Pada bulan April 2007 ini, delegasi dari seluruh dunia sedang berkumpul di New York dalam rangka pertemuan ketujuh Forum Kehutanan Perserikatan Bangsa-bangsa (the United Nations Forum on Forests-UNFF). Salah satu agendanya adalah mengadopsi program kerja untuk delapan tahun ke depan, dan menyetujui kebijakan kehutanan yang tidak mengikat (non-legally binding). Untuk kebanyakan pihak, pertemuan ini mungkin merupakan kesempatan terakhir UNFF untuk menunjukkan pentingnya nilai forum seperti ini untuk menyelesaikan berbagai ancaman yang dihadapi sektor kehutanan di seluruh dunia.

Namun menurut sebuah buku yang ditulis oleh David Humphreys, seharusnya kita menyandarkan harapan pada hasil yang signifikan dari New York. Dalam bukunya: LogJam: Deforestation and the Crisis of Global Governance (Earthscan). Humphreys berargumen bahwa upaya yang dilakukan UNFF dan lembaga-lembaga kerjasama antar pemerintah yang lain untuk menghadapi masalah deforestasi pasti mengalami kegagalan apabila dilakukan tanpa adanya perubahan mendasar dalam tatanan ekonomi internasional.

Menurut Humphreys, “neoliberalisme” merupakan kekuatan ideologi yang paling menentukan dalam penebangan hutan secara besar-besaran. Dengan membuat aturan perdagangan dan investasi internasional, dan memungkinkan lembaga akuntabilitas publik untuk memeriksa pelaku usaha, neoliberalisme membatasi laju deforestasi melalui reformasi kebijakan. Sebagai contoh, penegakan hukum kehutanan yang digagas Uni Eropa, Tata kelola, dan Rencana Tindak bidang Perdagangan (Trade Action Plan) merupakan upaya mekanisme pemberian lisensi melalui kerjasama bilateral dan sebagai upaya mengatasi kekhawatiran pelanggaran aturan-aturan WTO. Upaya yang dilakukan Bank Dunia untuk meningkatkan peranan hutan konservasi ditunjukkan dengan pendekatan neoliberal melalui dukungannya terhadap paradigma deregulasi, privatisasi, dan penyesuaian struktural bagi negara-negara tropis yang mempunyai masalah utang. Humphreys memuji inisiatif yang berbasis pasar yang dapat mengurangi perbedaan yang ada pada sektor publik, seperti Forest Stewardship Council (FSC). Namun demikian, ia tidak setuju dengan strategi yang sepenuhnya bergantung kepada inovasi yang merubah tata kelola secara efektif dalam kerangka kebijakan yang noeliberal.

Di dalam LogJam, terdapat bab mengenai UNFF dan dua lembaga bentukan PBB lainnya yang merupakan pendahulu UNFF, yaitu IPF (Intergovernmental Panel on Forests), dan IFF (Intergovernmental Forum on Forests). Buku tersebut menguraikan kronologis dari setiap pertemuan dan penjelasan singkat untuk setiap solusinya; kemudian juga penjelasan mengenai alasan yang menyebabkan berbagai negara tidak menyetujui konvensi kehutanan yang mengikat (legally binding forest convention). Humphrey mengkritik pernyataan bahwa dialog multipihak yang dilakukan UNFF merupakan alat bagi masyarakat dan kelompok-kelompok lain untuk mempengaruhi negosiasi, dan ia menyalahkan kinerja yang buruk negara-negara anggota dalam pelaporan dan implementasi. Humphrey mengatakan bahwa sejauh ini UNFF telah gagal untuk menunjukkan kepemimpinan dan arahannya bagi lembaga-lembaga yang terkaitan dengan issue kehutanan. Perhatian para delegasi untuk mengatasi kelemahan-kelemahan ini akan sangat dihargai.

Buku tersebut ditutup oleh sebuah kesimpulan berupa catatan yang optimis. Humphreys menguraikan dengan jelas sebuah visi untuk globalisasi demokratis yang memasukkan lembaga baru berupa pengawasan publik terhadap kegiatan ekonomi para pelaku usaha. Dia melihat tanda-tanda kemajuan kearah pencapaian visi tersebut. Pada waktu yang sama, LogJam menyediakan pembaca sebuah bacaan dalam pesawat yang menenangkan para delegasi dalam perjalanannya ke New York.