Penilaian terbaru dari penyebab langsung deforestasi dan degradasi hutan di 100 negara berkembang menemukan bahwa pertanian adalah penyebab dari 73 persen deforestasi, terbagi antara pertanian komersial (40 persen) dan pertanian subsisten (33 persen). CIFOR / Douglas Sheil

BOGOR, Indonesia (31 Oktober 2013) — Perdebatan tentang REDD+ (Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi hutan) menyingkirkan isu fundamental saat apa sebenarnya penyebab deforestasi terlewatkan di dalam pembahasan agenda utama, demikian temuan analisa media.

Ketika pemerintah, masyarakat sipil dan sektor swasta di enam negara yang dianalisis berbicara secara terbuka tentang REDD+ — suatu program dukungan PBB yang bertujuan untuk mengurangi emisi global gas rumah kaca dengan menciptakan insentif supaya menjaga pohon-pohon tetap berdiri – seringkali mereka menghindari berbicara tentang dasar dari masalah-masalah tersebut.

“Kami menemukan, meski banyak diskusi internasional tentang isu REDD+, seperti siapa yang harus membayar untuk apa, para aktor tidak banyak berbicara mengenai isu nasional,” ujar Monica Di Gregorio, mitra senior Pusat Penelitian Kehutahan Internasional (CIFOR) dan dosen di Universitas Leed, Inggris.

“Aktor negara dan kepentingan kuat berpura-pura mendukung REDD+, namun mereka cenderung bicara akan hal ini dengan cara yang dangkal dan terlalu disederhanakan, menarik retorika sebagai situasi ‘menang-menang’,” kata Di Gregorio. “Mereka tidak benar-benar melakukan reformasi yang diperlukan untuk membuat REDD+ terlaksana.”

Temuan riset ini, dilaporkan dalam “Governing the design of national REDD+: An analysis of the power of agency (Mengelola desain REDD+ nasional: Analisis kekuatan lembaga),” yang ditulis oleh Di Gregorio bersama ilmuwan CIFOR Maria Brockhaus dan Sofi Mardiah, memunculkan pertanyaan apakah menghindari topik utama akan mengganggu keberhasilan REDD+.

“Kita tahu bahwa untuk memiliki kebijakan REDD+ yang efektif, Anda harus menangani penyebab deforestasi – tidak akan ada reduksi emisi tanpa itu,” kata Di Gregorio.

“Tidak cukup hanya membangun projek, atau untuk mengatakan ‘ini prosedurnya’ dan ‘ini mekanismenya.’ Menerapkan REDD+ berarti mengatasi beberapa isu paling menantang, tetapi jika mereka tidak membicarakan masalah sebenarnya, mereka tidak akan bisa mengatasinya.”

KERANJANG “TERLALU KERAS”

Mendapatkan latar belakang “masalah sebenarnya” berarti mengatasi penyebab deforestasi dan degradasi hutan, dikenal sebagai “penyebab.”

Penilaian terbaru mengenai penyebab langsung deforestasi dan degradasi hutan di 100 negara berkembang menemukan bahwa pertanian menyebabkan 73 persen deforestasi, terbagi antara pertanian komersial (40 persen) dan pertanian penghidupan (33 persen). Penyebab lain adalah pertambangan (7 persen), infrastruktur (10 persen) dan perluasan kota (10 persen).

Ekstraksi dan penebangan kayu ditemukan menjadi penyebab 52 persen degradasi hutan (terutama di Amerika Latin dan Asia), dengan pengumpulan kayu bakar dan produksi arang (terutama di Afrika) menyumbang 31 persen, kebakaran tak disengaja 9 persen dan gembala ternak 7 persen.

Seringkali yang menghalangi penyebab langsung seperti ini adalah kebijakan nasional, seperti rejim pajak dan perdagangan; kebijakan moneter dan strategi pembangunan ekonomi; serta kekuatan pasar – semuanya secara tidak langsung mendorong deforestasi, demikian ditunjukkan analisis.

