Pekerja perkebunan kelapa sawit Singapura memotong tandan buah dari pohon. Foto oleh: Icaro Cooke Vieira/CIFOR-ICRAF

Walaupun manfaat dan kerugian budidaya kelapa sawit telah sering dibicarakan di tingkat global, jarang yang mempertimbangkan pemahaman atau pengetahuan lokal dalam diskusi tersebut.

Pemahaman lokal ini menjadi topik utama sebuah ‘talkshow’ yang diselenggarakan di Jakarta pada 11 Januari 2024, di mana para kepala daerah dari wilayah penghasil minyak kelapa sawit di Indonesia membahas kontribusi industri minyak kelapa sawit terhadap pendapatan dan kesejahteraan daerah, serta tantangan-tantangan yang dihadapi sektor ini.

Talkshow tersebut merupakan bagian dari studi Center for International Forestry Research dan World Agroforestry (CIFOR-ICRAF) untuk mempersiapkan daerah dalam melaksanakan program yurisdiksi (JA) melalui pendekatan partisipatif, multi-pemangku kepentingan, dan inklusif gender.

Para pemimpin – yang mewakili tiga daerah di Kalimantan dan satu kabupaten di Sumatra – menggarisbawahi pentingnya praktik berkelanjutan, manfaat bagi masyarakat lokal, dan potensi pertumbuhan industri ini. Diskusi tersebut membahas beragam pendekatan dan tantangan yang dihadapi setiap daerah dalam memaksimalkan manfaat industri kelapa sawit sekaligus memastikan kelestarian lingkungan.

Kartiyus, Sekretaris Daerah Kecamatan Sintang di Kalimantan Barat, menyoroti kontribusi signifikan kelapa sawit terhadap perekonomian daerah: kelapa sawit menyumbang 23,3 persen pendapatan kotor kecamatan dan berkontribusi 4-5 persen pertumbuhan tahunan PDB daerah saat ini. Ia mengatakan bahwa terdapat 40 perusahaan produsen kelapa sawit yang beroperasi di Sintang, yang mengelola wilayah seluas 201.000 hektar. Perusahaan-perusahaan tersebut telah mengatasi masalah isolasi regional dengan mengambil alih tugas pembangunan infrastruktur.

Edy Purwanto Casmani, perwakilan Kecamatan Pulang Pisau di Kalimantan Tengah, menekankan pentingnya kelapa sawit bagi komunitas petani kecil setempat. Dengan luas perkebunan aktif sekitar 8.470 hektar dan sembilan perusahaan kelapa sawit, kecamatan ini mengalami peningkatan dalam lapangan kerja lokal dan manfaat ekonomi; Casmani mengatakan bahwa minyak sawit adalah pilihan populer penduduk setempat karena menguntungkan.

Di Sumatra, Zulkifli – Asisten Bupati Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Pelalawan – mengatakan bahwa industri kelapa sawit telah menjadikan Kabupaten Pelalawan sebagai kabupaten termakmur kedua di Provinsi Riau dengan tingkat inflasi terendah. Bahkan pandemi COVID-19 tidak berdampak serius terhadap kesejahteraan perekonomian kabupaten tersebut, katanya.

Potensi manfaat lebih lanjut melalui pendekatan yurisdiksi

Herry Purnomo, yang memimpin Indonesia Country Programme di CIFOR-ICRAF, menjelaskan dalam acara tersebut bahwa studi menyeluruh ini bertujuan untuk “membangun basis pengetahuan untuk desain pendekatan yurisdiksi (YA) yang responsif secara lokal dan memungkinkan implementasi YA dalam skala besar, dan bekerja sama. merancang Teori Perubahan, Teori Aksi, dan Kerangka Evaluasi Pemantauan (TTM) untuk mendukung implementasi YA di tingkat kabupaten dan nasional.”

Talkshow ini sendiri merupakan bagian dari workshop ketiga yang bertujuan untuk membagikan kemajuan dan hasil penelitian selama ini, berbagi pengalaman dalam mengembangkan inisiatif YA, dan mengumpulkan masukan untuk rancangan TTM, katanya. “Kami telah mencapai kemajuan di tingkat nasional dengan merancang bersama TTM berdasarkan pembelajaran di empat wilayah penelitian dan membuat model Simulasi Keberlanjutan Minyak Sawit Indonesia (SIPOS),” ujarnya.

Perencanaan untuk keberlanjutan

Mengenai keberlanjutan, Kartiyus menyampaikan bahwa Sintang telah memiliki rencana aksi regional kelapa sawit berkelanjutan sejak 2018, yang akan diperbarui pada  2024. Oleh karena itu, seluruh perkebunan kelapa sawit di Sintang berada di kawasan non-hutan dan secara sah dialokasikan untuk penggunaan komersial dan residensial. Seluruh pemegang izin perkebunan juga harus menyisihkan minimal 7 persen lahan yang dikelolanya untuk konservasi.

Ia mengatakan bahwa seluruh 40 perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut – baik perkebunan swasta maupun masyarakat – telah bersertifikat Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) dan harus tunduk terhadap standar keberlanjutan. Beliau juga menyebutkan bahwa 71 perusahaan yang sebelumnya beroperasi di kabupaten tersebut telah dicabut izinnya karena tidak memenuhi persyaratan tersebut, dan terlepas berbagai tantangan, kabupaten tersebut berhasil mempertahankan tingkat pengangguran yang rendah.

Sejalan dengan rekan-rekannya di Kalimantan, Zulkifli menyoroti komitmen kabupatennya terhadap kelapa sawit berkelanjutan, yang meliputi dibangunnya institusi pendidikan tinggi didedikasikan untuk ilmu kelapa sawit pertama di Indonesia. Ia mengatakan isu-isu lingkungan hidup menjadi semakin penting dalam pengambilan keputusan di tingkat kabupaten – terutama karena berkaitan dengan pencegahan kebakaran hutan. Ia membagikan upaya-upaya yang dilakukan untuk melindungi lahan gambut dari kebakaran, seperti pembelian ekskavator untuk pembukaan lahan yang aman dan pembentukan satuan tugas berbasis desa.

Mengikuti konsensus mengenai perlunya produksi minyak sawit berkelanjutan yang menggabungkan perlindungan lingkungan, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan sosial, para pemimpin daerah sepakat bahwa komitmen berkelanjutan untuk mengatasi tantangan, khususnya terkait kepemilikan lahan, tetap penting. Casmani menyampaikan harapannya agar pemerintah pusat dapat membantu mengatasi permasalahan legalitas tanah di wilayahnya. “Lebih baik [bagi pemerintah] untuk mendukung fasilitasi perkebunan masyarakat, dan fleksibilitas alokasi dana bagi hasil minyak sawit untuk membangun daerah,” katanya.

Ucapan Terima Kasih

Artikel dan acara ini merupakan bagian dari penelitian CIFOR-ICRAF mengenai peningkatan pendekatan yurisdiksi di sektor kelapa sawit Indonesia. Penelitian ini didanai oleh Walmart Foundation. Hasil penelitian, kesimpulan, dan rekomendasinya tidak mencerminkan pendapat Walmart Foundation.