Bacaan terkait

Indonesia - Hutan Borneo merupakan salah satu hutan yang memiliki keragaman ekologi terkaya di dunia dengan ribuan spesies unik pohon, tanaman, dan satwa di dalamnya. Hanya perlu empat dekade untuk merusak hampir separuh vegetasi alami hutan yang diperkirakan berusia 140 juta tahun ini. Bagaimana kita melindungi apa yang tersisa? Ilmuwan di Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (CIFOR) menyatakan, jawabannya ada pada pengetahuan mengenai jenis dan lokasi tanaman tumbuh.

Pada bagian Borneo yang masuk wilayah Indonesia di Kalimantan Barat, di sebelah utara Taman Nasional Danau Sentarum, terletak kawasan berhutan dengan lahan gambut sangat dalam. Lahan gambut menyimpan karbon lebih banyak dibanding seluruh gabungan vegetasi dunia, dan oleh karena itu, berperan signifikan dalam tujuan global memerangi perubahan iklim.

Namun, ketika produsen kelapa sawit mengajukan perizinan untuk membangun perkebunan di atas simpanan kaya karbon ini, izin diberikan. Hal ini tetap terjadi meski ada moratorium pembangunan di lahan gambut dari pemerintah Indonesia. Bagaimana hal ini terjadi?

“Petanya salah,” kata ilmuwan utama ekologi CIFOR, Yves Laumonier.

“Ketika petugas pemberi izin memeriksa peta pemerintah, kawasan tersebut digolongkan sebagai ‘bukan lahan gambut,’ berarti konversi perkebunan boleh dilakukan.” Pada kondisi ini, lahan gambut berubah dari seraban karbon ribuan tahun menjadi sumber karbon turbo dalam sekejap.

“Masalahnya ada pada peta skala kecil dan buruknya data spasial. Saat kita memperbesarnya pada lokasi tertentu, kita sering menemukan banyak kesalahan,” katanya.

   Perkebunan padi dan jagung di dekat hutandi kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan . Icaro Cooke Vieira/CIFOR

 Misinya adalah skala

Upaya yang dilakukan CIFOR bisa dikatakan tepat waktu dan diperlukan. Laumonier memimpin tim ilmuwan dalam mengembangkan penelitian manajemen bentang alam besar-besaran sepanjang sejarah – menganalisis sekitar 400.000 kilometer persegi lahan di Kalimantan Barat. Hasil penelitian ini adalah peta vegetasi ekologis yang mencakup keseluruhan provinsi. Menggunakan skala 1:50.000, peta ini merinci lebih dari 60 kelas vegetasi alami dan tanaman manusia yang ada di jalur mangrove pesisir hingga pegunungan, dan apa yang ada di dalamnya. Pemetaan ini mencakup kawasan tebangan, rawa gambut, perkebunan kelapa sawit, sistem wanatani campuran, mosaik lahan kosong dan pertanian kecil.

Harapannya, informasi yang lebih baik akan mengarah pada pemanfaatan lebih baik pula. Hal ini, terutama berarti bahwa pembangunan di kawasan lindung tidak lagi terjadi. Dalam kasus yang disebutkan di atas, tidak hanya penebangan atas hutan rawa gambut, namun ketika kemudian perusahaan  kelapa sawit bangkrut, dan meninggalkan “bencana ekologi yang dihadapi masyarakat lokal, saat lahan perikanan mereka terdampak buruk.

“Hal ini bisa dihindari jika pengambil keputusan memiliki peta lebih detail dan informasi yang akurat,” kata Laumonier.

   Versi beta dari peta vegetasi Kalimantan Barat. Versi interaktif final akan diterbitkan dalam waktu dekat.

Pembuatan peta 101

Pembuatan peta skala besar merupakan proses besar. Bentang alam di pra-stratifikasi, dipecah dalam blok-blok geomorfologi, yang menentukan fitur fisik bumi, iklim, jenis tanah, kawasan tangkapan air, dan kelas ketingian. Data ini kemudian di interpretasikan menggunakan kombinasi klasifikasi terpantau—proses perangkat lunak citra dipandu oleh pengguna untuk menspesifikasi tutupan lahan berdasarkan kepentingan – serta digitisasi manual, yang mengharuskan periksa silang secara ekstensif. Pembuat peta menilai informasi dari survei lapangan, memeriksa setiap jenis vegetasi, struktur tanaman, distribusinya, dan tahap suksesi bentang alam – atau bagaimana vegetasi melakukan regenerasi alami sepanjang waktunya.

Beragam informasi tersebut diberikan kode warna menggunakan simbol-simbol berdasarkan prinsip kartografi. Satu warna merepresentasikan satu jenis vegetasi dan suksesinya. Misalnya, warna hijau untuk hutan dataran rendah, dan tingkat degradasi pertamanya; penebangan ditandai dengan warna hijau dicampur garis putih horisontal, menandai menipisnya jenis hutan alami.

