Bagaimana tata kelola lahan berkelanjutan bisa menarik lebih banyak dana untuk rehabilitasi berkelanjutan, restorasi lahan gambut dan konservasi?
Bagaimana memobilisasi dana yang cukup untuk memenuhi target restorasi? Berapa yang diperlukan dan dari siapa? Apa pertimbangan pendanaan untuk investasi swasta, kontribusi donor dan investasi sektor publik dalam skala besar?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut hanyalah sebagian dari masalah yang dibahas dalam forum diskusi, Pendanaan tata kelola lahan gambut berkelanjutan: Mobilisasi, pemanfaatan dan peningkatan investasi publik dan swasta dalam mencapai target restorasi lahan gambut Indonesia, pada acara Global Landscapes Forum: Peatlands Matter di Jakarta, 18 Mei. Forum tersebut menyatukan 425 pemangku kepentingan dari pemerintah, sektor swasta, masyarakat ilmiah dan sipil yang bermaksud mempercepat aksi positif dalam tata kelola lahan gambut global.
Ann Jeannette Glauber, Pimpinan Spesialis Lingkungan Hidup Bank Dunia, memoderasi sesi dinamis yang menampilkan pembicara dari International Finance Corporation, Aliansi Hutan Tropis 2020 dan Kementerian Keuangan Indonesia. Seusai sesi, Glauber duduk dengan Pemimpin Editorial Kabar Hutan, Leona Liu mendiskusikan kerugian akibat kebakaran dan degradasi lahan gambut lahan gambut, sekaligus mengusulkan jalan dalam meningkatkan investasi untuk memberi insentif restorasi gambut berkelanjutan.
*Simak transkripsi wawancara di bawah ini
Topik tematik hari ini fokus pada lahan gambut. Mengapa kita perlu peduli soal ini?
Pertanyaan yang bagus! Kita baru saja mendiskusikan mengapa gambut itu seksi. Gambut memang seksi. Lahan gambut sangat penting. Saya yakin Anda telah berbicara dengan banyak ilmuwan mengenai pentingnya regulasi iklim, pentingnya keragaman hayati, namun di Indonesia, gambut sangat penting bagi penghidupan, bagi lapangan kerja. Di sini lah sebagian besar sawit dibudidayakan, dan kehutanan dikelola. Lahan gambut merupakan bentang alam yang penting dari perspektif produktivitas dan ekonomi.
Lahan ini juga menjadi sumber asap yang menyelimuti Asia Tenggara setiap beberapa tahun, ketika kebakaran hutan dan lahan terjadi di Indonesia. Jadi mengelola lahan gambut di Indonesia sangat penting untuk banyak alasan.
Ketika membahas tata kelola lahan gambut, orang sering berpikir perlu investasi besar. Namun, biaya membiarkannya sering kali lebih tinggi. Bank Dunia mempublikasikan laporan sangat menarik mengenai kerugian pemerintah Indonesia terkait krisis kebakaran dan asap pada 2015. Dapatkah Anda jelaskan?
Memang, ini sangat mengganggu. Pada 2015, antara Agustus dan Oktober, ketika terjadi puncak kebakaran hutan dan lahan akibat El Nino, emisi Indonesia akibat kebakaran melampaui emisi seluruh ekonomi Uni Eroma (UE), jadi ini juga sangat penting dari dimensi iklim global.
Di samping itu, kebakaran ini juga sangat berpengaruh bagi Indonesia dan ekonomi Indonesia. Kami memperkirakan kerugian terkait dampak kesehatan; pendidikan (anak-anak yang tertahan di rumah dan tidak bisa sekolah); bisnis yang tidak berfungsi akibat truk atau pesawat tidak bisa bergerak akibat asap; dan dampak langsung terbakarnya lahan, membuat pemerintah Indonesia merugi sekitar 16,1 miliar dolar AS. Ini 2 persen GDP salah satu negara G20, uang dalam jumlah sangat besar. Sekadar memberi gambaran, angka ini dua kali lipat dari biaya rekonstruksi tsunami Aceh. Bedanya, ini 100 persen akibat manusia.
Apakah menurut Anda, laporan Bank Dunia mampu menggugah agar serius dalam melakukan invenstasi pada tindakan pencegahan?