Melaporkan data nasional mengenai penyebab utama adalah persyaratan bagi Komunikasi Nasional kepada UNFCCC (Konvensi Kerangka Kerja PBB mengenai Perubahan Iklim), yang telah disetorkan oleh enam negara yang dikaji dalam analisis media: Brasil, Kamerun, Indonesia, Nepal, Papua Nugini dan Vietnam.

Selain Brasil, semua negara ini juga telah melaporkan Rencana Persiapan Kesiapan REDD+ kepada Fasilitas Kemitraan Hutan Karbon Bank Dunia, yang juga mensyaratkan informasi mengenai penyebab.

Walaupun begitu, bagi banyak negara kajian, informasi mengenai penyebab tidak lengkap, terdapat sedikit keraguan bahwa pengambil kebijakan negara sadar mengenai penyebab deforestasi – dan mereka tahu bahwa reformasi kebijakan diperlukan.

Kurang jelas mengapa mereka terus menghindar menangani isu ini dalam forum publik.

“Dugaan terbaik saya adalah ini merupakan bentuk resistansi politis,” kata Di Gregorio.

“Terdapat persepsi bahwa jika negara melakukan reformasi sesungguhnya atau secara kukuh berjalan di arah REDD+, mereka kemudian harus membayarnya dengan kehilangan pembangunan.”

Contohnya, pemerintah bisa kehilangan pemasukan penting jika mereka memutuskan untuk melupakan projek pertanian menguntungkan yang melibatkan pembersihan hutan, seperti perkebunan sawit baru, untuk mendukung REDD+.

“Banyak kepentingan kuat di balik deforestasi, pertanian misalnya, dan pemerintah sangat hati-hati dengan timbal baliknya,” tambah Gregorio.

ISU KERAS

Tidak hanya kepentingan-kepentingan ini yang mendukung  “urusan apa adanya” yang melompati isu.

Dorongan perubahan di enam negara, termasuk lembaga swadaya masyarakat serta kelompok masyarakat sipil lain, ditemukan berkonsentrasi pada keadilan lingkungan, pengaman dan “keuntungan-bersama” REDD+, seperti bagaimana REDD+ akan mempengaruhi penghidupan dan apakah ada keadilan dalam pengambilan keputusan.

Sementara isu-isu ini penting bagi reformasi kebijakan REDD+, temuan mengungkap bahwa masyarakat sipit tidak secara eksplisit mendiskusikan akar masalah.

“Kami pikir LSM konservasi khususnya akan lebih vokal dan perhatian pada penyebab deforestasi,” kata Di Gregorio.

“Ini menarik karena banyak aktor LSM internasional, dan mereka cukup kuat – tetapi mereja juga tidak mengarah pada pertanyaan inti ini.”

REDD+ mungkin tidak bisa maju, kecuali pemerintah dan koalisi domestik untuk perubahan mulai mendorong prinsip-prinsip dan isu yang sulit menjadi agenda.

“Jika kita ingin menerapkan REDD+ dan mendapat hasil reduksi emisi, kita perlu membuka diskusi,” kata Di Gregorio. “Ini bisa terjadi ketika kebijakan REDD+ dibangun, secepat isu ini ditangani, kebijakannya akan lebih efektif.”

Di Gregorio dan mitranya kini menganalisa data tersebut untuk melihat isu mana dalam debat REDD+ yang paling terpolarisasi – isu yang paling membutuhkan resolusi tetapi akan paling sulit diselesaikan.

Karya ini merupakan bagian dari Program Riset CGIAR mengenai Hutan, Pohon dan Agroforestri serta didukung oleh NORAD, AUSAID, DFID dan EC.

Untuk informasi lebih mengenai informasi yang didiskusikan dalam artikel ini, silahkan hubungi Maria Brockhaus di mailto:m.brockhaus@cgiar.org

Topik – topik ini akan tercakup di dalam Global Landscape Forum di dalam Diskusi Forum REDD+ Performance at the Landscape Level.