Bagikan
0

Bacaan terkait

Indonesia - Amerika Serikat berlaku kurang kooperatif saat KTT Bumi Rio de Janeiro tahun 1992, dan Presiden George H.W. Bush kehilangan tingkat popularitas akibat tidak menandatangani Konvensi Keanekaragaman Hayati. Namun politik sering memiliki cerita kedua, dan di sela-sela konvensi, Bush mengatakan kepada menteri lingkungan hidup Indonesia saat itu, Emil Salim bahwa abstensinya berasal dari penghambatan kongres, bukan kehendaknya sendiri – dan ketika dia ada peluang, ia memberi bukti.

Tahun berikutnya, Emil Salim menerima telepon dari presiden Soeharto, yang mengatakan kepadanya bahwa Bush, yang sudah pensiun dari kepresidenan, telah mengirimkan 16,5 juta dolar AS ke Indonesia, dengan satu ketentuan: dana harus digunakan untuk mendukung keanekaragaman hayati.

Lantas bersama dengan lima orang lainnya, Emil Salim mendirikan Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia, yang dikenal sebagai Yayasan Kehati, yang akan merayakan 35 tahun berkarya dalam pengelolaan konservasi hayati dan sumber daya pada tahun depan. Saat ini, Yayasan Kehati telah melakukan segala sesuatu mulai dari upaya besar nasional – Undang-Undang Konservasi Hutan Tropis di Sumatra dan Kalimantan, Proyek Prakarsa Koridor Hijau di Jawa – hingga ke pemulihan masyarakat skala kecil terhadap bakau dan terumbu karang. Ia juga dengan bijak menginvestasikan sebagian dari pendanaannya ke dana abadi yang tidak disentuh, berfungsi sebagai jaring pengaman dan cara untuk mendatangkan investor baru, termasuk untuk upaya baru yang tepat waktunya, Dana Laut Biru.

Pembiayaan datang dalam berbagai gaya: anggaran nasional, sektor swasta, filantropi, donor bilateral dan multilateral, waktu dan tenaga kerja lokal, serta campuran dari dua atau lebih dari sumber-sumber ini. Namun, di antara banyak tempat, uang dapat masuk ke dalam bidang perubahan iklim dan keberlanjutan yang luas, menjadi jelas bahwa pembiayaan untuk usaha kelautan dan ekosistem menjadi krusial – terutama untuk negara maritim seperti Indonesia.

Acara Blue Carbon Summit di Jakarta, yang meneliti serangkaian masalah secara komprehensif terkait dengan ekosistem pesisir dan karbon ‘biru’ yang tersimpan di dalamnya, para pelaku dari sejumlah bidang dan lembaga keuangan – dari dana perwalian ke banyak bank pembangunan – berbagi (pengalaman) bagaimana rupa-rupa modal dana dapat membantu bentang alam ini dan dukungan ekonomi. Pertanyaannya adalah bagaimana menopang dana sebagai prioritas.

BIRU DARI ATAS HINGGA KE BAWAH

Dengan lebih dari 17.000 pulau, Indonesia sangat bergantung pada sumber daya laut untuk menjaga PDB tetap tumbuh kurang lebih 5% setiap tahun, dengan banyak sektor prioritas yang berakar pada ekonomi biru berbasis kelautan: perikanan, pariwisata, pelayaran, energi, dan tenaga. Tantangan sekarang adalah menghubungkan sinergi lintas sektor agar keberlanjutan, terutama terkait membuat proyek dan investasi ‘biru’ menarik dan layak.

Ada beberapa upaya nasional untuk melakukan hal tersebut. Pertama, inisiatif Pembangunan Karbon Rendah dipimpin oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan sosial melalui proyek-proyek pengurangan emisi gas rumah kaca dan meminimalkan eksploitasi sumber daya alam.

Di skala internasional, Perdana Menteri Norwegia Erna Solberg membentuk panel tingkat tinggi ekonomi kelautan berkelanjutan awal tahun 2018, dengan mengikutsertakan para pemimpin dunia guna mencapai tujuan pembangunan. Menurut Christoffer Grønstad, penasihat perubahan iklim dan hutan dari kedutaan besar Norwegia (yang mengatakan bahwa dia pertama kali terpesona dengan hutan bakau melalui design eksotis buku detektif The Hardy Boys) perhatian dari presiden Joko Widodo adalah bagian penting dari upaya ini.

Menetapkan tujuan di tingkat tinggi adalah langkah signifikan, namun kemudian menyadari bahwa bentang alam yang terisolir secara geografis dan beragam seperti Indonesia. Kemunculan organisasi ‘investasi dampak’ seperti Sustainable Trade Initiative Indonesia (IDH) menjadi penting, yaitu dengan cara memberikan pembinaan kemitraan publik-swasta serta pengetahuan lokal. Hal ini telah membantu mengubah, misalnya, industri akuakultur di Aceh, yaitu mendapatkan dukungan keuangan dari luar untuk membantu mengembangkan koperasi udang lokal dan berkelanjutan yang melibatkan lebih dari 11.000 peternak udang yang sangat mengenal bentang alam mereka.

