SAO PAOLO, Brasil _ Menurut para ahli, dukungan publik di Brasil bagi skema perubahan iklim global di mana negara dibayar agar Amazon tidak dijadikan lahan pertanian terus berkembang. Setelah bertahun-tahun dicemooh oleh kritikus nasionalis yang menggambarkan rencana tersebut sebagai “menjual oksigen kepada orang asing.”

“Terdapat dukungan yang besar dan terus berkembang untuk konsep REDD, yang sebelumnya tidak dijumpai. Saya melihatnya terjadi di lembaga-lembaga pemerintah maupun masyarakat sipil,” ujar Virgilio Viana, direktur jenderal Brazil’s Amazonas Sustainable Foundation (FAS), yang mengelola sebuah proyek di Amazon di mana penduduk setempat dibayar untuk tidak menebang hutan.

REDD+ merupakan singkatan dari reducing emissions from deforestation and forest degradation (mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan). Mekanisme global ini bertujuan agar negara kaya membayar miliaran dolar kepada negara miskin untuk melindungi hutan mereka. Menurut para pemrakarsa, ini menjadi cara termurah untuk memperlambat laju perubahan iklim.

“Isu tentang kedaulatan merupakan hal yang sangat penting di Brasil. Menurut saya, diperlukan suatu perubahan dan perubahan ini tentang bagaimana memandang kedaulatan dan Amazon,” ujar Viana.

Viana mengungkapkan adanya peningkatan pemahaman bahwa Amazon tidak hanya penting secara internasional karena perannya dalam menyimpan karbon, namun juga secara internal bagi Brasil, “khususnya untuk siklus air di mana hujan yang terjadi pada wilayah-wilayah lain di Brasil kemungkinan terkait secara signifikan terhadap perubahan tata guna lahan di Amazon. Hal ini penting untuk produksi pertanian, komponen yang sangat penting bagi ekonomi Brasil. Selain itu juga penting untuk produksi energi karena sebagian besar jaringan listrik kami adalah berbasis air. Terkait dengan konsumsi air secara langsung, 70% air yang dimanfaatkan pada daerah perkotaan merupakan tangkapan dari sungai-sungai.”

Beliau mengatakan bahwa pesan ini disampaikan oleh satuan tugas di bawah Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva – dan telah digaungkan ke bawah.

“Berdasarkan kesimpulan ini, satuan tugas telah mengirimkan pesan yang sangat kuat melalui berbagai tingkatan pemerintah yang mengatakan bahwa ini harus ditempatkan sebagai agenda Brasil, dalam kepentingan Brasil, yang juga sejalan dengan kepentingan seluruh bagian dunia lain,”ungkap Viana. “Dengan demikian, apabila terdapat mekanisme seperti REDD yang mendorong konservasi hutan, maka ini tidak akan menjadi sesuatu yang menghambat pembangunan Brasil, seperti yang terjadi sebelumnya. Saya mengamati adanya perubahan paradigma penting yang terjadi di Brasil. Tentu saja, ini belum selesai. Ini masih merupakan sebuah proses. Namun saya melihat bahwa hal ini telah menjadi pemikiran arus utama.”

Sven Wunder, seorang peneliti untuk Center for International Forestry Research yang berbasis di Brasil mengatakan bahwa perubahan ini tercermin di banyak negara lain di Amerika Latin.

“Sejumlah negara telah mulai melihat REDD sebagai sebuah peluang pendanaan untuk konservasi hutan, dan juga untuk menjangkau para penghuni hutan yang miskin di daerah marjinal yang memiliki peluang sangat kecil untuk menerima pendanaan dari pemerintah. Kedua motif inilah yang menggerakkan pemerintah,” ujarnya.

Nampaknya kritik paling keras tentang REDD+ di Amerika Latin digaungkan oleh pemimpin Bolivia, Evo Morales, yang mengatakan bahwa skema ini akan mendorong ‘komoditisasi’ hutan. Pemerintahnya merupakan satu-satunya di dunia yang menentang kesepakatan perubahan iklim internasional pada diskusi terakhir PBB di Meksiko, Desember 2010.

Dalam sebuah surat yang ditujukan kepada pimpinan suku asli Bolivia pada September 2010, beliau menulis, “Melalui mekanisme ini (REDD+), negara-negara maju akan menyerahkan kewajiban mereka untuk mengurangi emisi kepada negara berkembang, dan sekali lagi pihak Selatan akan mendanai pihak Utara.” Beliau melanjutkan dengan mengatakan bahwa perusahaan-perusahaan di sejumlah negara kaya akan “menghemat sejumlah besar uang dengan membeli karbon ‘tersertifikasi’ dari hutan-hutan di Selatan. Namun mereka tidak hanya mencurangi komitmen untuk mengurangi emisi, melainkan juga telah mulai mengkomoditisasi alam serta hutan.”

“Alam, hutan dan masyarakat pribumi tidak untuk dijual,” demikian dikatakan dalam surat tersebut. “Bagi kami, hutan dan hutan hujan tropis bukanlah objek, bukanlah sesuatu yang bisa Anda tawar dan privatisasi. Kami tidak terima jika hutan alam dan hutan hujan tropis diturunkan menjadi sebuah kuantitas karbon sederhana yang terukur.

Meskipun dengan retorik yang kuat ini, Bolivia terus melangkah dengan REDD+. Pada bulan April tahun lalu, UN-REDD Programme Policy Board telah menyetujui sejumlah USD 4,7 juta untuk membantu kesiapan REDD+ di Bolivia. Saat itu, pemimpin tim REDD+ Bolivia, Edgar Arias mengatakan bahwa “persetujuan pendanaan untuk implementasi program REDD PBB di Bolivia menunjukkan kontribusi signifikan terhadap proses persiapan negara untuk mengimplementasikan mekanisme REDD+ di masa mendatang,” menurut UN-REDD’s website. Sekitar 50% dari negara Bolivia merupakan tutupan hutan.