Indonesia – Artikel ini merupakan bagian ke tiga dari rangkaian 3 seri laporan dari Desa Honitetu, Maluku.

Di tepi Sungai Tuba, Silas Matoke dan Yordana Yawate berjalan telanjang kaki menuju hutan yang telah menghidupi mereka.

“Untuk kami, hutan adalah tempat untuk mencari makan,” Kata Matoke. “Dan menjadi kebun sayuran untuk memenuhi kebutuhan keseharian kami.”

Semenjak mereka kecil, kebutuhan yang dimaksud telah disediakan oleh hutan – sumber buah-buahan, sayuran, binatang buruan, rempah-rempah, dan kayu untuk bangunan dan memasak.

Lewat kerja keras mereka, hutan juga menghasilkan sagu, makanan pokok penduduk di Maluku, Indonesia.

Namun waktu berubah, saat ini menjadi semakin sulit untuk hidup dari hutan dan bertahan dari apa yang bisa dipanen dari sana.

“Kami bisa memanen sagu yang cukup untuk kami makan. Namun sulit untuk bisa menjualnya,” Lanjut Matoke. “Hidup kami sulit.”

   Yordana Yawate, membawa sekarung sagu. Suaminya Silas Matoke, memanen sagu yang dikenal sebagai 'pangkur' di tepian sungai Tuba di desa Honitetu, Ulet Ifansasti/CIFOR

   Fery Hokeyate memotong batang sagu, mengambil pati sari sagu. Ulet Ifansasti/CIFOR

   Serpihan-serpihan batang sagu seperti serbuk gergaji diremas-remas sambil disiram air. Ulet Ifansasti/CIFOR

WAKTU TELAH BERUBAH

Perubahan hukum nasional saat ini, mengakui hak penuh masyarakat adat terhadap hutan mereka, namun belum menjangkau wilayah pinggir timur jauh Indonesia ini.

Di sebagian besar wilayah negara, seluruh hutan telah dikategorisasikan sebagai hutan negara maupun hutan swasta. Hukum era reformasi memampukan hak parsial bagi masyarakat untuk memanfaatkan dan mengelola hutan, namun mendapatkan pengakuan secara penuh memang masih diperjuangkan.

Sementara itu, hak penuh lebih mudah didapat oleh perusahaan swasta. Pengembangan perkebunan swasta kerap mengakibatkan hilangnya akses masyarakat terhadap hutan mereka, dan menimpakan lebih besar tekanan terhadap hutan yang tersisa yang mendukung kehidupan dan mata pencarian mereka.

Mengingat kebanyakan penguasa lokal dan provinsi mengambil kesempatan yang ada, pengguna hutan adat seperti Matoke dan Yawate diabaikan dengan ketidakpastian tenurial terhadap lahan yang menghidupi mereka.

“Sekarang mereka bilang kami tidak boleh memanfaatkan hutan sebagai kebun,” kata Matoke.

“Dinas Kehutanan mulai menanami kembali areal ini,” tambah Yawate. “Namun tak ada bantuan langsung yang diberikan kepada kami.”