Kriminal dan pembalakan seringkali berjalan seiring. Sebagian besar pemanenan, pengangkutan dan pengolahan kayu baik di negara berkembang maupun di negara maju tidak berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kajian yang dilakukan di Brazil, Kanada, Kamboja, Kamerun, Indonesia, Myanmar, Papua New Guinea, Filipina dan Rusia mencatat merajalelanya kegiatan ilegal. Para pembalak sering melanggar peraturan untuk mengurangi beban pajak, mendapatkan akses kayu tambahan, menghindari peraturan sosial dan lingkungan yang memakan biaya besar serta membeli dukungan yang diberikan oleh pejabat publik. Pelanggaran peraturan akan memberikan keuntungan kepada mereka dan terhindar dari beban biaya yang cukup signifikan.

Pejabat pemerintah menyadari betapa sulitnya untuk menegakkan peraturan kehutanan karena kebanyakan kegiatan pembalakan terjadi di daerah yang terpencil dan tersebar, sehingga sulit untuk mengawasinya. Disamping itu, pada umumnya pejabat pemerintah mempunyai insentif yang sedikit untuk melakukan penegakan hukum secara sistematis. Jika dilakukan maka akan menyulut konflik dan memaksa mereka bekerja lebih keras. Bagi pejabat yang korupsi, ini berarti hilangnya sumber pendapatan utama mereka. Ditambah lagi dengan peraturan-peraturan kehutanan yang jika diterapkan dalam kondisi sebenarnya kadang sulit dilakukan oleh perusahaan. Hal yang demikian, ditambah dengan penyuapan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat yang korupsi, menyebabkan perusahaan hampir tidak mungkin dapat beroperasi secara legal, bahkan jika mereka menginginkannya.

Kejahatan hutan memakan banyak korban. Setiap tahun, pemerintah kehilangan puluhan miliar dollar Amerika dalam bentuk pendapatan pajak, yang sebenarnya dapat dipergunakan untuk membangun jalan, rumah sakit dan sekolah-sekolah. Merebaknya korupsi merusak kepercayaan terhadap pemerintah dan proses demokrasi. Banyak camp pembalakan mempunyai kondisi lingkungan hidup sub-standard. Praktek pembalakan yang buruk menyebabkan kerusakan lingkungan yang besar dan mengurangi produksi kayu dalam jangka panjang.

“’Forest Law Enforcement, An Overview’, yang ditulis oleh Arnoldo Contreras, tidak hanya mengkaji ulang permasalahan ini namun juga memberikan jalan pemecahannya. Contreras mengatakan bahwa hukum itu sendiri perlu lebih realistis, yaitu dengan peraturan-peraturan yang lebih sedikit dan sederhana. Hukum yang tidak realistis tidak dipungkiri lagi akan membuahkan korupsi. Media massa, LSM dan masyarakat lokal sebaiknya berperan sebagai pengawas yang memonitor kegiatan-kegiatan kehutanan dan menekan pemerintah untuk melakukan tindakan. Para pembuat kebijakan tidak boleh memberikan ijin kapasitas pengolahan yang jauh melebihi jumlah kayu yang dapat dipanen oleh perusahaan secara resmi. Badan independen harus melakukan audit terhadap lembaga/badan kehutanan publik, melaksanakan kontrol mendadak dan melakukan verifikasi terhadap konsistensi informasi yang diberikan oleh lembaga-lembaga. Sangsi terhadap kegiatan hutan secara ilegal perlu ditingkatkan. Pemanfaatan teknologi lacak dan penginderaan jarak jauh memudahkan pengawasan kegiatan-kegiatan ilegal. Sertifikasi sukarela dimaksudkan untuk mengurangi beberapa beban peraturan yang ditanggung oleh pejabat publik. Negara-negara yang mengimpor kayu dan hasil hutan lainnya dapat menghentikan pembelian barang dari sumber-sumber ilegal.