Fasilitator komunitas di Nosgua, Ghana, yang tengah berinteraksi dengan anggota rumah tangga. Foto oleh: Nathaniel Abadji/World Vision Ghana

Langkah awal pengakuan hutan sebagai bagian kritikal untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Perjanjian Paris dimulai saat pemimpin dari 141 negara menandatangani Deklarasi Glasgow tentang Hutan dan Penggunaan Lahan.

Tetapi, apa yang harus dilakukan untuk mewujudkan komitmen ini? Bagaimana negara-negara tersebut menjalankan komitmennya sejauh ini dan apa dukungan yang bisa kita lakukan untuk mencapai enam upaya kunci yang dideklarasikan oleh para pemimpin dunia?

Sekitar tujuh bulan setelah Deklarasi Glasgow, perwakilan nasional, perwakilan masyarakat adat, dan para peneliti melihat walaupun ada beberapa kemajuan yang dicapai dalam pelaksanaan komitmen tersebut, keterlibatan masyarakat lokal, political goodwill, dan pendanaan yang cukup masih diperlukan untuk menjalankan komitmen yang dinyatakan pada Deklarasi Glasgow.

Para ahli berbicara dalam webinar yang diselenggarakan pada 14 Juni 2022 sebagai bagian dari Konferensi Perubahan Iklim di Bonn (Bonn Climate Change Conference). Banyak dari mereka yang telah terjun dalam berbagai program internasional terkait perubahan iklim dan restorasi lahan – seperti Stibniati Atmadja, tokoh yang aktif terlibat dalam program internasional untuk Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (Reducing Emissions From Deforestation and Forest Degradation, REDD+) — mengatakan komitmen Glasgow perlu dipantau sehingga tidak ada negara-negara yang tertinggal.

“Deklarasi Glasgow memperlihatkan kegagalan dalam mencapai tujuan pendanaan sebanyak USD100 miliar per tahun pada 2020. Keadaan keuangan sangat ketat dan kita perlu memantau apabila negara kaya telah memenuhi komitmen pendanaan mereka,” jelas Atmadja. “Di sisi lain, kita juga harus memastikan bahwa dana tersebut dipergunakan dengan baik untuk memberikan manfaat iklim, keanekaragaman hayati dan sosial yang nyata terhadap iklim dan biodiversitas.

Pham Thu Thuy, Ketua Tim Climate Change, Energy dan Low-Carbon Development CIFOR-ICRAF, yang juga moderator webinar tersebut, menggali lebih lanjut skenario spesifik dari negara-negara yang sudah mulai mencapai tujuan Deklarasi Glasgow.

Di Vietnam, sebagai contoh, di mana 42 persen dari hutan dimiliki oleh pemerintah setempat, Vu Tan Phuong dari Kantor Sertifikasi Hutan Vietnam (Vietnam Forest Certification Office), menjelaskan bahwa masih ada kesenjangan nyata dalam menyelaraskan tujuan. Vietnam mengalami tekanan tinggi pada hutannya sementara pembayaran untuk perlindungan hutan alam masih dinilai rendah dan penegakan hukum masih lemah. 

“Untuk menjalankan Deklarasi Glasgow, perlu dilakukan perencanaan penggunaan lahan yang benar dan melibatkan penilaian dampak lingkungan di semua tingkat proyek serta didukung dengan keterlibatan pemangku kepentingan yang tepat,” kata Vu.

Helen Magata dari Yayasan Tebtebba Filipina berpendapat bahwa komitmen Glasgow adalah kunci untuk memecahkan hambatan antara proyek perubahan iklim dan masyarakat adat.

   Bentang alam Makueni, Kenya. Foto oleh: Ann Wavinya/CIFOR-ICRAF

   Warga mengambil madu hutan di Desa Batudulang, Batu Lateh, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Foto oleh: Donny Iqbal/CIFOR-ICRAF

Sayangnya, ia mengatakan hanya ada sedikit insentif untuk keterlibatan masyarakat adat, padahal mereka adalah pemilik dan pengguna lahan, yang merupakan bagian penting dalam komitmen Glasgow.

