Penduduk desa Lubuk Beringin, Siti Bainor, mengeringkan biji kelapa sawit, di desa Lubuk Beringin, kabupaten Bungo, provinsi Jambi, Indonesia. Photo by Tri Saputro for Center for International Forestry Research (CIFOR).

JAKARTA, Indonesia — Sejalan dengan makin jelasnya kaitan antara hutan tropis dan ketahanan pangan di beberapa tahun terakhir, para pakar di konferensi terbaru memberikan sebuah contoh pengembangan dialog guna mendorong pengurangan deforestasi yang mengancam ketahanan pangan di banyak masyarakat hutan.

Penelitian terbaru dari Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (CIFOR) telah menyoroti kontribusi pangan berbasis hutan terhadap nutrisi masyarakat desa. Dalam menghadapi perebutan lahan karena kebutuhan, banyak hutan di Asia Tenggara hilang akibat ekstraksi atau aktivitas pertanian.

Topik-topik tersebut menjadi inti diskusi Pertemuan Puncak Forests Asia di Jakarta pada Mei.

“Anak-anak yang tinggal di wilayah dengan lebih banyak tutupan pohon lebih memiliki diet beragam dan bernutrisi, dan hal ini menjaga kemandirian tingkat pendapatan,” pendapat Simran Sethi, mitra kerja Melbourne Sustainable Society Institute, Universitas Melbourne, mengutip penelitian yang menemukan korelasi positif antara nutrisi dan tutupan hutan.

Keragaman hayati ekosistem alam melayani dua fungsi penting sistem pangan, kata David Cooper, Direktur Sains, Asesmen dan Pemantauan Kantor Cabang dari Convention on Biological Diversity (CBD).

Pertama, menyediakan produk kaya nutrisi yang penting bagi populasi lokal, seperti buah-buahan anti-oksidan, atau daging hewan liar kaya zat besi. Kedua adalah menyediakan jasa lingkungan penting bagi produksi pangan, seperti habitat bagi serangga penyerbuk tanaman pertanian,  atau retensi dan pemurnian air.

Fungsi ini berada di bawah ancaman dari meluasnya perubahan pemanfaatan lahan, hutan terdegradasi atau digunduli untuk mengejar sumber daya dan keuntungan, hal yang disepakati oleh peserta konferensi.

Masyarakat hutan yang telah mengkonversi hutan alam mereka untuk perkebunan sawit, survei pemerintah menemukan bahwa setelah jatuhnya harga minyak sawit, masyarakat tersebut relatif tidak memiliki ketahanan pangan, papar Lesley Potter dari Crawford School of Public Policy, Australia National University. “Mungkin mengejutkan, di Sanggau (Kalimantan Barat), yang didominasi perkebunan karet dan minyak sawit, menjadi salah satu yang paling tidak aman pangan,” kata Potter. Masyakarat di sini dan di tempat lain tidak mengalami ketidakamanan pangan terkait pergeseran menjadi perkebunan sawit, katanya.

Cooper berkata pada panel tingkat tinggi Konferensi tersebut: “Kita hanya akan melangkah menjaga keragaman hayati dan hutan jika kita juga memelihara kebutuhan penghidupan masyarakat dan aspirasi sosio-ekonomi masyarakat, dan hal ini berarti kita harus mengakui akan adanya kompetisi tuntutan penggunaan lahan.”

Menyeimbangkan tuntutan ini memerlukan pengakuan dan dialog, para panelis sepakat, tetapi pertanyaan mengenai bentuk dialog dan siapa yang seharusnya terlibat, masih sukar dipahami.

“Bagaimana kita ‘menggelar’ perbincangan lanskap yang kita perlukan? Bagaimana kita memutuskan siapa yang perlu berada dalam ruangan?” tanya panelis David Carden, Mitra Perubahan Asia untuk Jones Day dan mantan Duta Besar AS untuk ASEAN.

Kebutuhan aktor sektor swasta berpartisipasi dalam dialog multi-pemangku kepentingan – untuk tujuan menjamin keberlanjutan praktik penggunaan lahan, di antaranya – adalah salah satu subjek utama diskusi sepanjang Pertemuan Puncak Forests Asia. Mengingatkan bahwa banyak pemain kuat masih bertindak hanya untuk kepentingan sendiri, Carden menyatakan kebutuhan untuk menemukan pemain yang tepat untuk bergabung.

“Kita semua tersandera kacamata sendiri,” katanya. “Kita perlu membangun aliansi untuk memenangkan masa depan.”

