LAMPUNG, LABORATORIUM PERHUTANAN SOSIAL

Pada dua dekade terakhir, sejumlah negara di Afrika, Asia dan Amerika Latin memberi pengakuan lebih atas hak masyarakat lokal, komunitas adat dan perempuan dalam mengelola lahan dan hutan. Skema seperti perhutanan sosial dimaksudkan meningkatkan hak-hak tersebut, sekaligus memberi peluang peningkatan kesejahteraan dan kelestarian.

Saat ini, Indonesia memiliki lima skema perhutanan sosial, antara lain hutan kemasyarakatan (HKm), hutan tanaman rakyat (HTR), hutan desa (HD), skema kemitraan, dan hutan adat. Lampung mencoba seluruh skema tersebut, kecuali hutan adat.

Berbekal 20 tahun pengalaman dalam perhutanan sosial, Lampung menjadi tempat ideal untuk penelitian berbagai skema tersebut, dan mengungkap data mengenai dampaknya pada masyarakat. Banyak aktor eksternal, donor dan lembaga penelitian telah bekerja mendukung perhutanan sosial di Lampung sejak awal, dan menyediakan banyak informasi.

“Di satu kasus, sebuah kelompok mulai bekerja mendapatkan lisensi HKm pada 1998, dan berhasil mendapatkannya sekitar lima tahun kemudian, melalui proses yang sudah ada pada saat itu, meski perijinan berubah sesuai dengan dinamika perubahan kebijakan pemerintah. Pengalaman kelompok itu dapat menjadi contoh kasus pengembangan program perhutanan sosial,” kata Herawati.

Lampung juga berperan besar dalam sejarah gerakan perhutanan sosial di Indonesia. Pada 1998, untuk pertama kalinya, Menteri Kehutanan mengeluarkan keputusan memberi masyarakat hak mengelola 29.000 hektare hutan di provinsi tersebut.

“Keputusan ini merupakan lompatan historis besar. Karena sebelumnya, hak konsesi mengelola hutan selalu diberikan pada perusahaan swasta melalui hak konsesi atau perkebunan kayu. Namun, dalam kasus ini, Menteri Kehutanan memberi hak pada masyarakat sekitar hutan,” kata Herawati.

PERHUTANAN SOSIAL SEBAGAI SOLUSI KONFLIK

Lampung berdekatan dengan pulau Jawa, di mana eksploitasi mulai terjadi di akhir 1960-an. Menyusul kemudian program transmigrasi pemerintah, bersama dengan masuknya migran ekonomi alami, hingga mengubah karakter provinsi tersebut. Saat ini, populasi Lampung didominasi komunitas migran dari Jawa.

“Masyarakat migran sangat menekan hutan, karena mereka perlu lahan untuk mengembangkan aktivitas pertanian dan permukiman. Jadi bukan kejutan jika lahan hutan negara dirambah dan dimanfaatkan sebagai lahan pertanian oleh tiap keluarga,” kata Herawati. “Kondisi ini memicu konflik antara masyarakat yang tinggal dekat hutan dengan negara. Perlu ada resolusi.”

Pada tingkat masyarakat, skema perhutanan sosial berdampak pada keamanan tenurial masyarakat yang tinggal dekat hutan.

“Partisipan penelitian melaporkan perubahan signifikan atas status dalam skema ini, dari asalnya dipandang perambah ilegal menjadi peserta legal perhutanan sosial, dan tidak lagi takut diusir keluar dari wilayah yang mereka kelola,” kata Herawati.

“Penelitian menunjukkan dampak positif perhutanan sosial terhadap kondisi sumber daya hutan di Lampung, seperti peningkatan tutupan kanopi hutan, serta berhasilnya rehabilitasi dan penanaman kembali di lahan terdegradasi. Hal ini, sebagian terjadi karena kewajiban anggota perhutanan sosial untuk menanam minimal 400 pohon per hektare di lahan hutan masyarakat.

Dampak positif juga tampak dalam persepsi masyarakat lokal terhadap peningkatan keamanan pangan keluarga, dan meningkatnya penghasilan setelah bergabung dengan skema perhutanan sosial.

MENEMUKAN SOLUSI BERSAMA

“Dalam lokakarya PPA, kami melibatkan seluruh pemangku kepentingan implementasi program perhutanan sosial, dari kantor kehutanan daerah, agraria dan perencanaan tata ruang, unit implementasi kehutanan lapangan, serta masyarakat dan kelompok petani pemegang ijin perhutanan sosial,” kata Herawati.

Lokakarya PPA mengidentifikasi enam kekuatan kunci pendorong yang akan mempengaruhi implementasi perhutanan sosial dalam 10 tahun mendatang di Lampung, yaitu dinamika regulasi terkait perhutanan sosial, hak tenurial, penghidupan, dukungan anggaran pemerintah, kapasitas sumber daya manusia dan kesadaran masyarakat.

“Hasil aktivitas PPA, terjadi komunikasi yang baik antara tim proyek dan seluruh partisipan PPA. Kami juga terus berbagi informasi antar anggota tim PPA melalui obrolan di telepon seluler, hingga kami dapat saling mengabari pembaruan aktivitas kami setiap saat,” kata Herawati.

“Setelah skenario ideal dipilih, kami mengembangkan rencana aksi untuk mewujudkanya. Pada tingkat pemerintah lokal, sudah ada rencana aksi untuk mempercepat strategi program perhutanan sosial di Lampung hingga 2025,” katanya.

Para peneliti mengucapkan terima kasih atas kontribusi kelompok ahli PPA di Lampung, yang merepresentasikan pemangku kepentingan berbeda, termasuk di dalamnya pejabat pemerintah dan tokoh non-pemerintah.