyak Sawit Mentah (CPO) yang menyediakan pinjaman untuk tanam ulang, namun sering kali sulit diakses, khususnya bagi petani dengan modal terbatas.

“Pembelajarannya adalah bahwa tabungan untuk tanam ulang seringkali tidak berjalan seperti seharusnya. Pemerintah perlu lebih terlibat dan mengelola program untuk membantu petani menabung untuk tanam ulang,” kata Smit.

Ia menambahkan bahwa salah satu masalah utama adalah kurangnya informasi bagi Penyedia Jasa Keuangan (FSPs) dalam mengevaluasi risiko pinjaman dan menetapkan suku bunga yang tepat. Menurut  Smit, pada tingkat individu petani, pinjaman seringkali terlalu kecil, hingga menyebabkan biaya asli pinjaman terlalu tinggi dibandingkan nilainya.

“Kita perlu mulai mendukung pengumpulan data aliran uang petani yang lebih baik. Jika data ini tersedia, kita dapat menyusun portofolio layak investasi untuk para investor,” kata Smit.

Liputan Khusus

Petani sawit perlu dukungan finansial untuk praktik keberlanjutan

MEMBIAYAI  KESENJANGAN

Para peneliti juga mengidentifikasi kesenjangan besar antara skema kredit yang ada dengan kebutuhan petani. Mengatasi kesenjangan ini bisa menjadi jalan bagi petani untuk mengelola sawit lebih lestari.

Salah satu temuan kuncinya adalah, pemberi pinjaman hanya memberi kredit jangka pendek. Apa yang dibutuhkan petani adalah modal kerja dan kredit jangka panjang untuk tanam ulang serta membiayai praktik pengelolaan lainnya.

Masalah lain adalah pembayaran pinjaman. Saat petani ‘berhutang’ yang juga berada di bawah kontrak dengan perkebunan sawit, mengakses modal melalui koperasi, keuntungan panen digunakan untuk membayar pinjaman. Namun ketika petani mandiri mencari pinjaman, mereka harus membayar kontan.

Petani yang mencoba mengakses pinjaman juga menghadapi tantangan besar saat berupaya memenuhi sebagian besar persyaratan FSPs.

“Seringkali mereka tidak punya rekening tabungan atau lahan, jadi tidak punya agunan,” kata Smit.

Harga FFB, biji buah segar sawit, juga menjadi tantangan tersendiri bagi petani. Harga FFB ditetapkan oleh pemerintah dan perusahaan sawit. Petani ‘berhutang’ membayar lebih besar dibanding petani mandiri.

Namun masih ada jalan untuk membantu petani mengatasi tantangan ini. Insentif dan dukungan teknis untuk memenuhi persyaratan berkelanjutan, keamanan tenurial lahan, dan dukungan bagi FSPs untuk menilai dan mengelola risiko, serta meningkatkan kapasitas organisasi petani, menurut temuan penelitian, bisa memberi dampak.

MENCARI PERMODALAN LESTARI

Sebagian besar permodalan untuk perusahaan sawit besar berasal dari FSPs yang berbasis di negara-negara Asia, seperti Jepang, Malaysia, Indonesia dan Singapura. Dan secara keseluruhan, menurut penelitian, permodalan ini tidak menerapkan kebijakaan Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (ESG) yang cukup.

“Kebijakan FSB berbasis AS dan Eropa lebih maju, namun tetap tidak sepenuhnya mengatasi masalah bagaimana sumber daya lebih disalurkan pada petani,” kata Pacheco.

Ia mengingatkan, ancaman perkembangan pasar kelas dua: satu di Asia, di mana kurang ada tekanan konsumen untuk sawit lestari, dan kedua, terfokus pada pasar AS dan Eropa yang mengadopsi praktik lebih lestari.

INVESTASI SUMBER DAYA MANUSIA

Pacheco menyatakan, masa depan petani menyimpan dilema. Jika mereka makin terintegrasi pada rantai suplai yang ada, makin produktif, menjalankan praktik lebih baik dan memiliki akses permodalan dan pasar, mereka akan makin bergantung pada rantai suplai dan perusahaan bagi penghidupan mereka.

“Kita ingin petani membenahi sistem praktik, pengetahuan soal pupuk, panen dan lain-lain, tetapi tanpa menghilangkan kemerdekaan mereka,” kata Pacheco.

Kemerdekaan ini berupa bagaimana petani berdaya untuk menegosiasi harga, kondisi hubungan dengan perusahaan dan selanjutnya, tambahnya.

“Bagi saya, pemberdayaan sosial sangat penting, dan saya pikir hal ini perlu termasuk dalam debat. Hingga saat ini, baru terfokus pada efisiensi, keberlanjutan, dampak minimal pada hutan – dan tidak cukup perhatian pada pemberdayaan pemain penting ini, para petani, yang mencoba meraih sebanyak mungkin manfaat di pasar,” simpulnya.

Penelitian ini dilaksanakan oleh CIFOR, bermitra dengan Profundo, Pusat Penelitian Keuangan dan Ekonomi Internasional (International Center for Applied Finance and Economics/InterCafe) Institut Pertanian Bogor (IPB), Organisasi Pembangunan Belanda (SNV) dan Akses Finansial (Financial Access/FA).