“Hutan tidak hadir dengan keadaan terpisah, hutan memiliki kaitan erat dengan masyarakat adat, budaya dan sosialisasi mereka, oleh karena itu, masyarakat adat harus terlibat dan kita harus menghormati hak tenurial mereka untuk mencapai dampak yang positif dari tujuan Deklarasi Glasgow.”

Masyarakat adat perlu mendapatkan akses kepada pendanaan iklim yang berkelanjutan yang memungkinan mereka untuk melakukan intervensi yang sesuai dengan prioritas langsung mereka, ujar Magata.

Christopher Martius, Ketua dan Direktur Pelaksana Bonn Hub CIFOR-ICRAF untuk Jerman, mencatat bahwa Deklarasi Glasgow memiliki komitmen untuk melakukan “tindakan transformatif lebih lanjut di bidang produksi dan konsumsi berkelanjutan yang saling berhubungan”; untuk memfasilitasi “produksi dan konsumsi komoditas yang berkelanjutan”; dan untuk meningkatkan upaya dalam “menerapkan dan … mendesain ulang kebijakan dan program pertanian yang dapat mendorong pertanian berkelanjutan, mempromosikan ketahanan pangan, dan memberi manfaat bagi lingkungan”. Dia juga mengatakan bahwa dalam konteks ini ada kebutuhan untuk terlibat secara komprehensif dalam sistem pangan untuk mengekang emisi karbon yang berkontribusi terhadap krisis iklim.

“Sistem pangan tidak hanya meliputi pertanian,” ujar beliau, “Ada transportasi dan pemrosesan dan ketika kita mendapatkan nutrisi yang baik untuk manusia, sistem ini juga menghasilkan dampak negatif terhadap lingkungan, seperti degradasi lahan dan hilangnya keanekaragaman hayati.” Pengurangan emisi dalam area ini mungkin cukup mudah untuk dicapai dan akan menghasilkan manfaat lain seperti keanekaragaman hayati dan berkurangnya penggunaan fosil.

Di Republik Demokratik Kongo beberapa tindakan telah diambil sejak UNFCCC COP26, termasuk penandatanganan letter of intent kedua antara pemerintah dan Central African Forest Initiative (CAFI), revisi dan pengajuan NDC kedua, selain itu akan ada berbagai diskusi tentang penyelenggaraan COP27; tinjauan hukum konsesi kehutanan yang dilakukan oleh General Inspection of Finances (IGF); undang-undang tentang perlindungan dan promosi orang Pigmi yang diadopsi oleh senat. Tetapi, menurut Blaise-Pascal Ntirumenyerwa Mihigo, Profesor Hukum Lingkungan Internasional di Universitas Kinshasa, masih banyak yang harus dilakukan.

“Kita memerlukan komitmen politik untuk hutan dan sektor yang berhubungan, untuk mengatur kembali sektor kehutanan berdasarkan rekomendasi IGF, alokasi nasional aksi hutan dan iklim, pendanaan yang memadai, menghubungkan ilmu pengetahuan dan kebijakan, dan inisiatif lainnya untuk mempercepat komitmen kita sesuai tujuan Glasgow.” kata Mihigo.

Di bawah Deklarasi Glasgow, para pemimpin dunia menandatangani komitmen untuk bekerja secara kolektif dalam mencegah dan mengembalikan hutan serta degradasi lahan pada 2030, sambil menjalankan pembangunan berkelanjutan dan mempromosikan transformasi pedesaan yang inklusif.

Transisi penggunaan lahan yang berkelanjutan diharapkan dapat membantu memenuhi tujuan Perjanjian Paris, termasuk mengurangi kerentanan terhadap dampak krisis iklim, menahan peningkatan suhu rata-rata global di bawah 2 °C, sambil berusaha untuk membatasinya hingga 1,5 °C.