penegakan hukum
PALING BANYAK DIBACA
About
45 Hasil ditemukan. From 1997 - 2023
PALING BANYAK DIBACA
1 Feb 2018
Kartu pos dari lapangan: Pemandangan dari Honitetu
Peneliti CIFOR Nining Liswanti berbagi pengalaman di Maluku.
30 Jan 2018
Kekuatan ‘Sasi’: Tabu adat yang melestarikan hutan
Sasi adat, sebuah sistem pengelolaan sumber daya tradisional mencakup larangan temporal untuk memanen produk tanaman pangan
29 Jan 2018
‘Hutan adalah milik masyarakat’
Menelaah perkembangan reformasi tenurial di provinsi Maluku
29 Sep 2017
Apakah hukum dan peraturan adalah kunci mencegah karhutla?
Untuk mencegah karhutla di lahan gambut lebih banyak sumber daya perlu dikhususkan untuk pemantauan, penjangkauan dan penegakan hukum.
5 Sep 2017
Melawan api dengan naskah akademik peraturan daerah
Pengambil kebijakan memerlukan landasan informasi berupa riset yang relevan dan mengarah akan hasil rancangan naskah akademik peraturan daerah.
7 Jun 2017
Ann Jeannette Glauber, Bank Dunia: ‘Kerugian kebakaran Indonesia 2015 dua kali lipat penanganan tsunami’
Krisis kebakaran dan asap Indonesia 2015 tidak hanya melepaskan emisi yang melampaui emisi harian seluruh ekonomi UE, namun juga menimbulkan kerugian ekonomi...
2 Mar 2017
Sinergi partisipasi masyarakat dan aparat menghadapi perdagangan ilegal satwa liar
Penanganan Perdagangan Ilegal Satwa Liar (PISL) perlu dilakukan dari hulu ke hilir secara lebih efektif dan berorientasi kepada peningkatan efek jera.
24 Jan 2017
Fakta peran jender dan keanekaragaman hayati
Wawancara dengan Catalina Santamaria tentang peran jender dalam perlindungan satwa liar.
24 Jan 2017
Fakta peran jender dan keanekaragaman hayati
18 Nov 2016
Kendala reformasi tenurial hutan berurat-akar di masa lalu
Sistem tenurial hutan di setiap negara memiliki sejarahnya sendiri. Memahami masa lalu dapat membantu pemangku kepentingan merancang sistem lebih berkeadilan...
24 Okt 2016
Bersama merancang langkah maju reformasi tenurial
Metodologi Analisis Prospektif Partipatoris (PPA) mendorong reformasi tenurial hutan di Indonesia, Uganda dan Peru.
21 Apr 2016
Menjelang UU 23/2014. Kejelasan hak atas lahan adalah syarat mutlak
Peralihan suatu kewenangan ternyata tidak semudah membalikkan tangan. Terlebih menyangkut siapa pemilik sah lahan.
Paling popular
CIFOR meningkatkan kesejahteraan manusia, kesetaraan dan integritas lingkungan dengan melakukan penelitian inovatif, mengembangkan kapasitas para mitra dan terlibat secara aktif dalam dialog dengan semua pemangku kepentingan untuk memberi masukan terhadap berbagai kebijakan dan praktik yang memengaruhi hutan dan masyarakat. CIFOR merupakan bagian dari Pusat Penelitian CGIAR dan memimpin , dan memimpin Program Penelitian CGIAR pada Hutan, Pohon dan Wanatani (FTA). Kantor pusat kami berada di Bogor, Indonesia, dengan kantor wilayah di Nairobi, Kenya, Yaounde, Kamerun, dan Lima, Peru.
Tulisan yang diterbitkan oleh Kabar Hutan mewakili pandangan penulis dan tidak mewakili pandangan dari Pusat Penelitian Kehutanan Internasional. Situs ini berlisensi kreatifitas bersama yaitu Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)
Kabar Hutan diatur berdasarkan Kebijakan Privasi dan Ketentuan Penggunaan CIFOR.