“Indonesia ingin berbagi pengalaman yang tak ternilai dengan negara-negara sahabat kami, kedua Kongo, dalam mengelola lahan gambut dengan praktik-praktik berkelanjutan yang sesuai,” kata Siti Nurbaya Bakar, menteri lingkungan hidup dan kehutanan Indonesia. Indonesia ingin berbagi pelajaran dari pengalaman, membantu dan berkolaborasi dengan negara-negara berkembang lainnya dengan dukungan dari UNEP.

Tahun 2009, Indonesia berjanji mengurangi emisi gas rumah kaca nasional setidaknya 26 persen pada tahun 2020. Dalam Intended Nationally Determined Contribution (INDC) tahun 2015, Indonesia meningkatkan janji sukarela untuk mengurangi emisi gas rumah kaca hingga 29 persen sendiri dan hingga 41 persen dengan dukungan internasional pada tahun 2030, melebihi dari skenario bisnis seperti biasa.

Tim Christophersen, kepala badan department air, tanah, dan iklim dari UN Environment, mengatakan bahwa Indonesia saat ini berada dalam perjalanan memperbaiki kesalahan masa lalu yang dibuat dalam pengelolaan lahan gambut.

“Siti Nurbaya adalah juara untuk pencapaian tujuan ini,” kata Christophersen. Melalui upaya berbagi pelajaran dengan negara-negara tropis lainnya, pengelolaan lahan gambut lestari diharapkan akan meningkat, dapat menawarkan potensi manfaat mata pencaharian selain manfaat lingkungan, katanya.

Drainase lahan gambut menyebabkan penurunan tanah, dan membuatnya lebih rentan terhadap api, dan dapat membumihanguskan lahan gambut selama bertahun-tahun di bawah tanah dalam kondisi optimal. Pada 2015, di Indonesia, api terbakar tak terkendali dalam waktu lama karena kondisi kering.

Jalur Lahan Gambut

Kebakaran dan kabut gambut di Indonesia di tahun 2015 menewaskan kurang lebih 100.000 orang, menyebabkan setengah juta orang masuk pelayanan rumah sakit, dan menyebabkan kerusakan hingga $ 40 miliar, kata Hans Joosten, seorang pakar pengelolaan lahan gambut dengan International Mire Conservation Group dan Universitas Greifswald.

   Team of researcher measure peat surface elevation change by using Rod Surface Elevation Table (rSET). A net of surface elevation loss is commonly observed along peatland degradation transition. Sigit Deni Sasmito/CIFOR

   Peatland drainage leads to land subsidence, and makes them more vulnerable to fires. Icaro Cooke Vieira/CIFOR

“Kita harus sangat menghargai bahwa Indonesia telah memimpin dalam membalikkan pendapat akan hal tersebut – Indonesia termasuk dalam daftar penghasil emisi global dari lahan gambut, namun tanpa menyebabkan kebakaran lahan gambut besar,” kata Joosten. “Tetapi Uni Eropa adalah yang kedua – Uni Eropa sering menyalahkan Indonesia atas emisi lahan gambut, tetapi juga harus melihat situasi mereka sendiri.”

Negara maju harus berbagi tanggung jawab, kata Joosten. “Jika kita melihat penggunaan lahan, lahan gambut menghasilkan 30 persen dari semua emisi dari semua pertanian.”

Penurunan tanah yang disebabkan oleh pengeringan merupakan tantangan, katanya. Sebagian besar wilayah Belanda saat ini berisiko banjir karena berada di bawah permukaan laut – di beberapa wilayah tersebut tenggelam 8 meter.

“Kami telah menghitung bahwa penurunan lahan gambut, pada abad ini, akan menyebabkan banjir tak terkendali 10 hingga 20 juta hektar lahan produktif di seluruh dunia, dan itu menakutkan karena kami akan kehilangan lahan sekarang sebab kami sangat membutuhkannya; untuk lebih banyak penduduk, untuk mengurangi kemiskinan, dan untuk mengganti sumber daya fosil seperti yang telah kami sepakati dalam Perjanjian Paris,” kata Joosten.

Opsi Re-wetting (Pembasahan Kembali)

Paludikultur, budidaya pertanian dan tanaman dalam kondisi lembab/basah, merupakan opsi yang layak untuk drainase lahan gambut karena menghasilkan biomassa dari lahan basah atau yang telah dibasahi kembali.

Kita harus menjaga agar lahan gambut tetap basah, kata Joosten. “Buatlah lahan gambut yang telah dikeringkan menjadi basah lagi – dan jika Anda menggunakannya, gunakan basah. Tidak akan ada Paris (Perjanjian) tanpa lahan gambut; lahan gambut harus dalam keadaan basah. Untuk (perubahan) iklim. Untuk tanah. Untuk semua manusia. Selama-lamanya.”

Paludikultur jelas dapat dilaksanakan, tetapi perencanaan strategis juga sangat penting agar menghindari peningkatan risiko seperti malaria, kata Francisco Rilla, direktur ilmu pengetahuan dan kebijakan untuk Konvensi Ramsar, yang mengawasi pengelolaan lahan basah internasional dan inisiatif konservasi.

Kami harus mempertahankan variabilitas dan keanekaragaman hayati di bentang alam ini, kata Rilla. Untuk konservasi, menambahkan air itu benar, tetapi itu tidak cukup, kita perlu waktu, dan kita harus berhati-hati.

Perangkat interaktif terbaru yaitu Sistem Informasi dan Pemantauan Restorasi Lahan Gambut Indonesia (PRIMS) dirancang untuk mendukung transparansi dan inisiatif restorasi yang kompleks dan menjadi kelengkapan sistem moratorium perkebunan kelapa sawit yang baru dikeluarkan, kata Budi Wardhana, yang memimpin proyek di Badan Restorasi Gambut (BRG).

“Tujuan pengembangan PRIMS adalah untuk mengkomunikasikan hasil dan pencapaian serta mendorong momentum positif, agar dapat menginspirasi dan memungkinkan penyelesaian yang dapat ditransfer, membimbing dan mendukung pelaksanaan restorasi dan memberikan umpan balik termasuk pembelajaran terus menerus dan kolektif untuk manajemen adaptif,” kata Wardhana.