Elemen dari tinjauan sistematik, diadaptasi dari Petrokofsky et al. 2011 dan direproduksi atas izin Commonwealth Forestry Association.

Terjadi peningkatan ekspektasi kebijakan yang seharusnya didasarkan atas bukti. Hal ini berlaku pula bagi pemanfaatan dana publik untuk bantuan pembangunan, contohnya inisiatif pemerintah seperti yang dipromosikan oleh Pemerintah nasional serta didukung oleh inisiatif seperti yang dilakukan program RAPID yang dikelola Overseas Development Institute,  Riset menjadi Aksi dan 3ie.

Sementara mengakui bahwa riset ilmiah merupakan sumber bukti penting, menjadi perlu untuk mengklarifikasi bahwa ilmu pengetahuan tidak secara mandiri menyediakan jawaban bagi keluarnya kebijakan, tidak pula menjadi sumber tunggal bagi sesuatu yang dipandang sebagai bukti otoritatif (1). Sebagian kebingungan ini direfleksikan dalam kenyataan bahwa pendekatan berbasis-bukti seringkali dikritik karena merebut bentuk-bentuk bukti lain, dan karena menawarkan solusi teknologi terhadap masalah sosio-ekonomi yang rumit. Kritik yang sama, bagaimanapun, juga diargumentasikan pada pengambilan keputusan efektif yang berbasis pada bukti nyata. Contohnya, dalam kebijakan perubahan iklim internasional, upaya besar telah dilakukan untuk untuk menjernihkan basis pengetahuan dan menginformasi pengambil keputusan dari bukti yang tersedia, tetapi pengambilan kesimpulan sebagian besar masih diwarnai kebimbangang. Hal ini tampaknya lebih bergantung pada proses pengambilan keputusan daripada kualitas dan jumlah bukti yang disediakan. Lebih banyak yang terjadi di sini: ini bukan semata hubungan linier sederhana antara ilmu dan kebijakan yang bagus.

Dalam makalah kebijakan menentukan, seperti evaluasi internal operasi kehutanan Bank Dunia terbaru (2), menjadi penting bahwa analisis dilakukan secara sistematis, tranparan dan inklusif terhadap informasi yang tersedia, seperti didiskusikan dalam artikel blog CIFOR ini. Jika tidak, makalah, serta komentar dan keputusan selanjutnya dapat dinyatakan bias atau ignoran, atau keduanya (3).

Proses pembuktian adalah proses berulang. Hal ini memerlukan definisi pertanyaan kebijakan dan berikutnya mereview posisi pengetahuan yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan ini. Hal ini dapat mengarah pada prioritas baru dalam riset, sejalan dengan re-eksaminasi kerangka kebijakan awal. Lebih lanjut, hasil baru yang dapat ditambahkan ke dalam tubuh pengetahuan, berpotensi meningkatkan kualitas konklusi

Menjadi berharga mengingat kata-kata J. Nisbet lebih dari seabad lalu: “Kehutanan… bisa disebut saudara muda dan pelayan pertanian. Masing-masing seni ini menjadi dasar bagi kesejahteraan negara, dan tidak seorang pun dapat disebut bijak, secara politik, atau ekonomi tanpa memperhatikan kemajuan keduanya.” (1)

Nilai kehutanan dalam membentuk bentang alam sangat penting saat ini, seperti saat Nisbet bekerja sebagai rimbawan profesional. Bagaimanapun, ia akan terkejut dengan perubahan dramatis dalam jasa dan produk yang diharapkan dapat diberikan hutan di abad 21. Dan masih terdapat tantangan baru sejalan dengan cepatnya perubahan lingkungan, perubahan hama dan penyakit, serta kondisi ekonomi dan sosial terbaru yang perlu  dipertimbangkan.

Banyak dari perubahan arah dan ketidakpastian ini memerlukan kebijakan hutan dan riset baru untuk memandu keputusan serta mendapatkan keuntungan bagi masyarakat. Hal ini menempatkan tuntutan besar terhadap ilmu pengetahuan untuk menyediakan informasi dalam bentuk nyata, kebijakan berbasis bukti. Bagaimanapun, tidak selalu wajib untuk mengkotakkan riset baru untuk memberi jawaban terhadap pertanyaan kebijakan baru atau cara pandang baru terhadap masalah paling serius dunia. Basis pengetahuan yang ada memiliki sejumlah besar riset potensial yang sangat relevan, sebagian besar di antaranya sangat berkualitas. Tantangannya adalah untuk menggali dan menganalisis temuannya untuk mendukung pembuatan kebijakan yang tidak bias.

Salah satu bentuk baru re-eksaminasi dari kerangka kebijakan adalah memperluas perspektif  kehutanan dan pertanian menuju pada pendekatan bentang alam, untuk mengejar solusi yang lebih baik dan terkombinasi dalam menjawab keamanan pangan, perubahan iklim, konservasi alam dan tantangan kemisikinan. Untuk menginformasikan institusi yang ada dan pengaturan kebijakan mengenai manfaat berpindah ke pendekatan bentang alam, sebuah basis bukti nyata adalah kuncinya. Jika tidak, terdapat risiko bahwa (dalam kasus ini) bagian dari masyarakat kehutanan bisa terus terfokus pada isu terisolasi seperti konsesi kayu dan area dilindungi, karena mereka lebih mudah didefinisikan dan lebih nyaman untuk ditangani secara kelembagaan.

