Pemandangan bentang alam di pedesaan pinggiran Yaounde, Kamerun. Foto: M. Edliadi/CIFOR

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan sawit dalam beberapa tahun terakhir ini, meningkat pula kekhawatiran konsumen terhadap deforestasi akibat ekspansi perkebunan. Industri kemudian merancang sistem sertifikasi “produksi berkelanjutan”  sawit, meski ternyata belum seefektif yang diharapkan.

Sistem sertifikasi, seperti Roundtable on Sustainable Palm Oil, ditujukan mengelola faktor lingkungan, sosial dan ekonomi yang umumnya dipandang sebagai tiga pilar keberlanjutan.

Gagasan di balik sertifikasi, adalah bahwa sawit yang diproduksi sesuai standar tertentu mendapat harga lebih tinggi di pasar, hingga tercipta insentif  bagi pembudi daya untuk menerapkan standar sistem produksi berkelanjutan dan terutama mengurangi deforestasi.

Namun, sertifikasi global kurang berhasil, karena menerapkan pendekatan tunggal pada kompleksitas industri yang tidak hanya bervariasi di tiap negara, tetapi juga di dalam negara dan di tengah keragaman jenis produsen. Demikian menurut penelitian terbaru dari para peneliti Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (CIFOR), Institut Pembangunan Berkelanjutan Prancis (IRD), dan Pusat Penelitian Pertanian Prancis CIRAD.

“Panduan sertifikasi cenderung terlalu umum, karena mencoba merangkul semua isu, dimensi dan rantai nilai, serta memberi rekomendasi tata kelola dan praktik-praktik utama,” kata Cécile Bessou dari CIRAD, pemimpin penelitian ini.

“Belum ada bukti lapangan bahwa (sertifikasi) itu benar-benar berdampak sosial, ekonomi dan lingkungan,” katanya. “Kami ingin meneliti hal itu di lapangan dan memberi rekomendasi penyempurnaan panduan, agar bisa berdampak di lapangan.”

Penelitian yang merupakan bagian dari proyek Produksi Sawit Berkelanjutan (SPOP), yang didukung oleh ANR, mengambil fokus pada produksi sawit di dua kabupaten di Sumatera, Indonesia, dan wilayah desa di Kamerun.

Selain sangat beragamnya skenario budi daya sawit, para peneliti menemukan tidak adanya konsensus mengenai persepsi dan makna “berkelanjutan” atau mengenai mana hutan tegak dan mana hutan terdegradasi.

Kompleksitas ini membuat sertifikasi makin rumit.

Kerumitan sektor sawit bertambah, karena “pembudi daya  sawit skala kecil” tidak masuk dalam kategori.

“Hingga saat ini, sebagian orang memiliki gagasan sederhana bahwa di satu sisi kita punya agroindustri besar multinasional, dan di sisi lain petani lebih miskin, yang memiliki satu atau dua hektare sawit, dan tidak banyak bersuara,” kata Pablo Pacheco dari CIFOR.

Pembudi daya kecil sawit memiliki perbedaan hubungan dengan perusahaan perkebunan, perantara dan mendapat keuntungan secara berbeda dari ekspansi sawit. Selain itu, ada pula sejumlah perusahaan skala menengah dan bertumbuhnya investor lokal yang mengembangkan perkebunan sawit.

Industri sawit di Indonesia dan Kamerun menggambarkan heterogenitas ini, kata Patrice Levang dari CIFOR-IRD, yang menggelar lokakarya untuk memahami prospek masa depan sawit di dua negara ini.

Di Kamerun, sektor sawit skala kecil sangat signifikan, sementara ekspansi di Indonesia didominasi oleh pabrik pengolahan industri yang dikendalikan oleh perusahaan.

Di Sumatera, pembudi daya sawit skala kecil memiliki luas petak mulai dari dua hektare hingga lebih dari 100 hektare. Sebagian pembudi daya memiliki kontrak dengan perusahaan, yang memberi mereka bibit dan pupuk, serta membeli buah sawit saat panen. Sebagian lain bekerja lebih independen.

