Mencegah kebakaran dan asap di masa depan berarti menemukan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Aulia Erlangga/CIFOR

Pemerintah dan perusahaan yang menjalankan bisnis sepatutnya harus memahami ekonomi politik kompleks pemicu terjadi berulangnya kebakaran hutan dan lahan, jika bencana lebih besar ingin dihindari, para ahli mengatakan.

Kebakaran hutan dan lahan di seluruh Indonesia tahun 2015 menimbulkan 2,6 juta hektar hutan dan lahan terbakar, dengan biaya yang diperkirakan mencapai puluhan miliar, setidaknya 19 kematian dan tak terhitung penyakit, dan emisi karbon dioksida perhari yang mungkin lebih dari emisi harian seluruh ekonomi AS.

Kondisi cuaca panas dapat memicu terjadinya kebakaran lebih lanjut di akhir musim penghujan pada awal 2016 – penelitian menunjukkan bahwa pencegahan tidak hanya berarti mengidentifikasi siapa yang memercikan api, melainkan menguraikan dan mengkomunikasikan berbagai alasan mengapa.

“Ada banyak politik yang terjadi di lapangan,” kata Herry Purnomo, salah satu peneliti CIFOR yang menyelidiki penyebab kebakaran di Riau, Sumatera, dalam salah satu sesi diskusi Forum Bentang Alam Global 2015 Desember lalu. “Hal ini adalah permasalahan perekonomian di lapangan.”

LINGKARAN API DAN PILKADA

Salah satu temuan dari studi tiga tahun di Riau adalah bahwa adanya hubungan antara kebakaran dan pemilihan kepala daerah (PILKADA).

REKAM VISUAL

Waiting to exhale: The politics of fire in Indonesia

“Kami mengumpulkan data dari NASA selama 15 tahun untuk seluruh wilayah Kalimantan dan Sumatera, dan kami menemukan bahwa satu tahun sebelum pilkada dilaksanakan, jumlah kebakaran sangat tinggi,” kata Herry Purnomo di sela-sela workshop di Riau November tahun lalu. “Jadi kami ingin tahu apakah politik tanah juga merupakan bagian dari ini.”

Herry Purnomo percaya, amat penting untuk memahami keseluruhan siklus penggunaan lahan – juga penyalahgunaan – dan memasukkannya ke dalam perencanaan tata ruang.

“Di banyak wilayah di Indonesia, perencanaan tata ruang tidak dilaksanakan atau tidak disetujui,” kata dia. “Jadi ada beberapa koboi di luar sana, orang-orang yang dapat mengambil keuntungan dari ketidakjelasan rencana tata ruang yang tidak memiliki semua data yang diperlukan.”

HABIS TERBAKAR

Klarifikasi dari mana kebakaran dimulai dan siapa pemilik tanah adalah bagian lain dari penelitian tim, yang sudah termasuk analisis rinci kebakaran tahun 2013, dilakukan oleh ilmuwan CIFOR David Gaveau.

“Dengan kombinasi drone dan satelit kami menemukan bahwa lebih dari setengah terbakar adalah lahan tidur [terdegradasi],” kata David Gaveau.

“Tapi kami juga menemukan bahwa sekitar 35 persen – lebih dari sepertiga – telah dibakar di lahan produktif termasuk kelapa sawit dan akasia.”

Yang berarti bahwa, untuk setiap hektar lahan tidur dibersihkan dengan membakar dalam persiapan untuk penanaman, lebih dari setengah hektar perkebunan yang produktif juga dibakar.

Salah satu interpretasi dari data ini adalah bahwa ekspansi pertanian berkelanjutan di daerah – terutama dari minyak sawit – belumlah lestari.

“Perkebunan yang ada tahun lalu, dan saat ini terbakar, akan kembali ke situasi lahan tidur di tahun depan,” kata Gaveau. “Dan semua lahan tidur ini akan tetap dalam keadaan abadi degradasi karena terlalu sulit untuk dikembangkan sebagai lahan pertanian.”

PERSPEKTIF KABUT ASAP

Tapi meski semua yang terlibat – pemerintah di semua tingkatan, perusahaan dan masyarakat – mencari solusi, penelitian CIFOR lainnya telah menemukan bahwa perspektif tentang kebakaran dan solusi yang mungkin berbeda jauh.

“Kami menunjukkan tidak ada konsensus antara para pemangku kepentingan untuk jalan ke depan, sehingga tidak ada solusi yang kuat yang datang melalui yang ada kesepakatan antara semua,” kata peneliti post-doktoral Rachel Carmenta.

Temuan ini menunjukkan bahwa menemukan solusi juga bergantung pada pemangku kepentingan memahami kepentingan dan praktik masing-masing.

“Ada perlu target pencapaian keterlibatan dan penjangkauan yang dapat menyadari cara mereka memahami situasi dan cara yang mereka anggap cara ke depan,” kata Carmenta.

MENGHENTIKAN KEBAKARAN

Bagian lain dari solusi terletak pada mengubah cara pengunaan tanah.

REKAM VISUAL

Dimana ada kabut asap, di situ ada gas beracun

Indonesia baru-baru ini berjanji untuk merestorasi 2 juta hektar lahan gambut terdegradasi dalam beberapa dekade terakhir akibat buruknya kebakaran dan manajemen. Langkah-langkah yang ditempuh termasuk memblokir beberapa kanal yang dahulu dibuat untuk mengeringkan air gambut sehingga lahan cocok untuk ditanami kelapa sawit dan tanaman – dan lainnya ini, termasuk, melibatkan beberapa kelompok pemangku kepentingan.

“Apa yang perlu kita lakukan pertama yaitu mengembangkan suatu model yang jelas – seperti pemblokiran kanal yang dapat diimplementasikan di dalam konsesi perusahaan maupun di lahan masyarakat,” kata Fadrizal Labay, Kepala Dinas Kehutanan Riau, yang menghadiri lokakarya di Riau.

Tim peneliti CIFOR bekerja sama dengan masyarakat lokal di desa Dompas di Riau mendukung upaya pemblokiran kanal dan meningkatkan teknik pertanian desa sehingga mereka tidak harus beralih ke metode tebang bakar untuk membersihkan lahan.

Namun sementara inisiatif akar rumput tersebut penting, perubahan besar tentang bagaimana lahan yang digunakan dan diatur di semua tingkat diperlukan sebelum Indonesia benar-benar dapat bebas bernafas, menurut Haris Gunawan dari Universitas Negeri Riau.

“Ini tentang bagaimana kita perlu membangun sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel dan terbuka, serta dapat bertanggung jawab,” kata Haris Gunawan.

“Peran akademisi, ilmuwan dan masyarakat sipil juga penting agar mereka dapat memberikan masukan ke pemerintah untuk pengambilan keputusan.”