Costa Rica memiliki reputasi internasional sebagai pemerintah yang paling peduli lingkungan di wilayah tropis. Namun demikian, berdasarkan laporan terbaru Jose Joaquin Campos dan satu tim dari CATIE berjudul “Pembalakan Ilegal di Costa Rica, Sebuah Analisis untuk Diskusi”, antara 29% sampai 41% dari semua kayu yang dijual di Costa Rica dipanen atau dikirim secara ilegal. Sekitar 50% dari kayu ilegal berasal dari lokasi-lokasi dimana para pembalak dapat menebang secara legal, tetapi tidak memperoleh ijin yang diperlukan. Empat puluh persen berasal dari wilayah hutan lindung dan lokasi-lokasi yang terlalu curam atau terlalu dekat dengan sungai atau kali kecil untuk bisa membalak secara legal. Sisanya adalah dari tempat-tempat dimana seseorang meminta ijin untuk membalak namun tidak memperolehnya.

Sejak Costa Rica tidak lagi memiliki banyak hutan primer di luar wilayah hutan lindung, sebagian besar kayu yang dibalak secara legal berasal dari pepohonan di padang-padang rumput (53%) dan hutan tanaman (33%). Hanya 14% berasal dari pembalakan di hutan-hutan alam. Hal yang sama juga berlaku pada kayu yang dibalak secara ilegal. Pembalakan di hutan-hutan dengan rencana pengelolaan terhitung hanya persentase kecil (4%). Sebagian besar kayu ilegal berasal dari pepohonan di padang-padang rumput, hutan konversi sekunder ilegal, dan hutan primer tanpa rencana pengelolaan.

Laporan menyatakan hal pertama yang harus dilakukan pemerintah untuk mengurangi kegiatan ilegal adalah membuat peraturan yang lebih mudah dan murah untuk dipatuhi dan mengelola hutan-hutan mereka secara lestari. Kedua, pemerintah harus memulai menggunakan teknologi informasi modern untuk memantau pemanenan dan pengiriman kayu. Ketiga, pemerintah harus menciptakan tim yang sangat terlatih dan multidisiplin pada tingkat menengah untuk mengawasi, memantau, mengevaluasi dan membantu para petugas yang bekerja di lapangan. Tim tersebut harus memberikan prioritas pada pengawasan kegiatan pembalakan di wilayah hutan lindung. Keempat, berbagai lembaga publik dan swasta perlu melatih semua kelompoknya yang terlibat dalam memproduksi dan mengatur produk-produk kehutanan. Kelima, para LSM, media, dan kelompok swasta lainnya perlu lebih terlibat dalam memantau kegiatan ilegal, dan pemerintah harus mendukung upaya-upaya mereka. Keenam, undang-undang baru diperlukan untuk menjelaskan hukuman bagi pelanggaran tiap peraturan dan tanggung jawab mereka yang mengirim dan membeli kayu yang dipanen secara ilegal.

Seperti sebagian besar negara-negara di dunia, Costa Rica menghadapi kesulitan serius dalam melaksanakan undang-undang kehutanan. Namun, paling sedikit isu tersebut dihadapi. Kenyataannya, para pejabat pemerintah meminta CATIE untuk menyiapkan laporan ini. Kini saatnya untuk negara lain mengambil langkah yang sama.