Angka-angka itu memang mengubah cara Indonesia memandang masalah kebakaran dan asap, ketika memasuki COP Desember 2015 di Paris. Presiden [Indonesia] Jokowi berangkat ke sana dengan mengakui bahwa bertindak terhadap kebakaran dan asap serta tata kelola lahan di Indonesia menjadi penting. Tidak hanya bagi Indonesia, namun bagi seluruh dunia.
Beliau hadir dan membuat komitmen penting untuk mengatasi sebagian penyebab utama degradasi lahan dan degradasi gambut di Indonesia. Komitmen ini meliputi pembenahan tenurial lahan, pemetaan dan administrasi lahan; tata kelola dan pencegahan kebakaran; dan juga melakukan investasi cukup signifikan dalam merestorasi lebih dari 2 juta hektare lahan gambut, selain mengambil langkah tegas untuk mencoba mencegah konversi lahan gambut di masa depan, termasuk menetapkan moratorium sementara lisensi sawit. Tindakan yang cukup impresif telah dilakukan pemerintah Indonesia.
Apa yang menghambat investasi finansial dalam mencapai target restorasi? Apa saja cara terbaik meningkatkannya dan mendorong berbagai negara berinvestasi?
Justru ini pertanyaan utamanya. Salah satu yang kita dengar saat panel mengenai pembiayaan retorasi gambut di Indonesia adalah bahwa sebenarnya ada uang tersedia. Pemerintah [Indonesia] mengeluarkan miliaran dolar dalam tata kelola lahan skala besar di Indonesia. Pertanyaannya, dapatkah Anda mengarahkan uang tersebut agar lebih efisien dan memberi hasil lebih baik bagi lingkungan, masyarakat, dan ekonomi. Inilah tantangan sebenarnya.
Dan kami dengar saat panel, terdapat kebutuhan untuk bersatu, menetapkan aturan yang jelas, agar perusahaan dapat berinvestasi secara aman dengan risiko minimal… menjamin terjaganya akuntabilitas dan tindakan yang transparan. Menjamin setiap orang akuntabel atas apa yang akan dilakukan agar sejalan dengan peningkatan pendanaan dari sektor swasta, juga dari pemerintah yang dituntut menjadi pemberi dana utama aktivitas tersebut. Kemudian donor akan datang untuk ambil bagian.
Gagasan mendasar di balik Global Landscapes Forum adalah mendudukkan berbagai pemangku kepentingan di satu meja, bukan di kotaknya sendiri-sendiri. Apakah Anda lihat itu hari ini? Apakah Anda sendiri dapat melintasi meja dan menemui orang yang tengah mengerjakan isu yang sama meski dengan bahasa berbeda?
Sangat menarik melihat hal itu hari ini. Ini adalah wilayah baru. Jelas, kita membutuhkan semua pihak untuk bersatu, mulai dari masyarakat sipil, akademisi, sektor swasta, pemerintah, donor. Menyaksikan itu sangat menarik. Kita membutuhkan peluang untuk bersama, saling belajar satu sama lain, mencoba menemukan cara baru bekerja. Jadi sangat menarik bagi saya ketika menyaksikan ini.
Dari perspektif Bank Dunia, ketika kita mencoba mendapatkan apa yang diperlukan dalam tata kelola lahan berkelanjutan sebenarnya, kita melihat kebutuhan untuk menyatukan berbagai aktor, bekerja lintas sektor dan berimplikasi bagi pemanfaatan lahan – pertanian, lingkungan hidup, tata kelola air dan lahan, sektor swasta. Seluruh bagian terpisah ini perlu bersatu untuk menunjukkan bagaimana timbal balik antar beragam sektor dapat disesuaikan menuju visi baru dalam tata kelola lahan.
Kami persilahkan Anda untuk berbagi konten dari Berita Hutan, berlaku dalam kebijakan Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0). Peraturan ini mengijinkan Anda mendistribusikan ulang materi dari Kabar Hutan untuk tujuan non-komersial. Sebaliknya, Anda diharuskan memberi kredit kepada Kabar Hutan sesuai dan link ke konten Kabar Hutan yang asli, memberitahu jika dilakukan perubahan, termasuk menyebarluaskan kontribusi Anda dengan lisensi Creative Commons yang sama. Anda harus memberi tahu Kabar Hutan jika Anda mengirim ulang, mencetak ulang atau menggunakan kembali materi kami dengan menghubungi forestsnews@cifor-icraf.org
