Pertumbuhan ekonomi yang lambat di Myanmar telah memberikan kontribusi besar terhadap pelestarian hutan. Jean-Marie Hullot

BOGOR, Indonesia (9 Januari 2012)_Terbang langsung ke Nay Pyi Taw, ibukota Myanmar, membuat saya berpikir kota ini mirip lokasi pembuatan film: bentangan jalan raya semen delapan lajur diapit hotel besar dan baru, kantor pemerintahan, namun tak terlihat mobil, pejalan kaki, atau rumah pribadi di sekitarnya. Di dalam perjalanan bus ke Yangon, visi ambisius ibukota ini terasa kontras dengan pemandangan sawah yang penduduknya jarang bertani, diapit dengan bukit-bukit gundul dihiasi tanaman bibit pohon jati.

Perubahan akan terjadi di Myanmar — negara di Asia Tenggara yang dahulu dikenal sebagai Burma — dengan pesat. Masuknya arus kepentingan pihak luar yang ingin memanfaatkan kekayaan sumber daya Myanmar yang kini dapat diakses dengan mudah, pemerintah menghadapi beberapa pilihan yang menantang: bagaimana caranya mencapai tujuan pertumbuhan hijau yang telah dicanangkan, seraya tetap menjaga keseimbangan kebutuhan investor asing, memelihara lingkungan, dan mempertahankan pembangunan pedesaan.

Pertumbuhan Hijau dan Strategi Energi Hijau – sebuah sinyal harapan…

Dengan pemikiran seperti itulah saya menempuh perjalanan ke negara demokrasi berkembang ini untuk menghadiri forum nasional kedua tentang “Green Growth and Green Energy (GEGG) yang menyatukan para pemimpin di sektor swasta, pemerintah, dan penelitian guna membahas jalur pembangunan yang berkelanjutan.

Myanmar berada di bawah kekuasaan militer dalam satu atau lain bentuk sejak tahun 1962, namun peralihan kepemimpinan baru-baru ini membuat berbagai konsesi dalam sistem politik dan ekonomi, mengakibatkan terjadinya percepatan perbaikan hubungan dengan negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Jepang, dan negara-negara Uni Eropa. Hal ini sontak membawa masuknya para investor swasta dan donor yang ingin memanfaatkan kekayaan sumber daya alam Myanmar (bahkan saat ini tersedia rute penerbangan kelas bisnis dari Jepang ke Yangon, kota komersial di Myanmar, tiga kali dalam seminggu).

…tapi apakah ini memungkinkan, mengingat absennya LSM dan donor utama?

Terlepas dari kesan saya akan pedesaan sepanjang ibukota dan Yangon, lambatnya pertumbuhan ekonomi Myanmar telah berkontribusi terhadap pelestarian sebagian besar hutannya (lebih dari 49%), membuat Myanmar menjadi salah satu kawasan hamparan hutan alam terbesar di Asia Tenggara. Karenanya, amatlah bagus jika Myanmar mempunyai wakil presiden seperti Dr. Sai Mauk Kham yang memberi indikasi komitmen bangsa tersebut terhadap jalur “pertumbuhan hijau”, sehingga “tidak memilih jalur pertumbuhan yang akan menguras sumber daya alam “. Selain itu, ia menekankan bahwa periode ‘pertumbuhan pertama, bersihkan nanti’ sudah berakhir.

Namun, ketika saya melihat daftar pembicara dan panelis yang diundang, tampaknya ada beberapa kesenjangan utama yang mungkin menimbulkan kekhawatiran tentang apakah para pemangku kepentingan lingkungan alam dan pedesaan cukup terwakili.

Pada tahun 2011, konferensi yang sama mendapat dukungan signifikan dari komunitas pembangunan dan konservasi (termasuk pemenang Nobel, Aung San Suu Kyi). Meski acara tahun ini mendapat sponsor internasional serta dihadiri oleh perwakilan dua organisasi konservasi internasional, sebagian besar donor utama dan organisasi konservasi daerah justru absen.

Lambatnya laju pertumbuhan ekonomi Myanmar telah berkontribusi terhadap pelestarian sebagian besar hutannya, membuat Myanmar menjadi salah satu kawasan hamparan hutan alam terbesar di Asia Tenggara.

Donor dan LSM luar tidak pernah dapat menggantikan lembaga-lembaga nasional yang bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan dan penegakan hukum yang membuat pembangunan pedesaan dan hutan konservasi mungkin, namun mereka memiliki banyak pengalaman (meski tidak semua baik) tentang bagaimana negara-negara lain lebih efektif melakukan (konservasi) (atau di mana mereka gagal). Apapun alasan untuk representasi buruk mereka pada pertemuan ini, para pengambil keputusan di negeri ini perlu mendengar dari berbagai perspektif agar lebih efektif membimbing pembangunan bangsa secara berkelanjutan dan adil.

Sebaliknya, penyelenggara forum tampaknya lebih tertarik untuk menjalin hubungan dengan sektor swasta — dan berbagai utilitas internasional, teknik, dan perusahaan investasi swasta yang terwakili dengan baik. Ini jelas merupakan para mitra yang dibutuhkan dalam pembangunan setiap negara, namun forum ini tidak bisa mengklaim telah mewakili kepentingan sebagian besar warga pedesaan Myanmar, tidak peduli seberapa baik niat penyelenggara forum.

