Lince Latumadina (69), berjalan seperti membawa kayu bakar di desa Honitetu. Ulet Ifansasti/CIFOR

   Perempuan pengumpul damar, Adrana Laine, berpose untuk foto di dalam rumahnya di desa Honitetu. Ulet Ifansasti/CIFOR

TUMPANG TINDIH KLAIM

“Maluku adalah tempat yang sangat istimewa, dalam soal tenurial di sini bersifat tenurial adat dan akses yang bersifat hak adat. Namun kemudian hal ini tumpang tindih dengan klaim pemerintah atas beragam kategori hutan di tempat yang sama,” kata ilmuwan utama Esther Mwangi, yang memimpin penelitian global reformasi tenurial untuk Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (CIFOR).

Meski terdapat pengakuan de facto atas hak hutan adat di Maluku, berdasarkan undang-undang, seluruh hutan di provinsi tersebut diklasifikasikan sebagai hutan negara atau hutan pribadi. Aturan ini menghalangi hak pemanfaatan bagi masyarakat lokal. Di hutan negara, memetik hasil hutan untuk kebutuhan pribadi diizinkan, namun tidak boleh dijual.

Masyarakat lokal menentang larangan ini, dengan alasan bahwa hasil hutan merupakan kerja mereka selama beberapa generasi, dan hasil penjualannya berkontribusi penting bagi penghidupan mereka.

Dalam hutan swasta, akses masyarakat atas produk hutan menjadi urusan pelaku usaha individual. Akses ini dapat dipotong untuk alasan keamanan, atau karena hutan telah digunduli untuk membangun perkebunan atau pembangunan lain.

Dibandingkan dengan sulitnya proses mendapatkan pengakuan adat secara legal, izin hutan swasta relatif lebih cepat dan mudah didapat. Artinya bahwa ekspansi industri melampaui laju reformasi tenurial.

“Yang membuat kami kecewa, perusahaan kayu bisa mendapatkan hak usaha secara legal dan dapat secara efektif melarang masyarakat menebang pohon,” kata penduduk Honitetu, Sony Parakate.

Implikasi serah terima hak pengelolaan hutan dan artinya bagi masyarakat adat

Bagaimana masa depan hutan adat di Indonesia?

“Mereka membayar sedikit kompensasi pada masyarakat, dan masyarakat menerima begitu saja, karena mereka tahu bahwa hak telah diberikan pemerintah pada perusahaan. Tetapi masyarakat tahu bahwa mereka lah yang merugi.”

Tumpang tindih klaim atas hutan tidak hanya menjadi masalah antara masyarakat, pemerintah dan sektor swasta, tetapi juga antar-desa, dan di dalam masyarakat dan keluarga itu sendiri.

Tidak jelasnya batas geografis wilayah adat memunculkan potensi konflik, selain itu sistem pewarisan patriarkat dapat merugikan perempuan, dan lebih jauh memarjinalkan keluarga dan individu yang kurang memiliki akses atas lahan.

“Masalah utama dalam masyarakat di sini adalah tidak adanya kesepakatan mengenai batas wilayah,” kata Nining Liswanti, ilmuwan CIFOR yang menjadi ketua komponen Indonesia pada Studi Komparatif Global mengenai Reformasi Tenurial Hutan (GCS-Tenure). Studi simultan mengenai tenurial yang dilakukan di bagian lain Indonesia, serta juga Peru dan Uganda.

Liswanti dan rekan-rekannya bekerja sama dengan masyarakat di Honitetu serta desa sekitar untuk memetakan dan menyepakati batas wilayah.

“Kami menggunakan teknik pemetaan partisipatoris, dengan mengundang masyarakat untuk duduk bersama dan memetakan seluruh sumber daya alam dalam hutan adat mereka,” katanya.

Pendekatan ini melibatkan seluruh kelompok masyarakat, dari berbagai usia, gender dan tingkat penghasilan. Pada 2017, para pemimpin dari wilayah Seram Barat berkumpul untuk membandingkan peta buatan masyarakat.

“Dari peta ini kita dapat melihat batas wilayah kami,” kata Latu Pieter dari Honitetu.

“Namun, sebagai anggota masyarakat atau pemimpin masyarakat, kami belum puas. Kami masih ingin mewujudkan tujuan akhirnya, yaitu membuat batas ini menjadi resmi.

   Peneliti CIFOR, Nining Liswanti berbagi temuan dengan para kepala desa di Seram Barat Ulet Ifansasti/CIFOR

   Pemandangan hutan di Piru, Kabupaten Seram Barat, Provinsi Maluku, Ulet Ifansasti/CIFOR

POTENSI MASA DEPAN

Upaya melakukan pemetaan merupakan pendekatan inovatif yang dikenal sebagai Analisis Prospektif Partisipatoris (Participatory Prospective Analysis/PPA), yang diterapkan sebagai bagian dari studi Tenurial-GCS di Maluku sejak 2015.

Kerja sama antar lembaga pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, akademisi, sektor swasta dan masyarakat lokal ini telah menghasilkan serangkaian skenario potensial yang menurut para peserta akan menyempurnakan keamanan tenurial dan menyangga hutan yang sehat.

Dari lima skenario yang dikembangkan melalui pendekatan ini, salah satunya dirujuk oleh seluruh partisipan adalah bentuk pengakuan formal hak adat dalam kerangka pemerintahan yang baik – berdasar pada transparansi, akuntabilitas, kerja sama dan koordinasi – dan didukung alokasi anggaran pemerintah untuk reformasi tenurial.

Penelitian menunjukkan bahwa terdapat peluang di Maluku melompati tahap pengenalan skema perhutanan sosial, sebagai satu tahap pemberian sebagian hak dalam reformasi tenurial di tempat lain di Indonesia, dan secara langsung menerapkan manajemen dan hak adat secara penuh.

“Yang menarik, desa-desa itu memanfatkan proses pemetaan sebagai dasar untuk menuntut hak lebih jauh,” kata Mwangi, ketua peneliti.

“Mereka kini memiliki peta, yang mereka manfaatkan untuk mengkonkretkan klaim mereka pada pemerintah. Ini hasil yang baik, karena menunjukkan lingkup wilayah adat yang belum terpetakan sebagai sebuah langkah penting dalam proses membuat klaim adat.”

Lebih jauh, para peneliti memfasilitasi diskusi antara pemimpin lokal dan otoritas pemerintah di kabupaten, provinsi dan pusat untuk menemukan jalan maju, baik bagi prioritas pemerintah dalam reformasi tenurial, serta bagi harapan masyarakat agar hak mereka diakui.

Diproduksi melalui kerja sama dengan Aris Sanjaya (video), Ulet Ifansasti (fotographer), Aini Naimmah (transkripsi), Budhy Kristanty (produksi) dan masyarakat desa Honitetu, Maluku, Indonesia.