Pada tahun 1978, Jack Westoby – seorang tokoh kehutanan legendaris di tingkat internasional yang telah mengabdi di FAO selama lebih dari 25 tahun, mengajak para peserta Kongres Kehutanan Sedunia yang saat itu berlangsung di Jakarta untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat lokal. Tiga puluh tahun kemudian, bagaimana kita mewujudkan harapan dan ajakan tokoh tersebut?

Sangat menyedihkan hasilnya, menurut Anne Larson dan Jesse Ribot di dalam artikel bukunya yang baru, berjudul “The poverty of forestry policy: double standards on an uneven playing fields” (Kemiskinan dalam kebijakan kehutanan: standar ganda yang digunakan pada arena permainan yang tidak seimbang), kedua penulis tersebut menguraikan bagaimana kebijakan kehutanan yang ada sampai saat ini ternyata lebih berpihak kepada minat kelompok masyarakat berada (kaya) serta kekuatan elite kaum urban untuk mengekstraksi hutan. Keberpihakan tersebut cenderung melanggengkan kemiskinan yang ada serta menghambat peluang masyarakat pedesaan memperoleh manfaat dan keuntungan dalam keikutsertaan mereka secara nyata pada kegiatan pengelolaan hutan.

Peraturan perundangan serta kebijakan nasional di bidang kehutanan seringkali bersifat ganda, menambah tambahan beban yang harus ditanggung oleh masyarakat lokal, atau memberikan perlakuan khusus yang menguntungkan bagi kelompok pelaku bisnis yang bersifat komersial. Di Honduras, sebelum diberlakukannya undang-undang kehutanan yang baru, sebagian besar lahan hutan pantang dialihkan haknya kepada masyarakat. Peraturan yang ada membatasi hak masyarakat untuk melakukan ’pemanfaatan secara tradisional’, sementara itu pemegang otoritas kehutanan diberi keleluasan untuk memberikan hak penebangan kepada pihak ketiga pada wilayah hutan yang sama.

Di negara lain, undang-undang yang ada tampaknya cukup adil di atas kertas, namun tidak demikian dalam prakteknya. Di Senegal, undang-undang desentralisasi yang bersifat progresif yang diterbitkan pada tahun 1990 memberi hak kepada pemerintah daerah untuk mengelola hutan di dalam wilayah kerjanya. Tetapi setelah sepuluh tahun, sistem lama dalam pemberian ijin pemanfaatan arang kayu melalui sistem kuota yang diberikan oleh pemerintah pusat tetap tidak berubah. Undang-undang kehutanan yang baru di Honduras, yang diterbitkan setelah adanya publikasi artikel ini, pada tahap implementasinya mengundang keprihatinan yang sama.

Di kedua negara tersebut, upaya untuk menurunkan dan mensejajarkan arena ke arah masyarakat lokal justru menghasilkan output yang sebaliknya. Sistem Social Forestry yang dirancang dan diterapkan di Honduras untuk memperkuat (meningkatkan) akses hutan bagi masyarakat dan koperasi setempat telah diganggu oleh kepentingan pengusaha hutan berskala besar yang beroperasi di lokasi tersebut dengan cara berkolusi dengan otoritas kehutanan setempat. Di Senegal, berbagai proyek yang didanai oleh lembaga donor untuk mendemonstrasikan penerapan undang-undang yang baru umumnya dimanfaatkan oleh Dinas Kehutanan setempat untuk menunda pelaksanaan proyek tersebut.

Analisa yang dibuat oleh Larson dan Ribot dikemukakan pada saat yang tepat dan memberikan peringatan kepada kita bahwa dengan merubah peraturan-peraturan formal seolah-olah kita telah merubah aturan main yang ada. Perubahan tersebut perlu dilakukan juga terhadap berbagai kelembagaan formal dan informal lain yang menentukan interpretasi dan implementasi berbagai aturan yang dibuat dalam kehidupan sehari-hari.

Penulis menekankan bahwa penguatan hak-hak lokal untuk sumberdaya hutan selain diperlukan, juga untuk menjamin terjadinya perubahan akses secara aktual yang ada di dalam masyarakat. Struktur kekuatan politik, pemasaran dan informasi secara keseluruhan tidak menguntungkan bagi masyarakat lokal. Dalam hal ini, “aturan yang ada hanya berlaku bagi mereka yang tidak bisa menghindar dari adanya aturan tersebut: yaitu masyarakat pinggiran (pedesaan) yang pada umumnya miskin”. Perubahan yang bersifat radikal masih diperlukan untuk menyesuaikan arena bermain yang ada ke arah yang lebih menguntungkan bagi masyarakat tersebut.

Seuntai kata tentang CIFOR …

Larson dan Ribot mendemonstrasikan bahwa adanya ’good analysis’ dapat membantu masyarakat, disamping itu mereka juga mengisyaratkan akan perlunya perubahan yang lebih berarti. Dalam hal ini, CIFORpun juga ingin lebih berperan dalam menyediakan informasi hasil penelitian yang penting seperti good analysis di atas. CIFOR’s Strategy 2008 – 2018: Making a Difference for Forests and People, merupakan hasil dari berbagai konsultasi eksternal maupun diskusi internal yang dilakukan dalam kurun waktu 18 bulan terakhir yang telah disetujui oleh Board of Trustees CIFOR pada bulan Mei yang lalu. Publikasi secara lengkap dapat dilihat pada http://www.cifor.cgiar.org/publications/pdf_files/Books/CIFORStrategy0801.pdf, dan diharapkan adanya tanggapan serta saran kerjasamanya untuk mencapai tujuan kita bersama.