Biaya pelaksanaan REDD+ di lapangan mungkin jatuh jadi beban lokal. 401kcalculator.org.

Lembaga pemerintahan lokal dan pusat dalam yurisdiksi di mana REDD+ (reduksi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan) diimplementasikan menanggung beban finansial, demikian menurut penelitian Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (CIFOR), yang dapat mengancam kelayakan perluasan skema ini di tahun-tahun mendatang. “Ini salah satu penelitian pertama yang mengidentifikasi lembaga dan aktor yang menanggung biaya inisiatif REDD+ sub-nasional di wilayah tropis. Ini benar-benar uji kenyataan,” kata Cecilia Lutrell, mitra senior CIFOR sebaligus penulis utama makalah ini.

“Banyak inisiatif REDD+ bergerak di bawah asumsi bahwa biaya menurunkan deforestasi akan tertutupi dana dari masyarakat internasional dan bahwa REDD+ akan menghasilkan surplus yang bisa dibagi antar beragam pemangku kepentingan,” katanya.

Satu temuan mengejutkan adalah bahwa 84% lembaga sub-nasional pemerintah yang terlibat dalam inisiatif REDD+ mengeluarkan lebih daripada apa yang mereka dapat dari REDD+.

“Mereka mungkin melakukan ini karena mencoba memposisikan diri untuk  menangkap aliran pendanaan masa depan REDD+ atau karena mereka mengakui manfaat lokal konservasi hutan,” kata Luttrell.

“Tetapi dalam jangka pendek mereka menanggung biaya nyata.”

Penelitian ini hadir pada saat tepat bagi pendanaan berbasis hasil ini – perunding iklim akan segera berkumpul di Bonn, Jerman, untuk mulai menetapkan landasan kerja eksekusi perjanjian Paris.

Dana Iklim Hijau diharapkan memberi pendanaan utama bagi REDD+. Satu pertanyaan kunci yang dihadapi desain Dana adalah bagaimana harga karbon seharusnya ditetapkan. “Jika biaya REDD+ dipandang enteng, maka ada risiko satuan harga untuk karbon tidak menutupi seluruh biaya nyatanya,” kata Luttrel.

Tujuan utama REDD+ adalah menyediakan insentif positif ekonomi pada masyarakat di negara berkembang untuk melindungi hutan dan oleh karena itu mengurangi emisi gas rumah kaca. Salah satu asumsi kunci REDD+ adalah bahwa reduksi emisi karbon dari deforestasi lebih murah daripada reduksi emisi dari sektor lain, seperti transportasi dan produksi energi.

Estimasi biaya REDD+ telah lama dikritik karena mengeluarkan biaya transaksi dan implementasi serta menilai rendah aktivitas pasar informal seperti mata pencaharian pertanian.

“Siapa menanggung biaya REDD+?” adalah pertanyaan penting dalam pohon pengetahuan bagi-manfaat REDD+, yang bertujuan membantu pengambil kebijakan memahami potensi dampak keputusan mereka dalam membagi manfaat REDD+.

Luttrell dan mitra CIFOR lainnya menganalisis inisiatif subnasional REDD+ sejak 2009 sebagai bagian dari Penelitian Komparatif Global mengenai REDD+. Berulangkali mereka mendengar kekhawatiran mengenai biaya REDD+ dan siapa yang menanggung biaya tersebut

“Orang takut kelompok marjinal, seperti petani kecil yang tidak punya lahan sendiri, tidak sepenuhnya terkompensasi untuk biaya yang mereka tanggung,” kata Erin Sills, profesor Universitas Negeri Carolina Utara sekaligus penulis utama laporan yang akan segera dipublikasikan.

“Ketakuan lain adalah REDD+ akan menjadi mandat tak-berbayar untuk lembaga negara REDD+, yang akan menanggung biaya substansial tak terakui dan tak terkompensasikan.

“Kami ingin tahu apakah ketakutan tersebut benar-benar ada.”

REDD+ di Indonesia

Apa implikasi Kesepakatan Paris bagi pelaksanaan REDD+ di Indonesia?

SIAPA PENANGUNG TERBERAT BIAYA IMPLEMENTASI?