BERITA

Mengawal praktik sawit berkelanjutan

Sebagian melakukan budi daya sawit intensif, sementara sebagian lain mengkombinasikan sawit dengan tanaman lain, perikanan atau usaha komersial skala kecil.

Penghasilan juga sangat beragam. Di negara yang memiliki penghasilan rata-rata 1.400 dolar AS per tahun, para petani Sumatera dilaporkan mendapat 800 dolar AS hingga 8,000 dolar AS dari dua hektare petak sawit.

Di Kamerun, sebagian perkebunan dimiliki petani, yang memiliki setidaknya satu hektare sawit. Budi daya skala medium dimiliki penduduk kota yang lebih kaya, seperti bankir atau pejabat pemerintah, yang menurut Levang, memiliki koneksi dan akses politik untuk mendapatkan subsidi. Meski hanya mereprentasikan 10 persen pembudi daya, lanjut Levang, mereka memiliki dua-pertiga wilayah desa yang ditanami sawit.

Dengan sangat bervariasinya pemain di industri sawit, kata Bessou, tidak aneh jika pemahaman orang terhadap keberlanjutan lingkungan, sosial dan ekonomi juga bervariasi.

Cara petani memandang keberlanjutan berbeda dengan perspektif organisasi non-profit internasional yang membantu menyusun kriteria lingkungan, sosial dan ekonomi untuk sertifikasi.

Organisasi-organisasi tersebut cenderung terfokus pada tiga pilar secara terpisah, sebagian berkonsentrasi pada lingkungan, sementara yang lain khusus pada aspek ekonomi. Bagi petani, dampak sosial dan lingkungan produksi sawit saling berkelindan.

Dalam memutuskan hutan konservasi, misalnya, umumnya organisasi lingkungan melihat pada faktor-faktor yang penting bagi bumi, seperti keragaman hayati dan regulasi karbon. Petani lokal, umumnya menilai hutan  sebagai sumber kebutuhan pokok seperti pangan, bahan bangunan dan kayubakar.

“Bagi petani, keragaman hayati bukan konsep abstrak terkait konservasi,” kata Bessou. “Ini sangat terkait dengan kebutuhan harian ekonomi dan sosial.”

Keberlanjutan sosial dan ekonomi juga terlihat berbeda dari titik pandang global dan perspektif petani.

Keberlanjutan sering didefinisikan sebagai pemanfaatan sumber daya untuk “memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi berikut dalam memenuhi kebutuhan mereka sendiri.”

Masyarakat lokal, cenderung memandang keberlanjutan untuk upaya menjamin kesejahteraan anak cuku mereka. Artinya, membersihkan satu hektare hutan untuk tanaman pangan atau ekspansi perkebunan, kata Bessou, dilakukan untuk meningkatkan penghasilan keluarga agar bisa membiayai anaknya masuk universitas.

Menurut para peneliti, memahami perbedaan cara pandang, diperlukan dalam mendapatkan definisi “praktik terbaik” untuk panduan sertifikasi, seperti yang digunakan dalam RSPO.

“Untuk mencapai keberlanjutan, upaya lebih besar harus dilakukan dalam memahami perbedaan perspektif ini dan menemukan jalan mencapai tujuan bersama keberlanjutan, dengan mengakomodasi pandangan berbagai pemangku kepentingan,” kata Pacheco.

Jadi, tampak seperti apa masa depan keberlanjutan?

Untuk menginvestigasi pertanyaan itu, para peneliti menggelar lokakarya di kedua negara dengan melibatkan pembudi daya dan pelaku industri sawit. Lokakarya ini menggunakan teknik analisis prospektif partisipatoris untuk menyusun skenario masa depan.

