Masyarakat Mutis -Timau, Nusa Tenggara Timur. Keamanan tenurial dapat menciptakan kondisi tata kelola lebih baik untuk sumber alam, menarik investasi luar serta pembagian manfaat bersama yang lebih adil. Aris Sanjaya/CIFOR

Apa kendala terbesar yang dihadapi masyarakat lokal dalam menjamin hak mereka atas sumber daya hutan?

Para tokoh masyarakat menjawab ini soal birokrasi dan mahalnya biaya perjalanan dari desa ke kota untuk sampai ke kantor pemerintah. Mereka juga melihat buruknya kualitas pendidikan dan kesehatan sebagai tambahan hambatan yang mempersulit masyarakat.

Sementara, pejabat pemerintah mencatat kendala lain, kekurangan pegawai atau kesulitan melakukan perjalanan ke desa terpencil.

Mengingat kelompok-kelompok tersebut tidak sering terlibat dialog, masalahnya berulang, hingga reformasi tenurial hutan mandek.

Dalam turut memperbaiki situasi, baru-baru ini para peneliti Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (CIFOR) menyatukan tokoh masyarakat, pejabat pemerintah dan pakar teknis dalam sebuah lokakarya di Peru, Uganda dan Indonesia untuk mengeksplorasi potensi solusi.

PERHUTANAN SOSIAL

Hak masyarakat atas sumber daya alam

Lokakarya yang merupakan bagian dari Penelitian Komparatif Reformasi Tenurial Hutan Global CIFOR ini, menggunakan sebuah metode yang disebut Analisis Prospektif Partisipatoris (PPA) dalam mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi reformasi tenurial hutan dan merancang skenario menuju pembuatan kebijakan lebih baik.

“Ini pendekatan inovatif dalam  mendiskusikan masalah tenurial,” kata Iliana Monterroso, koordinator penelitian di Peru. “Pendekatan ini mengkombinasikan pengetahuan para pemangku kepentingan, termasuk para pakar teknis dan pengambil keputusan, dengan pengetahuan dari masyarakat.”

Prosesnya diawali dengan sebuah lokakarya. Peserta mengidentifikasi faktor sosial, teknis, ekonomi, politik dan lingkungan yang mempengaruhi proses menetapkan tenurial lahan.

Oleh para peneliti, informasi ini dimasukkan dalam sebuah program komputer. Para peserta kemudian menggunakan hasilnya untuk memeriksa bagaimana faktor-faktor tersebut mempengaruhi satu sama lain secara langsung dan tidak langsung. Setelah membuang faktor yang tidak bisa mereka kontrol, mereka memilih sekitar lima faktor terpenting yang disepakati. Kemudian mereka merancang beragam skenario untuk mengeksplorasi bagaimana kebijakan tenurial lahan bisa berubah, bergantung pada faktor-faktor tersebut serta tindakan yang diambil oleh mereka dan organisasi mereka.

Proses PPA cukup rumit, tetapi bernilai, kata peneliti CIFOR Nining Liswanti. “Tantangan pertama adalah mengidentifikasi pemangku kepentingan, karena kita tidak tahu siapa orangnya dan apa kemampuannya,” katanya. “Prosesnya sendiri perlu waktu, saat diskusi dan curah pendapat. Dan orang harus mendengar satu sama lain, jadi kita tidak ingin ada orang yang terlalu mendominasi.”

INDONESIA

Di Indonesia, lokakarya melibatkan tokoh masyarakat, pejabat pemerintah dari bidang kehutanan, tanah dan air, serta perwakilan sektor swasta, lembaga swadaya masyarakat dan universitas.

Tujuannya adalah merancang skenario implementasi reformasi tenurial hutan di pulau padat penduduk Maluku yang belum menjalani reformasi, dan meningkatkan penghidupan masyarakat bergantung hutan di Lampung, ujung selatan Sumatera. Di Lampung sebagian besar penduduknya migran, dan reformasi tengah berlangsung.