Suara pemangku kepentingan menyoroti tantangan dan peluang

Ada banyak sesi paralel, sehingga saya tidak bisa mengikuti semuanya, tapi ada satu diskusi panel yang dikoordinasikan oleh RECOFTC (The Center for People and Forests) — sebuah LSM peningkatan kapasitas berbasis di Thailand –menawarkan beberapa pandangan penting tentang tantangan yang dihadapi oleh warga Myanmar.

Beberapa pandangan paling menarik datang dari perwakilan beberapa kelompok pengguna hutan kemasyarakatan dari negara bagian Kachin dan wilayah Ayeyarwady yang diundang untuk berbagi perspektif mereka tentang apa yang menggerogoti hutan kemasyarakatan dan apa pentingnya pertumbuhan hijau bagi mereka.

Daw Tin Tin Saw dan Daw Khin Mya menempuh perjalanan jauh dari Kachin di utara Myanmar untuk berbagi pengalaman kelompok pengguna hutan desa Pin He. Komunitas ini membuat perkebunan hutan kemasyarakatan seluas 1300 are pada tahun 2009, yang membawa mereka menerima sertifikasi dari Departemen Kehutanan pada tahun 2011.

Lahan ini juga mengandung endapan batu permata yang kadang-kadang oleh masyarakat dijual kepada orang-orang yang terkait dengan stasiun pembangkit listrik tenaga air di dekatnya. Para pengusaha ini kemudian mencoba untuk meyakinkan komunitas tersebut agar memberi ijin penambangan batu permata, dan saat ini gagal, mereka mengajukan permintaan resmi konsesi lahan kepada pemerintah terhadap lahan hutan kemasyarakatan yang sama.

Meski mengandalkan masyarakat lokal, hutan kemasyarakatan memiliki keterbatasan dasar hokum di Myanmar. Daniel Julie

Sayangnya, hutan kemasyarakatan memiliki keterbatasan dasar hukum di Myanmar, dan masyarakat, bersama-sama dengan Departemen Kehutanan, mengalami kesulitan besar dalam menyakinkan pemerintah untuk mengakui klaim mereka.

Contoh lain yaitu kelompok pengguna hutan wilayah Ayeyarwady, yang memutuskan untuk menanami kawasan hutan bakau di tahun 2000.  Setelah 12 tahun, sekarang pohon-pohon mampu menyediakan lebih dari cukup kayu bakar, tiang dan kayu untuk memenuhi kebutuhan lokal, menjual kelebihannya untuk pembiayaan infrastruktur pendidikan dan kesehatan masyarakat. Perkebunan ini juga telah meningkatkan ketersediaan ikan, kepiting, dan hewan lainnya yang dapat dimakan dan dipanen oleh masyarakat setempat. Hal paling penting yaitu selama topan Nargis pada tahun 2008, perkebunan bakau membantu mengurangi dampak banjir di masyarakat.

Semua pembicara, serta beberapa orang peserta, berbagi keprihatinan mereka atas tantangan yang ditimbulkan oleh keterbatasan pegawai dan ketersediaan sumber daya guna perluasan hutan dan kegiatan penegakan, dan menyoroti beberapa kontribusi efektif dari kelompok pengguna hutan terhadap mata pencaharian lokal, konservasi hutan, dan keamanan secara umum. Memang, kedua kelompok pengguna hutan yang diundang untuk sesi ini disebut oleh Departemen Kehutanan sebagai pihak yang sangat membantu dalam menyebarkan pesan ke masyarakat sekitar, sehingga menginspirasi terbentuknya banyak kelompok hutan kemasyarakatan tambahan.

Kami harap para pembuat kebijakan memperhatikan…

Meski pandangan berharga ini dibagikan selama diskusi menyenangkan di ruangan yang hampir terisi penuh dengan para pemangku kepentingan kehutanan, namun masih belum jelas sejauh mana kebutuhan pedesaan Myanmar akan diakui dan dirangkul oleh para pembuat kebijakan dengan banyaknya janji yang disampaikan oleh pendukung pengembangan teknologi dan infrastruktur.

Sebagai contoh, apakah usulan pembangunan dari GEGG tentang ’10 pusat keunggulan untuk teknologi pertumbuhan dan pendekatan hijau’ selama tiga tahun ke depan, mencakup pusat-pusat yang bertujuan untuk berbagi metode dan teknologi terbaru untuk sektor konservasi sumber daya alam, penyuluhan pertanian pedesaan, pendidikan, dan kesehatan? Isu tersebut hampir tidak disinggung dalam pidato para pembicara utama.

Saya pikir sudah sepatutnya untuk mengakhiri dengan salah satu pandangan dari perwakilan kelompok pengguna hutan Kachin State tentang apa arti hutan dan “pertumbuhan hijau” baginya: “Hutan memberi kami air untuk pertanian dan melindunginya dari pendangkalan…hutan juga menyediakan bendungan dengan airnya, jika negara ini lebih hijau, maka akan lebih baik untuk kehidupan kita”.

Ketika kita memberi kesempatan kepada para perencana infrastruktur untuk mengejar impian mereka mengembangkan ibukota terbaru Asia, mari kita berharap bahwa para pembuat kebijakan ingat akan kebutuhan untuk mengelola modal alam bangsa ini — listrik, air, dan makanan — yang akan diperlukan untuk mempertahankan mimpi urbanisasi ini.