Peserta dari Dialog Hutan mengedepankan perbincangan mengenai Pangan, Serat, Bahan Bakar dan Hutan di Indonesia memberi satu contoh dialog multi-pemangku kepentingan. Dialog Hutan (TFD) bisa memberi pelajaran kunci bagi praktisi yang mencari jembatan bagi jurang antar sektor.

Dialog Hutan mencari cara membangun aliansi yang diserukan Carden, membawa beragam pemangku kepentingan ke meja untuk membahas sistem manajemen hutan lestari. Lahir dari rangkaian pertemuan pada 1990 yang mencakup kelompok industri internasional, LSM, Bank Dunia, dan pemilik hutan swasta, TFD – kini berbasis di Universitas Yale – melakukan dialog interaktif multi-pemangku kepentingan di dunia.

“Gagasan di balik Dialog Hutan adalah untuk menciptakan wahan dan proses bagi pemangku kepentingan yang peduli hutan untuk mendiskusikan tantangan membangun kepercayaan, berbagi informasi dan utamanya membantu mengubah tantangan yang kita lihat dalam sektor kehutanan,” papar Garry Dunning, Direktur Eksekutif Dialog Hutan, pada forum diskusi Hutan Asia.

Pada Maret 2014, Dialog Hutan menggelar dialog di Kalimantan Tengah, Indonesia, bersama CIFOR menyerukan Inisiatif 4Fs – empat “Fs” adalah pangan (food), bahan bakar (fuel), serat (fiber) dan hutan (forest).

“Inisiatif 4Fs  berkembang dari tantangan yang diidentifikasi komite pengarah mengenai apa yang kita sebut simpang tekanan (kebutuhan) pangan, bahan bakar, serat dan hutan dalam 20 hingga 40 tahun,” jelas Dunning. “Ini soal bagaimana kita melakukan pendekatan proses pengambilan keputusan akan integrasi lanskap.”

Pada Konferensi, banyak disebut penggabungan lebih banyak praktik berkelanjutan industri berbasis kehutanan yang menguntungkan, seperti perkebunan sawit. “Dapatkah kita merencanakan keragaman lebih dalam sawit? Atau keragaman penghidupan?” kata Cooper dalam diskusi panel.

Terhadap pertanyaan ini, TFD bisa memberi formulasi menemukan titik tengah, yang menurut Dunning, bisa memberi peluang bagi kelompok-kelompok terpisah untuk mendengar satu sama lain.

“Melihat sektor swasta terlibat … pada sebuah meja yang terdiri dari pemangku kepentingan lain menjadi sangat penting,” katanya.

Beberapa peserta Hutan Asia memuji dialog Maret. “Bersama dengan orang dari berbagai sektor benar-benar membuka pikiran saya bahwa hal ini memang merupakan masalah kompleks; sawit tidak hanya satu bagian dari konteks besar,” kata Desi Kusumadewi, Direktur Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), sebuah organisasi yang mendorong sawit berkelanjutan bersertifikat.

Peserta lain-lain lebih kritis.

Oeban Hadjo dari Community-Based Forest Management System Working Group menyatakan, ia kecewa karena dialog tidak bisa mengatasi banyak tantangan yang dihadapi masyarakat lokal.

“Kita memang melihat contoh masyarakat hutan dan produksi skala kecil,” katanya. “Ke depannya, kekhawatiran terbesar kami adalah bahwa beberapa wilayah yang dirancang sebagai konversi hutan menjadi perkebunan adalah wilayah tempat masyarakat lokal memanfaatkannya sebagai sumber pangan.”

Pendekatan TFD, bagaimanapun, memberi sebuah langkah maju dari status quo: Dalam beberapa tahun belakangan, jika perusahaan, wakil pemerintah dan masyarakat lokal bertemu, seringkali saling bertolak belakang.

Dialog ini juga membantu mengindentifikasi jurang perbedaan dan membuka wilayah untuk kolaborasi masa depan – sambil menemukan titik masuk untuk menarik keputusan dari penelitian yang ada untuk menginformasi kebijakan.

“Terdapat perbedaan antara pengetahuan dan masukan bagi kebijakan,” kata Putera Parthama, Penasihat Senior Ekonomi dan Perdagangan Internasional Kementerian Kehutanan, serta panelis di Pertemuan Puncak Forests Asia. “Kita perlu menutup celah antara hasil penelitian dan pembuatan kebijakan, dan ini soal komunikasi.”