Peta vegetasi CIFOR menyediakan informasi yang sangat berharga bagi implementasi Kebijakan Satu Peta

Nurwadjedi

Mendukung Kebijakan Satu Peta

Pemetaan ekologi skala lebih kecil di Indonesia dilakukan pada 1980-an, dan peta dengan skala lebih besar mulai dilakukan pada 2000-an. Pada 2013, regulasi baru pemerintah mengarahkan kabupaten untuk mengembangkan peta operasional pada skala lebih besar, yaitu 1:50.000, dalam rangka mendorong tingkat manajemen lahan.

Dalam upaya menyelesaikan sengketa lahan, mengakui hak Adat dan upaya konservasi yang lebih baik, Presiden Indonesia saat ini, Joko Widodo mengambil langkah maju dengan mengumumkan Kebijakan Satu Peta pada 2016.

Selain meregulasi standarisasi peta, kebijakan ini mencakup rencana besar sentralisasi basis data informasi geospasial dan portal daring, untuk membantu pemerintah melakukan perencanaan dan pengambilan keputusan yang lebih baik.

Peta vegetasi sangat penting bagi apapun keputusan pemanfaatan lahan, karena mengungkap kesehatan lingkungan dan potensi penghidupan. Pertumbuhan dan kondisi pohon dan tanaman, menunjukkan seberapa subur lahan dan ketersediaan air tanah. Contohnya, bentang alam yang kaya dengan keberagaman vegetasi berarti tersedianya jasa ekosistem – dari air bersih hingga beragam pangan, mulai dari ikan dan buah-buahan yang tersedia gratis bagi masyarakat dan satwa.

Peta ini memiliki skala operasional yang cukup detail untuk digunakan dalam manajemen lahan

Yves Laumonier

“Peta vegetasi CIVOR memberi informasi sangat berharga bagi Kebijakan Satu Peta dan dapat dipertimbangkan memanfaatkan peta ini dengan tema baru dalam basis data nasional,” kata Nurwadjedi, Wakil Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG), yang mengawasi upaya standarisasi peta di Indonesia.

Laumonier percaya, peta vegetasi Kalimantan Barat dapat memberi manfaat bagi sektor publik dan swasta. Mereka dapat memanfaatkannya untuk menentukan alokasi lahan, mengelola keseluruhan ekosistem, dan mengenali jenis hutan secara spesifik serta kawasan untuk konservasi, karena peta ini merinci hutan tebangan maupun hutan alami.

Terlebih, peta ini juga dapat mengidentifikasi beragam kedalaman gambut melalui identifikasi empat jenis rawa berbeda. “Peta ini memiliki skala operasional yang cukup detail untuk dimanfaatkan dalam manajemen lahan,” kata Laumonier. Signifikansi globalnya juga ada. Menurut PBB, perlindungan dan restorasi lahan gambut menjadi penting ‘menuju transisi masyarakat rendah karbon dan ekonomi sirkular.

Kami ingin peta ini bisa diakses semua orang

Yves Laumonier

Melangkah maju dengan pengambilan keputusan lokal

CIFOR bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk membandingkan dan menyelesaikan perbedaan klasifikasi, sumber daya dan peta dasar. Di Kalimanta Barat, pemerintah provinsi sudah mencoba memanfaatkan peta dalam perencanaan masa depan untuk membantu menjaga dan merestorasi bentang alam alaminya.

“Peta vegetasi rinci dapat sangat bermanfaat dalam membantu pemerintah provinsi kami mengkaji praktik pemanfaatan lahan dan memandu persiapan penyusunan rencana pembanguan jangka menengan serta unit manajemen hutan,” kata Yuslinda, pejabat senior Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

“Kami ingin peta bisa diakses semua orang,” tambah ekologis utama CIFOR, Yves Laumonier. Untuk mewujudkan hal ini, tim menggunakan citra Landstat gratis, bukan peta beresolusi lebih tinggi namun menghabiskan biaya.

Meski petanya ekstensif, bagi Laumonier, karya ini selalu dapat disempurnakan, “berita baiknya, kini kita dapat mulai menggunakan data satelit gratis dengan resolusi lebih baik, seperti Sentinel 2,” tambahnya.

Pete vegetasi Kalimantan Barat dapat diakses langsung langsung via daring bulan depan. Jika ada komentar atau pertanyaan, silahkan tulis dalam kotak komentar di bawah ini.

Riset ini merupakan bagian dari penelitian CGIAR tentang Hutan, Pepohonan dan Agroforestri, yang didukung pendanaan dari donor CGIAR.
Riset ini didukung oleh Penelitian ini didukung oleh UE dan USAID
Kebijakan Hak Cipta:
Kami persilahkan Anda untuk berbagi konten dari Berita Hutan, berlaku dalam kebijakan Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0). Peraturan ini mengijinkan Anda mendistribusikan ulang materi dari Kabar Hutan untuk tujuan non-komersial. Sebaliknya, Anda diharuskan memberi kredit kepada Kabar Hutan sesuai dan link ke konten Kabar Hutan yang asli, memberitahu jika dilakukan perubahan, termasuk menyebarluaskan kontribusi Anda dengan lisensi Creative Commons yang sama. Anda harus memberi tahu Kabar Hutan jika Anda mengirim ulang, mencetak ulang atau menggunakan kembali materi kami dengan menghubungi forestsnews@cgiar.org
Bacaan terkait Berita-berita