Para peserta menyusun skenario potensial yang terentang dari skenario ideal – seluruh pemangku kepentingan mendapat konsesi – hingga skenario ketika kepentingan pemerintah atau swasta lebih kuat.

“Mendiskusikan skenario tersebut membantu orang memikirkan strategi untuk menghindari hasil yang tidak positif,” said Liswanti.

HAK ATAS LAHAN

Apa korelasi kepemilikan lahan dan kehidupan yang lebih baik?

Seluruh peserta menilai pentingnya kemauan pemerintah mendukung reformasi tenurial hutan dalam skenario positif. Penegakkan regulasi, partisipasi tata kelola hutan dan penghormatan atas budaya lokal juga disebut berulangkali.

UGANDA

Faktor penentu keberhasilan lain bergantung pada kondisi setempat.

Di wilayah barat Uganda, di kabupaten Kibaale, migrasi melampaui jumlah penduduk yang bergantung pada sumberdaya hutan. Kondisi ini menciptakan ketidakpastian tenurial dan hak, serta makin rumit karena ketidakhadiran pemilik lahan.

Masindi, juga berlokasi di barat Uganda, ditandai oleh adanya destruksi hutan untuk pertanian dan peternakan tingkat perusahaan. Selain itu terdapat peluang besar produksi minyak, yang menjadi ancaman bagi hutan, namun sekaligus menciptakan lapangan kerja berpenghasilan lebih tinggi yang dapat mengurangi ketergantungan pada masyarakat pada hutan.

Peserta di Uganda merancang skenario pemerintah membuat dan menegakkan aturan yang jelas bagi imigrasi dan pemukiman kembali, menganggarkan tata kelola hutan dan menyediakan personil yang cukup untuk menegakkan regulasi. Di samping itu para tokoh masyarakat tradisional mendapat pelatihan mengenai hutan berkelanjutan.

PERU

Di Peru, analisis dilakukan bersama pejabat pemerintah, perwakilan lembaga swadaya masyarakat dan tokoh masyarakat yang tinggal di wilayah Loreto dan Madre de Dios di sepanjang sungai Amazon.

Salah satu kendala yang dialami masyarakat adat adalah sulitnya membuat keputusan pemanfaatan hutan. Hutan dinilai sebagai barang publik, terikat aturan tingkat nasional dan regional. Hal ini menyulitkan penyusunan skenario lokal dan regional, karena tetap dalam keterbatasan penerapan aturan nasional. Demikian disampaikan peneliti Alejandra Zamora, yang memimpin pelaksanaan metodologi PPA di Peru.

Ketegangan juga muncul akibat tumpang tindih hak lahan. Tokoh masyarakat menyatakan bahwa pemerintah regional kurang berkemauan menyelesaikan masalah tenurial, sementara pejabat pemerintah berkilah dengan alasan keterbatasan anggaran.

MENYUSUN STRATEGI

Lokakarya PPA global memungkinkan peserta merancang jalan nyata mengatasi kerumitan reformasi tenurial hutan. Dengan mengidentifikasi potensi hambatan, termasuk kendala reformasi dan implementasi aksi, mereka dapat merancang strategi mitigasi faktor negatif.

“Diskusi-diskusi yang dilakukan membantu peserta sampai pada proses implementasi yang lebih efektif dalam menyempurnakan hak tenurial dan akses sumber daya. Selain itu juga mengidentifikasi siapa yang seharusnya bertanggungjawab untuk aksi tersebut,” kata Monterroso.

“Peserta menemukan tidak hanya ada satu skenario, tetapi berbagai potensi peluang masa depan. Ini membantu mereka mengembangkan strategi memilih skenario yang paling bisa dicapai.”

Diskusi lebih jauh akan berlanjut di tiga negara tersebut dalam rangka mendorong perubahan kebijakan dan praktik yang diperlukan untuk bergerak menuju skenario tenurial hutan yang diharapkan.