Untuk menentukan siapa penanggung terberat biaya implementasi, para peneliti menanyai 22 inisiatif subnasional REDD+ untuk menyusun daftar institusi yang memiliki kontrol setidaknya 5% dari total anggaran inisiatif, atau menghabiskan sedikitnya lima hari dalam sebulan untuk implementasi.

“Dari inisiatif yang ada terdapat 139 institusi dalam daftar tersebut. Sebanyak 60 adalah organisasi masyarakat sipil, 54 insitutsi pemerintah, dan hanya 10 perusahaan swasta yang menangguk untung,” kata Sill, mitra senior CIFOR.’

Informan kunci tiap inisiatif mengkategorikan institusi menjadi tiga kelompok:

1. Institusi yang biayanya ditutupi penuh (atau berpotensi surplus) oleh anggaran inisiatif REDD+
2. Institusi yang biayanya tertutupi sebagaian
3. Institusi dengan ragam peran yang tertutupi sebagian maupun menerima surplus

Menggali lebih dalam, mereka menemukan beberapa dasar sorotan biaya implementasi REDD+ jatuh pada institusi negara berkembang, khususnya pemerintah lokal dan regional. Pertama, tidak ada institusi pemerintah terlibat dalam implementasi iniisiatif REDD+ yang menjual kredit karbon. Kedua, inisiatif REDD+ gagal atau kedaluwarsa, lebih dari sepertiga institusi implementasi pemerintah. Ketiga, kurang dari seperempat institusi pemerintah terlibat dalam implementasi REDD+ tertutup biayanya dari pendanaan REDD+.

“Ini tampaknya bertentangan dengan ekspektasi REDD+ yang akan menghasilkan manfaat untuk dapat dibagi,” kata Sills.

“Jumlah tersebut menyatakan bahwa sangat sedikit klaim aktor atau persepsi menguntungkan secara finansial dari REDD+ saat ini.”

Malahan, dalam upaya awal menggulirkan REDD+ di lapangan, tampak bahwa tantangannya adalah menutupi biaya, bukan memutuskan membagi surplus.

Temuan ini diketahui dengan baik oleh Rob Dodson. Rob mengepalai Operasi Lapangan Afrika untuk Wildlife Works – sebuah perusahaan swasta yang mengimplementasikan  proyek REDD+ di seluruh dunia.

“Biaya awal proyek tersebut jelas faktor pembatas,” katanya. “Kami hanya bisa menjaga srigala jauh dari pintu, dan meskipun kami mungkin proyek terdanai lebih baik. Kami benar-benar berjuang.”

SIAPA PALING TERDAMPAK BIAYA PELUANG?

Peneliti kemudian memeeriksa pemanfaatan lahan yang bisa terhalangi oleh REDD+, serta kelompok pemangku kepentingan yang paling terdampak pembatasan itu.

“Dari inisiatif yang kami kaji, pertanian dan peternakan adalah aktivitas terpenting yang akan terdampak implementasi REDD+, dalam hal keuntungan finansial serta jumlah orang terdampak,” kata Luttrell.

Banyak perhitungan biaya peluang mengasumsikan bahwa masyarakat lokal akan memiliki keamanan tenurial lahan dengan definisi jelas dan penegakkan hak kepemilikan.

“Ini asumsi besar,” kata Luttrell, “dan bisa berarti Anda tidak paham biaya peluang sebenarnya bagi masyarakat lokal yang terlibat dalam aktivitas tradisional yang tidak secara formal diakui hukum.”

Untuk lebih memahami ini, mereka mengklasifikasi apakah tiap kelompok pemangku kepentingan terdampak beroperasi secara legal atau ilegal dalam hal tenurial.

Mereka menemukan bahwa pengguna lahan dari sejumlah besar orang cenderung ilegal atau tidak jelas legalitasnya: hanya enam lokasi REDD+ yang pengguna lahannya legal.

“Mungkin yang lebih mengejutkan, lebih dari separuh lokasi, para pengguna lahan yang paling menguntungkan beraa pada tenurial ilegal atau tidak jelas legalitasnya.

Hal ini memantik pertanyaan siapa yang memiliki legitimasi mengklaim pendapatan REDD+: perlukah pengguna hutan ilegal didaftarkan mendapat manfaat?