Berita

Apakah hukum dan peraturan adalah kunci mencegah karhutla?

Untuk mencegah karhutla di lahan gambut lebih banyak sumber daya perlu dikhususkan untuk pemantauan, penjangkauan dan penegakan hukum.
Bagikan
0

Bacaan terkait

Indonesia - “Untuk pendekatan bentang alam tidak ada formula ajaib,” tegas Herry Purnomo, Peneliti Senior Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (CIFOR) dalam Dialog Kebijakan Nasional tentang Penguatan Regulasi dan Pembelajaran Lapang untuk Mengurangi Kebakaran dan Kabut Asap, Agustus lalu di Pekanbaru, Riau.

Hal ini terutama berlaku di lahan gambut, lahan histosol kaya karbon yang telah menjadi isu panas di planet yang makin hangat ini: “emas hitam untuk mitigasi iklim,” julukan baru lahan gambut. Diperkirakan total emisi global dari semua sumber antropogenik sekitar 10 miliar ton karbon per tahun, dan baru-baru ini ditemukan dan dipetakan kurang lebih 30 miliar ton peleburan biomassa laten lahan gambut di cekungan Kongo.

Ketika gas-gas di lahan gambut naik akibat kebakaran – praktik pembakaran lahan banyak dilakukan di negara kaya gambut – karbon yang telah terkunci di dalam melepaskan ion-ion ke atmosfer. Ini bukan hanya bom atom yang berdetak, tapi juga bahaya bagi kesehatan manusia.

Global Landscapes Forum (GLF) dan CIFOR sukses menyelenggarakan acara tematik di bulan Mei 2017, mengangkat isu Persoalan Gambut. Berbagai kolaborasi terjadi dalam acara tersebut – seperti aksi akar tapak di Kalimantan.

Dialog Kebijakan Nasional ini adalah tindak lanjut  GLF dan CIFOR terhadap praktik masyarakat, yang juga menarik minat dari para petani, ilmuwan, pembuat kebijakan dan sektor swasta.

“Acara ini sangat menarik,” kata Edi Risman, petani dari desa Prigi di Sumatera Selatan yang juga berbicara di GLF. “Harapan saya terkait dengan acara tersebut adalah dapat mengakomodasi keluhan dan aspirasi masyarakat yang belum terhubung dengan pemerintah dan perusahaan sehingga kerjasama antara pemerintah dan perusahaan dapat berjalan baik dan adil.”

Edi percaya bahwa Dialog Kebijakan Nasional adalah langkah awal guna meningkatkan akuntabilitas pemerintah dan sektor swasta terhadap masyarakat, terutama dampak kebakaran dan kabut asap.

Menekankan kebutuhan untuk menyeimbangkan penghidupan, pembangunan ekonomi, konservasi dan iklim global dan tujuan pembangunan dengan pendekatan bentang alam, Herry Purnomo mengemukakan di dalam Dialog bahwa untuk lahan gambut, lebih banyak sumber daya perlu dikhususkan untuk pemantauan, penjangkauan dan penegakan hukum.

Meski jalan masih panjang, Purnomo optimis: “Global Landscapes Forum dan dialog nasional ini dengan jelas menghubungkan tingkat global ke tingkat lokal.” Memang, dari penguraian masyarakat mengenai dampak pemetaan lahan gambut, kegiatan ini tampaknya diarahkan secara tepat untuk membangun hubungan antara perspektif makro dan mikro mengenai isu-isu ini.

Sejauh menyangkut fokus risetnya, Purnomo melihat ke masa depan: “CIFOR melakukan penelitian berdampak. Informasi hasil riset saja tidak cukup. Dialog ini berfungsi untuk menyelidiki bagaimana keluaran riset dapat menjadi hasil, dan kami berharap adanya kebijakan lokal terkait penegakan peraturan dapat mengubah perilaku. Ke depan kami akan melihat dampak nyata dari hasil penelitian kami di Riau. “

(Visited 72 times, 1 visits today)
Riset ini merupakan bagian dari penelitian CGIAR tentang Hutan, Pepohonan dan Agroforestri.
Kebijakan Hak Cipta:
Kami persilahkan Anda untuk berbagi konten dari Berita Hutan, berlaku dalam kebijakan Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0). Peraturan ini mengijinkan Anda mendistribusikan ulang materi dari Kabar Hutan untuk tujuan non-komersial. Sebaliknya, Anda diharuskan memberi kredit kepada Kabar Hutan sesuai dan link ke konten Kabar Hutan yang asli, memberitahu jika dilakukan perubahan, termasuk menyebarluaskan kontribusi Anda dengan lisensi Creative Commons yang sama. Anda harus memberi tahu Kabar Hutan jika Anda mengirim ulang, mencetak ulang atau menggunakan kembali materi kami dengan menghubungi forestsnews@cgiar.org