Kemudian ada upaya murni masyarakat lokal, seperti Kurabesi Nusantara, perusahaan ekowisata bahari yang merupakan salah satu dari 12 usaha wisata berbasis air di kepulauan yang menganggap sepenuhnya perusahaan dari Indonesia, dari kayu yang digunakan untuk membangun sekunar untuk staf yang membawa tamu menyelam di karang pulau Papua. Sebagai mitra dengan organisasi termasuk The Nature Conservancy dan World Wildlife Fund, Kurabesi melakukan investasi kembali di lingkungan yang digunakannya untuk menarik wisatawan, serta di masyarakat lokal dengan menawarkan pekerjaan dan membangun keterampilan yang diperlukan masyarakat.

BIAYA BENAR

“Saya berasal dari sektor bisnis, karir berasal dari bank,” kata Rizal Algamar, yang bekerja di perbankan dan ekuitas swasta sebelum menjadi Direktur program Indonesia di The Nature Conservancy. “Saya mengalami kesulitan untuk memahami apa istilah yang ingin dicapai untuk konservasi.”

Ia mengatakan bahwa dari perspektif sektor swasta, sangat penting untuk mengetahui biaya – tidak hanya melindungi bentang alam, namun juga tentang apa yang dapat terjadi jika tidak ada perlindungan. Apa artinya penyerapan karbon bagi perekonomian Indonesia, dalam hal pendapatan dan pertumbuhan ekonomi? Jika garis pantai utara Jawa mempertahankan tingkat erosi yang mengkhawatirkan, apa potensi kerusakan infrastruktur dan pendapatan?

“Kami gagal melaporkan nilai realitas mangrove dan lamun,” kata Ketut Putra, Wakil Presiden Conservation International Indonesia. “Kita perlu melihat risiko tidak memiliki bentang alam ini.”

Kami gagal melaporkan nilai nyata tentang mangrove dan lamun

Ketut Putra, Wakil Presiden Konservasi Internasional Indonesia

Dalam konteks sektor swasta, risiko adalah subyek pekerjaan rumah terbesar yang harus dilakukan sebelum melewati uji investor yang potensial. Karena investor keuangan swasta sering tidak memiliki pengalaman mengurangi risiko dalam bentang alam pesisir, mereka memiliki sedikit keinginan untuk menyerap risiko, kata Felia Salim, yang melayani di dewan & dana investasi berkelanjutan. Dengan kata lain, menjelaskan risiko dan memberi informasi inisiatif pembangunan berkelanjutan merupakan batu pijakan untuk menarik investasi pihak ketiga – yang terakhir khususnya, yaitu dengan menurunkan atau mengalihkan risiko kepada mitra lain yang terlibat, termasuk institusinya sendiri.

Risiko terbesar, diulang oleh pembicara dan peserta selama Blue Carbon Summit, adalah tenurial, baik dari segi investor yang memiliki keamanan penuh dari proyek mereka, dan masyarakat lokal yang memiliki insentif untuk berkontribusi pada pengelolaan lahan yang berkelanjutan. Di daerah di mana kepemilikan lokal dapat terganggu, mata pencaharian alternatif harus ditawarkan sebagai gantinya. Marcel Silvius, Perwakilan Negara Indonesia untuk Global Green Growth Institute (GGGI), mengatakan bahwa proyek-proyek dalam ekosistem pesisir harus dirancang dengan inklusivitas dan perlindungan sosial, yang seringkali berarti membentuknya agar sesuai dengan komunitas lokal daripada sebaliknya.

“Karbon dapat dengan mudah dikuantifikasi untuk berapa nilainya,” katanya, “tetapi nilai sebenarnya terletak pada nilai sosial ekonomi bagi masyarakat lokal.”

Dalam hal ini, Yayasan Kehati memiliki prinsip ‘akuntansi tanpa alas kaki’, yang berarti mengirimkan pemeriksa ke lapangan secara teratur untuk memeriksa secara menyeluruh bentang alam masyarakat tentang proyek-proyek potensial dan saat ini. Hal ini, kata Emil Salim, sangat penting untuk keberhasilan pekerjaan mereka, dan dengan demikian rekor bintang mereka dengan investor.

“Era amal sudah berakhir,” kata Muhammad Senang Sembiring, Penasihat Senior di Yayasan Kehati. “Jika Anda harus menjual sesuatu, Anda harus menjual investasi itu sendiri – lalu apa manfaatnya?”

(Visited 1 times, 1 visits today)
Riset ini merupakan bagian dari penelitian CGIAR tentang Hutan, Pepohonan dan Agroforestri, yang didukung pendanaan dari donor CGIAR.
Kebijakan Hak Cipta:
Kami persilahkan Anda untuk berbagi konten dari Berita Hutan, berlaku dalam kebijakan Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0). Peraturan ini mengijinkan Anda mendistribusikan ulang materi dari Kabar Hutan untuk tujuan non-komersial. Sebaliknya, Anda diharuskan memberi kredit kepada Kabar Hutan sesuai dan link ke konten Kabar Hutan yang asli, memberitahu jika dilakukan perubahan, termasuk menyebarluaskan kontribusi Anda dengan lisensi Creative Commons yang sama. Anda harus memberi tahu Kabar Hutan jika Anda mengirim ulang, mencetak ulang atau menggunakan kembali materi kami dengan menghubungi forestsnews@cgiar.org
Topik :   Lahan Gambut

Lebih lanjut Lahan Gambut

Lihat semua