Delegasi peserta pertemuan ke-22 konferensi iklim berkumpul di Marrakesh, Maroko, mulai 7-18 November. Menarik untuk dicatat, setelah bertahun-tahun, isu kelautan akan menjadi bagian dari agenda Konferensi Para Pihak (COP) Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNFCCC). Mengapa samudera? Dan mengapa baru sekarang?
Apa keterkaitan laut dan samudera dengan iklim global?
Karbon biru pesisir merupakan karbon yang tersimpan dalam ekosistem lahan basah pasang surut, termasuk di dalamnya hutan pasang surut, mangroves, rawa pasang surut dan padang lamun. Karbon disimpan dalam kolam karbon tanah, biomassa hidup dan biomassa mati.
Karbon biru pesisir adalah bagian dari karbon biru yang juga mencakup karbon biru samudera, yang merupakan karbon tersimpan dalam kolam karbon lautan terbuka.
Ekosistem lahan basah pesisir merupakan tempat penyimpanan karbon paling efektif di bumi. Ekosistem ini mampu menangkap dan menyimpan kelebihan karbon atmosfer dengan tingkat serapan 20 kali lebih besar daripada ekosistem terestrial manapun, termasuk hutan boreal dan tropis. Namun, lahan basah pesisir merupakan ekosistem alami yang paling terancam.
Emisi gas rumah kaca akibat pembangunan pesisir tak berkelanjutan mencapai satu miliar ton per tahun – 20 persen dari total emisi deforestasi global. Indonesia, rumah bagi hampir seperempat mangrove dunia, menyumbang seperlima (200 juta ton CO2-eq) emisi nasional – jumlah yang setara dengan 40 juta mobil di jalan.
Kapasitas serapan sedimen karbon biru pesisir jika direstorasi dan dilindungi secara benar akan membuat ekosistem ini memainkan peran penting sebagai “pembentuk lahan”, sejenis jasa ekosistem yang tidak pernah dinilai dengan uang. Apalagi ketika berhadapan dengan kenaikan satu meter permukaan laut di akhir abad ini.
Laut, bersama dengan sumber daya laut dan pesisir, memainkan peran penting bagi kesejahteraan masyarakat yang tinggal di zona pesisir. Secara total, mereka mewakili 37 persen populasi global. Sumber daya pesisir dan laut menyumbang sekira 28 miliar dolar AS kepada ekonomi global tiap tahun melalui jasa ekosistemnya.
Namun, menurut Laporan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG), sumber daya tersebut sangat rentan oleh degradasi lingkungan, pemancingan yang berlebihan, perubahan iklim dan polusi. Tujuan ke-14, SDG 14 “Kehidupan di bawah air”, bermaksud melindungi dan memanfaatkan sumber daya samudera, laut dan marina untuk pembangunan berkelanjutan.
Salah satu target SDG14, pada 2020 ekosistem marina dan pesisir dikelola secara berkelanjutan, dilindungi dan direstorasi dalam menciptakan samudera yang sehat dan produktif. Sayangnya kita bukannya makin dekat dengan target itu. Sebaliknya, ekosistem tersebut malah menghilang dengan cepat.
Di COP 22 Marrakesh, untuk pertama kalinya isu kelautan menjadi bagian dari agenda perundingan iklim. Anggota delegasi Indonesia harus berusaha membuka jalan bagi pemenuhan tujuan bersama kemanusiaan ini.
Pakta iklim global baru, Perjanjian Paris, diadopsi pada Desember 2015. Tujuan utamanya adalah memperkuat respon global terhadap ancaman perubahan iklim dengan menjaga kenaikan temperatur global pada abad ini berada di bawah 2 derajat Celsius di atas tingkat pra-industri dan mengupayakan kenaikan temperatur tidak lebih dari 1,5 derajat Celsius.
Perjanjian Paris mengharuskan semua pihak melakukan upaya terbaiknya melalui komitmen kontribusi nasional (NDC) dan menyampaikan laporan emisi dan upaya implementasinya secara reguler. Menimbang potensi karbon biru pada mitigasi perubahan iklim, ini saat tepat menempatkan karbon biru sebagai bagian strategi iklim nasional.
