Antara tahun 1994 dan 1997, pemerintah Kamboja memberikan konsesi yang mencakup lebih dari setengah hutan milik negeri itu (60 juta hektar) kepada tigapuluh perusahaan konsesi komersial. Belakangan pemerintah membatalkan beberapa konsesi tersebut tetapi kebijakan hutannya terus terfokus pada yang tersisa. Bank Dunia dan donor-donor lainnya bekerja keras untuk mengupayakan agar para pemegang konsesi tersebut mengelola hutan mereka secara lestari dan membayar pajak yang lebih besar. Bagaimanapun juga, menurut “Questioning Sustainable Concession Forestry in Cambodia” karya Bruce McKenney dari Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Kamboja (the Cambodian Development Resource Institute), upaya lembaga-lembaga donor ini sebagian besar gagal.

Menurut McKenney, sebagian besar perusahaan terus menebangi hutan spesies bernilai tinggi dalam konsesi mereka secepat mungkin. Mereka tidak mematuhi peraturan daur panen duapuluh lima tahun sebagaimana mestinya. Dalam delapan tahun yang akan datang, diperkirakan 90% perusahaan akan menebang habis areal konsesi mereka. Meskipun rekomendasi lembaga internasional menyarankan agar mereka hanya memanen rata-rata sepuluh meter kubik kayu per hektar tetapi umumnya mereka memanen empat atau lima kali jumlah tersebut. Itu membuktikan sulitnya mengubah perilaku seperti itu karena perilaku ini menghasilkan laba yang lebih besar dan mengurangi resiko mereka. Perusahaan-perusahaan tersebut memiliki kapasitas yang cukup besar untuk mengolah antara 1,2 dan 2,0 juta meter kubik kayu dan umumnya mencoba memanfaatkan kapasitas sebanyak mungkin meskipun negeri itu tidak dapat menghasilkan jumlah kayu sebanyak itu secara berkelanjutan.

Badan-badan internasional juga menghadapi kenyataan bahwa untuk meningkatkan pendapatan pajak pemerintah Kamboja dari kehutanan lebih sulit dari yang diduga. Pada awalnya, diperkirakan pendapatan pajak dapat menghasilkan 100 juta dolar per tahun, namun antara 1996 sampai 2000 pendapatan pajak kehutanan total tidak pernah melebihi 12 juta dolar per tahun.

Dengan kegagalan konsesi-konsesi tersebut dalam mencapai pengelolaan hutan berkelanjutan atau menyediakan pendapatan pajak yang cukup berarti, McKenney mengusulkan agar pemerintah Kamboja mempertimbangkan opsi-opsi lain. Menurut McKenney, pemerintah harus menghentikan konsesi perusahaan yang melanggar peraturan dan mengembalikan konsesi-konsesi ini menjadi hutan-hutan masyarakat, perlindungan tata air, ekowisata, dan pelestarian keanekaragaman hayati.