MATO GROSSO, Brasil_Sedikitnya kemajuan dalam memperbaiki sistem kepemilikan dan pemanfaatan lahan yang tidak jelas di Brasil dapat mengancam kemampuan negara untuk membawa inisiatif perubahan iklim ke skala yang lebih tinggi, yang diharapkan akan memunculkan penerimaan dana internasional yang besar untuk menyelamatkan hutan.
“Status tenurial di Amazon sangat tidak jelas. Sebagian besar lahan di Amazon sebenarnya adalah lahan tanpa pemilik. Secara nominal lahan tersebut adalah milik bersama,”ujar Peter May, yang bekerja pada proyek penelitian REDD+ global yang dikoordinasikan oleh Center for International Forestry Research.
REDD+ adalah sebuah mekanisme global untuk mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, juga untuk konservasi dan pengelolaan hutan secara lestari serta peningkatan cadangan karbon hutan. Skema ini menawarkan sebuah pilihan yang termurah untuk mengurangi gas rumah kaca.
Identifikasi yang pasti tentang pemilik lahan hutan menjadi sangat penting agar REDD+ dapat berfungsi untuk memastikan bahwa pembayaran untuk melestarikan hutan diterima oleh pemilik lahan yang berhak. Selain itu, pemilik lahan dapat secara legal masuk dalam kontrak jangka panjang dengan “pembeli” karbon tingkat global.
Brasil tengah berusaha menyelesaikan persoalan tenurial ini. Termasuk memanfaatkan puluhan juta dolar untuk mendukung usaha pemerintah daerah dalam pengaturan sertifikat lahan. Dana tersebut merupakan bagian dari $1 miliar yang dikomitmenkan oleh Norwegia untuk mendukung REDD+ selama 10 tahun.
“Kemajuan telah dicapai … jumlah lahan bersertifikasi dalam beberapa tahun terakhir sudah lebih besar dibandingkan sebelumnya,”ujar May. “Namun proses ini sangat lambat, jauh lebih lambat dari yang seharusnya jika kita ingin mencapai proses yang signifikan dalam waktu dekat demi pengurangan deforestasi.”
Tantangan lain adalah terkait dengan apa yang disebut Prinsip Kehutanan (Forest Code), peraturan yang menetapkan seberapa banyak lahan milik perseorangan dapat dikonversi dan dimanfaatkan untuk tujuan komersial dan berapa banyak yang harus tetap pada kondisi berhutan yang alami.
“Ini merupakan perdebatan yang mempertentangkan kepentingan bisnis pertanian dan pemilik lahan melawan kepentingan lingkungan. Sepertinya telah mulai terlihat kesepakatan secara damai antara berbagai pelaku yang berbeda ini, “ ujar May.
Saat ini, prinsip kehutanan menetapkan bahwa 80% dari suatu properti di Amazon dan 20 – 35% dari daratan pada suatu daerah, harus tetap berhutan. Pemilik lahan dan pebisnis pertanian berkeinginan untuk mengurangi alokasi ini, sehingga lebih banyak lahan yang secara hukum dapat dikonversi.
“Sampai kedua masalah ini dapat diselesaikan, maka kita tidak akan mengalami kemajuan yang berarti dengan REDD”.
Kami persilahkan Anda untuk berbagi konten dari Berita Hutan, berlaku dalam kebijakan Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0). Peraturan ini mengijinkan Anda mendistribusikan ulang materi dari Kabar Hutan untuk tujuan non-komersial. Sebaliknya, Anda diharuskan memberi kredit kepada Kabar Hutan sesuai dan link ke konten Kabar Hutan yang asli, memberitahu jika dilakukan perubahan, termasuk menyebarluaskan kontribusi Anda dengan lisensi Creative Commons yang sama. Anda harus memberi tahu Kabar Hutan jika Anda mengirim ulang, mencetak ulang atau menggunakan kembali materi kami dengan menghubungi forestsnews@cifor-icraf.org
Bacaan lebih lanjut
- The context of REDD+ in Brazil: drivers, agents, and institutions
- Grounding the REDD+ debate: Preliminary evidence from pilot initiatives in the Brazilian Amazon
- Center for International Forestry Research
Peter May dapat dihubungi di peter.may@amazonia.org.br
Penulis, Daniel Cooney, dapat dihubungi di d.cooney@cgiar.org