Selama dua dekade terakhir, sejumlah negara Asia melaksanakan reformasi secara meluas yang dirancang untuk memberikan wewenang dan tanggungjawab lebih besar terhadap hutan kepada masyarakat lokal. David Edmunds dan Eva Wollenberg dari CIFOR mengedit nomor khusus dengan persoalan pokok Sejarah Lingkungan yang mengetengahkan Manajemen Hutan Bersama di India, hutan masyarakat di Nepal, sistem tanggungjawab rumahtangga di Cina dan manajemen sumberdaya alam berbasis kemasyarakatan di Filipina. Dalam esai pendahuluan yang dikemukakan, disimpulkan bahwa reformasi tersebut baik bagi hutan; tetapi yang diperoleh rakyat miskin lebih sedikit dari yang diharapkan semula.

Departemen kehutanan pemerintah tetap memegang kendali atas keputusan-keputusan kunci dan menguasai hutan terbaik. Pajak yang tinggi, pengendalian pasar, dan prasyarat lisensi membatasi pendapatan rakyat miskin. Elit lokal yang menangkap manfaat-manfaatnya; sementara rumahtangga-rumahtangga miskin seringkali tidak berani menentang.

Para pejabat kehutanan membela tindakan mereka dengan menyatakan bahwa para penduduk desa tidak mengurus hutan dengan baik. Perlu diakui, banyak lembaga tradisional pengelola hutan tidak pernah bekerja dengan baik atau lemah atau bahkan tak berfungsi. Sebagian dari lembaga-lembaga tradisional tidak demokratis dan mendiskriminasikan perempuan, etnis minoritas, dan penduduk yang tidak memiliki lahan. Banyak dari pengetahuan lokal mengenai hutan tidak lagi diterapkan dalam konteks saat ini. Para pejabat kehutanan seringkali menggunakan argumentasi ini sebagai alasan untuk melindungi hak istimewa dan sumber pendapatan mereka, daripada mencari cara kreatif untuk memberdayakan kapasitas lokal.

Para pengguna hutan yang miskin jauh lebih baik apabila mereka dibangkitkan untuk menekan departemen kehutanan dan membangun persekutuan dengan LSM, pejabat-pejabat pemerintah yang bersimpati dan para donor. Organisasi-organisasi nasional dan regional dari para pengguna hutan dan pemegang lahan kecil di India, Nepal dan Filipina memperoleh manfaat-manfaat nyata untuk anggota mereka dengan memprotes, melobi dan membawa kasus mereka ke pengadilan dan media massa.

Kadangkala organisasi papan bawah dan LSM bekerjasama namun kemudian kehilangan hubungan dengan masyarakat yang semula merupakan sasaran pengabdian mereka. Banyak diantaranya kekurangan keahlian tehnis dan pemasaran yang diperlukan untuk dapat memberikan alternatif praktis kepada para pengguna hutan. Namun demikian, pengalaman menunjukkan bahwa birokrasi pemerintah hanya akan memenuhi kebutuhan rumahtangga pedesaan yang miskin apabila ada tekanan.

Kini saatnya menekan sedikit lebih keras.