Baru-baru ini paling sedikit 60 negara telah mendesentralisasikan beberapa aspek cara pengelolaan sumberdaya alam, dengan hasil yang beragam. Siapapun dapat menunjukkan contoh dimana reformasi memungkinkan kelompok yang kurang beruntung dapat memberikan input lebih banyak terhadap kebijakan hutan, meningkatkan pendapatan pemerintah daerah, dan memperbaiki cara pengelolaan hutan. Tetapi contoh yang bertentangan juga banyak.

Kegagalan membuat orang mengatakan bahwa desentralisasi yang dilakukan pemerintah terlalu banyak. Tetapi Jesse Ribot dari World Research Institute mengatakan bahwa sebagian besar penyebab kegagalan adalah karena desentralisasi yang dilakukan pemerintah tidak cukup banyak. Dalam “Democratic Decentralization of Natural Resources, Institutionalizing Popular Participation”, ia menyatakan bahwa agar desentralisasi dapat berjalan dengan baik, pemerintah setempat harus sangat demokratis dan harus memiliki kekuatan riil dalam keputusan keputusan besar. Selain itu, pemerintah pusat tidak boleh dengan sengaja mengambil kekuasaan itu sesuka hati. Bukan hanya itu, agar desentralisasi benar benar berhasil, harus diberi waktu.

Ribot menarik kesimpulan tersebut didasarkan pada studi kasus dari lima belas negara – Bolivia, Brazil, Cameroon, China, India, Indonesia, Mali, Meksiko, Mongolia, Nikaragua, Senegal, Afrika Selatan, Thailand, Uganda, dan Zimbabwe. Pada beberapa negara ini, badan pemerintah pusat memberikan isyarat yang membingungkan dan bertentangan mengenai hak dan kewajiban pemerintah daerah. Mereka cenderung menyerahkan tugas berat dan sumberdaya bernilai rendah, tetapi tetap mempertahankan kegiatan dan sumberdaya yang menarik bagi diri sendiri. Seringkali mereka mengeluh bahwa pemerintah daerah tidak mengetahui cara mengelola sumberdaya mereka tetapi tidak secara tepat menjelaskan apa yang harus dipelajari pemerintah daerah atau membantu pemerintah daerah melakukannya.

Pemerintah daerah juga bukan malaikat. Mereka tidak sungguh-sungguh mewakili konstituensi lokal, dan banyak yang cenderung mengeksploitasi sumberdaya alam mereka secara berlebihan dan memperlakukan segmen tertentu dari populasi mereka secara sewenang-wenang – dan demokrasi yang lebih besar saja tidak menjamin semua akan bertambah baik.

Untuk memecahkan masalah tersebut, menurut Ribot diperlukan suatu sistem pemeriksaan dan penyeimbangan (’check and balance’) yang jelas. Pemerintah pusat harus menerapkan serangkaian kecil standar lingkungan minimal yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah. Mereka harus menjamin penegakan aturan hukum, proses demokratis, transparansi fiskal dan hak bagi tiap warganegara, wanita, dan minoritas. Akan lebih baik apabila mereka menyediakan pelatihan dan informasi. Pemerintah daerah harus bisa mengelola dan menarik manfaat dari sumberdaya alam mereka di dalam kerangka kerja yang lebih besar tersebut. Ini merupakan satu-satunya cara praktis untuk melembagakan pengambilan keputusan yang benar-benar demokratis mengenai sumberdaya alam dalam skala besar dan jangka waktu yang panjang.