“Sekadar berkumpul dan berbicara mengenai masa depan, dan bukan melulu masalah masa lalu saja sudah sebuah keberhasilan,” kata Levang, salah seorang peneliti.

Awalnya tidak mudah. Pada hari pertama lokakarya di Kamerun, perwakilan industri duduk di satu sisi, dan petani di sisi lain ruangan.

“Mereka mulai marah satu sama lain,” kata Levang.

Namun, ketika mereka memaparkan sistem produksi sawit dan berbagi pandangan mengenai masalah yang dihadapi, “mereka mulai tampak bersama menghadapi masa depan yang lebih baik bagi mereka,” katanya. “Hasilnya adalah sekumpulan kriteria dan indikator yang merupakan langkah penting menuju kolaborasi saling menguntungkan antara agroindustri dan petani.”

Peserta lokakarya mengusulkan cara  membenahi praktik lingkungan dan hubungan ekonomi antara petani dan industri.

Para peneliti menemukan bahwa petani menggunakan beragam pupuk dan pestisida,  misalnya, dan seringkali melampaui ambang rekomendasi.

“Pengetahuan pertaniannya kurang sekali,” kata Bessou.

Dalam menentukan jenis dan jumlah pupuk dan pestisida yang sesuai untuk tanamannya, petani membutuhkan rekomendasi spesifik terhadap kondisi pertumbuhan dan peluang ekonomi, serta “pelatihan agar mereka memahami rekomendasi dan menerapkannya secara konsisten,” katanya.

Menurut para peneliti, memperbaiki hubungan antara pembudi daya dan industri sawit juga penting dalam meningkatkan keberlanjutan.

Lokakarya di Kamerun menunjukkan bahwa “kepercayaan terbangun dari transparansi dan pengambilan keputusan partisipatoris,” kata Levang.

Pembudi daya Kamerun tidak menyukai aturan kontrak yang diberikan perkebunan besar atau pabrik pengolahan. Namun, saat bersama merancang kontrak dengan perwakilan industri dalam lokakarya, mereka merancang pemberian jasa terkait harga dan hantaran buah yang berterima bagi semua.

“Sebelumnya, kontrak  bersifat koersif, misalnya mengharuskan petani mengantar buah ke industri,” kata Levang, “namun persyaratan diseimbangkan, agar setiap orang punya hak dan tanggung jawab.”

Di Indonesia, perusahaan sering kali memberi bibit dan pupuk pada petani. Saat pohon mulai berbuah, petani harus menjual buah pada perusahaan sebagai pembayaran. Syarat kontrak, termasuk bunga tidak selalu jelas, dan petani sering kali berutang dengan risiko kehilangan lahannya.

“Perlu transparansi keuntungan dan kerugian dalam kontrak, dan perlu pelatihan dasar mengenai besar bunga,” kata Bessou.

Para peneliti merekomendasikan agar petani membentuk asosiasi, yang akan memberi mereka nilai tawar dalam negosiasi. Asosiasi juga akan mempermudah pelatihan sesuai kebutuhan lokal.

Menindaklanjuti penelitian di Sumatera dan Kamerun, para peneliti berharap dapat memperluas penelitian di wilayah lain dan membandingkan hasil perkebunan bersertifikat dan yang tidak.

Konsumen yang mendorong peningkatan kebutuhan produk berbahan baku minyak sawit, menurut Bessou, juga harus berperan mengurangi dampak budi daya sawit di hutan tropis.

“Pembudi daya diminta untuk melakukan hal yang lebih dan lebih” agar mendapat sertifikasi, katanya, namun upaya itu memakan biaya, dan pembeli tidak selalu mau membayar lebih untuk produk bersertifikat.  “Sistem sertifikasi hanya berhasil jika orang secara sukarela berkomitmen melakukan lebih baik.”

Bessou dan para kolega-nya berharap penelitian ini menjadi informasi berharga bagi pembudi daya dan perwakilan industri untuk bergerak ke arah tersebut.