Tuntutan Bank Dunia agar pemerintah mengubah kebijakan politiknya sebagai imbalan atas dana yang dipinjamankannya bukanlah hal yang baru. Bagaimanapun, lembaga ini baru mulai menerapkan syarat-syarat seperti ini yang berkaitan dengan sektor kehutanan, khususnya dalam program Structural Adjustment Loans (SALs) dalam waktu lima tahun terakhir ini.

’The Political Economy of Environmental Adjustment: The World Bank as Midwife of Forest Policy Reform’ oleh Navroz Dubash dan Frances Seymour dari World Resources Institute melihat bagaimana keadaan ini diberlakukan di Kamerun, Indonesia, dan Papua Niugini. Di ketiga negara besar pengekspor hasil hutan, Bank Dunia menerapkan syarat untuk mempromosikan perbaikan proses penebangan kayu, mengurangi kemungkinan untuk korupsi, dan membuat perusahaan penebangan kayu membayar lebih kepada pemerintah dan masyarakat untuk kayu yang mereka ambil.

Menurut Dubash dan Seymour, memaksa pemerintah untuk melakukan pembaharuan ternyata jauh lebih sulit dari apa yang dibayangkan oleh Bank Dunia. Lembaga ini bahkan mengalami kesulitan untuk membuat negara-negara ini memperbarui undang-undang kehutanannya dan peraturan-peraturan dalam dokumen kesepakatan, apalagi untuk menerapkannya. Bank Dunia juga menggunakan kekuatan ekonominya untuk mempengaruhi negara peminjam yang dalam keadaan sulit dan sangat membutuhkan uang untuk menangani krisis ekonomi dan krisis politik sebagai kesempatan untuk melakukan pembaharuan. Namun untuk masing-masing kasus ternyata cara ini terlalu dipaksakan. Ketika situasi ekonomi telah membaik, negara-negara peminjam tidak lagi memperhatikan syarat-syarat ini dan dalam suatu kurun waktu tekanan terhadap Bank Dunia untuk melonggarkan syarat-syarat ini semakin meningkat.

Dubash dan Seymour berpendapat bahwa pada masa yang akan datang Bank Dunia seharusnya berkerja lebih dekat dengan kelompok dalam negeri di negara-negara yang sedang berkembang, yang lebih memilih reformasi kebijakan kehutanan dalam jangka panjang untuk meningkatkan konstituensi bagi reformasi seperti ini. Jika tidak, kata mereka, tidak mungkin melakukan reformasi yang bertahan lama, yang melibatkan perubahan-perubahan bertahap di dalam lembaga dan pemikiran-pemikiran yang diperlukan sehingga bisa berhasil dilaksanakan. Kegagalan Bank Dunia untuk membangun aliansi dengan kelompok-kelompok di dalam negeri juga mengurangi kemungkinan berlakunya reformasi untuk kepentingan pihak luar negeri.

Kedua penulis mengusulkan suatu pendekatan baru yang membutuhkan perubahan-perubahan yang pokok: Pertama, Bank Dunia juga perlu mengatasi masalah kredibilitasnya di masa lalu, yang melibatkan proyek-proyek yang berdampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat, yang didanainya. Kedua, untuk membuka suasana baru untuk berdialog dan berargumentasi, Bank Dunia juga harus meninggalkan sebagian dari ideologinya yang kaku. Ketiga, para pejabat Bank Dunia harus lebih banyak meluangkan waktu di lapangan bersama kelompok-kelompok lokal.