Sebagai bentuk respon terhadap pakta iklim baru, Kemitraan Internasional Karbon Biru (IPBC) dibentuk pada Forum Bentang Alam Global di Paris, Perancis – yang menjadi acara paralel terbesar pada COP21. Momentum kerja sama dalam memanfaatkan peluang ini bergelora.
Kemitraan ini diciptakan oleh pemerintah Australia, Indonesia dan Kosta Rika, bersama para mitra pendiri berikut ini: Inisiatif Karbon Biru (Konservasi Internasional, IUCN, Komisi Oseanografi Antar-pemerintah – UNESCO), GRID-Arendal, Sekretariat Program Lingkungan Pasifik (SPREP), Sekretariat Forum Kepulauan Pasifik dan Komisi Bentang Laut Pasifik, Institut Perubahan Global dan Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (CIFOR).
Karbon biru memiliki potensi besar untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Mekanisme seperti Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD +), nasional Appropriate Mitigation Actions (NAMA) dan Joint Mitigasi dan Adaptasi (JMA) harus dimanfaatkan untuk meningkatkan ketahanan ekosistem pesisir dan masyarakat untuk mengatasi perubahan iklim dan naiknya permukaan air laut.
Sejauh perjanjian yang bersangkutan, pengaturan keuangan dapat berkonsultasi dengan Green Fund Iklim (GCF) melalui Otoritas nasional yang ditetapkan (NDA). Sejumlah entitas terakreditasi telah disetujui oleh dewan GCF untuk melaksanakan program-program dan proyek-proyek di berbagai tingkatan.
Ada juga berbagai inisiatif dan kelompok, seperti Blue Carbon Initiative dari Conservation International (CI), Uni Internasional untuk Konservasi Alam (IUCN) dan Komisi Oseanografi Antarpemerintah UNESCO (IOC), serta Lingkungan Program PBB (UNEP) Blue Carbon Initiative, yang siap untuk meminjamkan tangan mereka untuk tujuan pembangunan kapasitas. Mereka dapat terlibat dalam upaya pemulihan dan perlindungan bersama.
Langkah lebih lanjut perlu diambil untuk meningkatkan akuntabilitas upaya pengukuran, pelaporan dan verifikasi dalam komunikasi nasional dan pembangunan proyek.
Ilmu pengetahuan karbon biru perlu berkembang guna mendukung kebijakan dengan informasi ilmiah yang kredibel untuk membuat keputusan suara yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut. Para ilmuwan dari organisasi penelitian dan universitas terus meningkatkan pemahaman mereka, membantu mengurangi ketidakpastian terhadap nasib karbon biru.
Di COP22 Marrakesh, di mana laut akan untuk pertama kalinya menjadi bagian dari agenda, delegasi harus berusaha untuk membuka jalan untuk memenuhi tujuan bersama untuk kemanusiaan.
Penderitaan planet bumi dan masyarakat pesisir yang rentan tidak bisa menunggu lebih lama lagi untuk keputusan yang kuat dan ambisius terkait dengan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, dari yang karbon biru merupakan komponen penting.
*Opini telah diterbitkan di Jakarta Post berjudul Coastal blue carbon: Why should we care, 7 November 2016
Kami persilahkan Anda untuk berbagi konten dari Berita Hutan, berlaku dalam kebijakan Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0). Peraturan ini mengijinkan Anda mendistribusikan ulang materi dari Kabar Hutan untuk tujuan non-komersial. Sebaliknya, Anda diharuskan memberi kredit kepada Kabar Hutan sesuai dan link ke konten Kabar Hutan yang asli, memberitahu jika dilakukan perubahan, termasuk menyebarluaskan kontribusi Anda dengan lisensi Creative Commons yang sama. Anda harus memberi tahu Kabar Hutan jika Anda mengirim ulang, mencetak ulang atau menggunakan kembali materi kami dengan menghubungi forestsnews@cifor-icraf.org