Dengan pertimbangan prioritas ini, CIFOR membuat keputusan strategis untuk memperkenalkan inisiatif kehutanan berbasis-bukti sebagai komponen penting kerja kami di 2013. Saat ini dalam fase awal inisiatif, CIFOF bekerjasama dengan Universitas Oxford dan mitra organisasi kunci mengembangkan program yang akan menempatkan bukti kuat di jantung pekerjaan kami.

Bagian signifikan peran CIFOR dan organisasi mitra dalam riset kehutanan internasional adalah untuk menyediakan bukti bagi proses kebijakan, baik secara langsung melalui projek riset tertentu atau tidak langsung melalui pengambil kebijakan serta pemangku kepentingan lain memanfaatkan hasil publikasi kami. Hasil ini dapat berupa makalah riset kajian setara atau dapat berupa publikasi informal, seperti pernyataan sekonyong-konyong melalui saluran media sosial (Twitter, blog, dll.). Dalam semua kejadian, penting sekali untuk mendapatkan pendekatan standar tinggi dan terarah untuk mendapatkan kualitas bukti.

Banyak sektor telah memiliki prosedur mapan menggunakan pendekatan sistematis, berbasis-bukti ke dalam dialog dan aksi ilmu pengetahuan-kebijakan. Hal ini mencakup perawatan kesehatan (Kolaborasi Cochrane, yang kini merayakan peringatan ke 20 di 2013), kesejahteraan sosial (Kolaborasi Campbell, yang telah aktif sejak 2000), dan konservasi lingkungan (Kerjasama Bukti Lingkungan, yang mulai beroperasi pada 2006).

Review sistematis adalah inti dari inistiatif berbasis buki dalam bidang-bidang ini. Mereka menjadi alat informasi kuat yang membantu pengambilan keputusan yang baik; tanpa review sistematis tidak ada obat berbasis-bukti. Tetapi  review sistematis belum menjadi praktik umum di masyarakat kehutanan, meskipun terdapat fakta yang menuntut pengambilan keputusan berbasis bukti terus berkembang (4). Terminologi seperti “kebijakan berbasis bukti” sering digunakan secara bebas dalam rangkuman kebijakan nasional dan internasional dalam kehutanan, sebagian besar tanpa definisi (5).

Banyak terbitan ilmu kehutanan dipublikasikan di literatur internasional, dan disertai pengorbanan  dan kesulitan dalam membaca untuk memahami kerumitannya, sering saling bertentangan, pesan menakutkan bagi pembuat keputusan. Seperti dengan kecut diamati Roger Pielke dalam buku berpengaruhnya The Honest Broker:

“Bidang ilmiah sudah cukup berbeda untuk menawarkan informasi yang bisa digunakan untuk mendukung keberagaman perspektif pada setiap subjek… memutuskan langkah aksi dan kemudian menemukan informasi untuk mendukungnya adalah persimpangan biasa dalam spektrum politik”

Review sistematis biasanya dibangun untuk menghentikan pola “hitung kancing” bukti ilmiah (dan lainnya) dalam pengobatan. Mereka dirancang untuk menangani sejumlah besar kajian tanpa memasukkan bias tambahan.

CIFOR mengarah untuk menarik pengalaman dan kepakaran dari bidang lain untuk mengumpulkan  potensi memapankan “kolaborasi tanpa dinding” senada, menghasilkan review sistematis sebagai aktivitas utama. Kami gembira bekerja dengan mitra kunci kami dalam inisiatif ini dan memulai proses bekerjasama untuk meningkatkan kualitas bukti yang digunakan dalam mengambil keputusan masalah yang paling menekan dalam pembangunan berkelanjutan di abad 21.

Untuk informasi lebih jauh dari inisiatif kehutanan berbasis bukti, silahkan hubungi Gill Petrokofsky or Peter Kanowski.

Bibliografi

1. Sutherland W.J, Bellingan L, Bellingham J.R, Blackstock J.J, Bloomfield RM, et al., 2012. A collaboratively-derived science-policy research agenda. PLoS ONE 7(3): e31824. doi:10.1371/journal.pone.0031824

2. World Bank, Independent Evaluation Group, 2013. Managing Forest Resources for Sustainable Development. An Evaluation of World Bank Group Experience, February 5, 2013

3. Nisbet J., 1905. The Forester. [2 Volumes] UK: William Blackwood and Sons.

4. European Commission, 2010. Evidence-based policy versus policy-biased evidence: the challenge of feeding scientific advice into policy-making. Conclusions of the High-Level Trans-Atlantic Science for Policy Workshop, October 2009, Ispra, Italy.

5. Petrokofsky G., Holmgren P., Brown N.D., 2011. Reliable forest carbon monitoring: systematic reviews as a tool for validating the knowledge base. International Forestry Review 13(1):56-66.