Banyak pemerintah daerah mengeluh bahwa memiliki areal yang dilindungi di wilayah mereka hanya membuat mereka kehilangan pendapatan yang bisa diperoleh dengan menarik pajak atas pemanfaatan lahan lainnya. Beberapa negara bagian di Brazil, termasuk Minas Gerais dan Parana, mengatasi keluhan ini dengan menciptakan dana khusus untuk pemerintah daerah yang memiliki areal konservasi sebagai kompensasi pendapatan yang hilang. “Pajak Pertambahan Nilai Ekologi: Tanggapan Pemerintah Daerah di Parana dan Minas Gerais, Brazil” oleh Peter May, Fernando Velga Neto, Vardir Danardin, dan Wilson Louireiro mengupas pengalaman mereka.

Sejak tahun 1992, pemerintah negara bagian Parana menyalurkan 2.5% dari semua perolehan pajak pertambahan nilai yang terkumpul kepada pemerintah daerah. Besar alokasi dana yang tersalur didasarkan pada luas areal konservasi yang dimiliki masing-masing dan seberapa baik areal tersebut terpelihara.

Minas Gerais melakukan penyaluran dana yang serupa sejak tahun 1996, meskipun untuk tujuan konservasi di wilayah ini hanya menyisihkan 0.5% dari pajak pertambahan nilai; dan pengalokasian dananya hanya didasarkan pada luas lahan yang dikonservasi, tetapi tidak menyertakan kualitas perlindungan sebagai bahan pertimbangan.

Saat ini, setengah dari seluruh pemerintah daerah yang ada di Parana dan sepertiganya di Minas Gerais, menerima dana kompensasi konservasi. Dana ini dapat mereka pergunakan dengan bebas sesuai keinginan masing-masing.

Sebagai hasil dari program tersebut, kini banyak pemerintah daerah memperluas areal konservasi. Sejak program dimulai, areal konservasi meningkat sebesar 165% di Parana dan 62% di Minas Gerais. Pertumbuhan tertinggi ada di wilayah yang tidak terlindungi sepenuhnya namun menerapkan pembatasan tertentu dan di areal suaka alam milik swasta.

Makalah May dan kawan-kawan juga menunjukkan perbedaan penting antara pemerintah daerah di kedua negara bagian. Di sembilan pemerintah daerah, dilakukan penelitian yang lebih rinci berkenaan dengan ragam porsi anggaran yang berasal dari dana konservasi, berkisar antara kurang dari 1 % sampai lebih 17%. Beberapa pemerintah daerah mengeluarkan anggaran yang lebih besar untuk keperluan konservasi daripada yang mereka terima daridana pajak pertambahan nilai ekologi, namun yang lain tidak mengeluarkan anggaran untuk kebutuhan tersebut sama sekali. Ada beberapa pemerintah daerah yang secara aktif berupaya meningkatkan areal konservasi mereka agar dapat memperoleh pendapatan yang lebih besar, namun ada juga pemerintah daerah yang tidak memperoleh informasi dan tetap apatis.

Pada salah satu pemerintah daerah, penerima manfaat terbanyak adalah para petani karena pemerintah menyediakan jasa-jasa sebagai imbalan untuk pendirian suaka swasta. Pada kasus lain, penerima manfaat terbanyak adalah rumahtangga pedesaan miskin yang mengelola hutannya secara kolektif.

Para penulis berpendapat negara bagian tersebut perlu memberikan porsi yang lebih besar dari pajak pertambahan nilai mereka dan untuk dana ini perlu dilakukan penyuluhan agar masyarakat yang lebih luas dapat lebih memahami dan lebih peduli. Menurut mereka, dana akan lebih efektif apabila negara bagian menyertakan indikator kualitatif selain luas lahan dalam pertimbangan alokasi. Negara bagian tersebut juga perlu mensyaratkan penggunaan sebagian dana yang diterima pemerintah daerah untuk kegiatan pelestarian.