Petani di Pangkep, Sulawesi Selatan. Ada kebutuhan untuk melihat bukan hanya hutan, melainkan bentang alam yang lebih luas untuk pengurangan emisi. Tri Saputro/CIFOR

Intervensi yang paling menjanjikan untuk mengurangi emisi di negara-negara kaya hutan tropis seperti Indonesia, Brazil dan Republik Demokratik Kongo (DRC) mungkin tidak melulu pada hutan.

Sebaliknya, intervensi hal-hal tersebut mungkin tepat terletak di aroma hidung – di piring makanan kita.

Hal ini dapat terjadi karena kita tidak dapat memisahkan hutan dan pertanian, kata peneliti Sarah Carter.

“Untuk menjaga hutan, Anda harus melihat peran pertanian,” kata Carter, penulis utama dari studi pada pengurangan emisi dari pertanian di Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (CIFOR).

“Dan pertanian berarti makanan yang kita makan, dan bagaimana dan di mana pertanian diproduksi,” tambahnya.

Termotivasi oleh kesimpulan yang dibuktikan secara baik, Carter dan ilmuwan CIFOR lainnya memulai studi pantropical untuk mengambar dan membandingkan intervensi potensi pengurangan emisi di sektor pertanian dan kehutanan.

Studi ini didasarkan pada konsep “ketersediaan lahan“, dimana deforestasi atau tekanan lain-lain di hutan dapat dihindari untuk memaksimalkan hasil pertanian serta meminimalkan luas lahan yang dibutuhkan-atau dialihkan ke lahan non-hutan.

“Satu pendekatannya yaitu intensifikasi pertanian untuk menghasilkan lebih banyak produksi di lahan yang ada, sehingga kebutuhan untuk memperluas lahan pertanian ke hutan minim,” kata Carter.

“Pendekatan lain yaitu dengan memperluas pertanian ke daerah lain-lain, seperti merehabilitasi lahan padang rumput yang terdegradasi. Hal ini sudah menjadi perhatian dalam diskusi internasional. ”

Kedua pendekatan ini sudah lama dikenal bukan hanya tidak mungkin namun sangat diperlukan demi kelestarian hutan dan di saat bersamaan dapat menyediakan pangan bagi populasi global yang terus meningkat.

PERKEBUNAN ATAU HUTAN?

Aspek baru dari penelitian ini meliputi baik emisi dari sumber pertanian dan dari deforestasi hutan. Penelitian menemukan fakta bahwa di beberapa negara, emisi pertanian lebih tinggi dari emisi deforestasi.

“Kita harus melihat keseimbangan emisi dari kedua sektor ini, baik pertanian dan kehutanan untuk menentukan apakah kita harus mengatasi emisi pertanian atau emisi deforestasi di suatu negara,” kata Carter.

Di dalam studi, Carter dan rekan-rekan penulis mengukur potensi pengurangan emisi pertanian – yang memicu deforestasi. Mereka menemukan bahwa intervensi dari kurang lebih 20 negara dengan potensi besar dapat mengurangi hampir sepertiga (1,3 Gt 4,3 Gt) dari emisi-emisi ini.

Para penulis menemukan bahwa lebih 1 Gt emisi langsung dari pertanian bisa diatasi dengan intervensi pembuatan sektor “iklim pintar”.

Carter dan rekan-rekan penulis ingin membuatnya semudah mungkin guna menemukan ruang yang memungkinkan penguranan emisi di negara-negara berkembang. Termasuk didalamnya kontribusi riset ini yaitu pengembangan kerangka yang dapat membimbing setiap negara memutuskan apakah sektor pertanian atau hutan yang menawarkan pengurangan emisi lebih besar.

Kerangka kerja ini menambahkan nuansa lebih lengkap melalui serangkaian filter yang dirancang untuk membantu pembuat kebijakan menilai faktor penting lain-lain terkait usaha pengurangan emisi.

Salah satu faktornya yaitu ketahanan pangan relatif negara di mana intervensi tsb dapat dibuat.

“Di negara-negara dengan kerawanan pangan yang tinggi, seperti DRC, kita perlu untuk berhati-hati jika kita akan mencari intervensi apa yang akan mempengaruhi sektor pertanian serta dapat berpotensi mempengaruhi mata pencaharian,” kata Carter.

“Di sisi lain, di negara-negara dengan kerawanan pangan yang rendah, seperti Argentina dan Indonesia, akan lebih mudah melangkah maju dengan melalukan intervensi pertanian.”

Faktor lainnya adalah apakah negara ini memiliki lingkungan yang mendukung untuk intervensi, menggunakan tata pemerintahan yang baik sebagai suatu penjaga (proxy).

KESEMPATAN DALAM REDD +

Tata pemerintahan bersih penting diperlukan mengingat intervensi pertanian dapat diberlakukan lebih menonjol pada skala nasional dan internasional di dalam kerangka REDD +, menurut studi.

REDD +, atau Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan, merupakan upaya internasional yang sedang berlangsung untuk mengembangkan dan proyek dana untuk mengurangi emisi yang berkaitan dengan hutan di negara berkembang.

Kerangka itu disepakati pada pertengahan 2015, setelah satu dekade negosiasi, tepat pada waktunya untuk Konferensi UNFCCC Para Pihak (COP) negosiasi iklim di Paris.

Di bawah REDD +, negara mengusulkan proyek-proyek dan menghasilkan diverifikasi “kredit” dari emisi yang dapat dihindari, untuk kemudian dibeli sebagai imbal balik atas emisi yang dikeluarkan di tempat lain.

“Ini secara luas diakui bahwa pertanian adalah pendorong utama deforestasi di negara-negara tropis, tapi entah bagaimana tidak disaring di dalam proposal proyek tingkat nasional di dalam skema REDD +,” kata Carter.

“Sebagian besar proyek-proyek REDD + yang diusulkan masih terfokus pada sektor kehutanan, mengabaikan sektor pertanian. Jadi jelas ada semacam ketidakcocokan sekarang. ”

Carter optimistis penyesuaian ini akhirnya dapat dilaksanakan.

“Mungkin itu adalah sesuatu yang akan tumbuh di masa depan, dan mudah-mudahan temuan dari studi ini dan studi lainnya akan benar-benar menyoroti kebutuhan untuk memasukkan intervensi pertanian ke dalam REDD +,” katanya.

Untuk benar-benar melindungi hutan, menurut temuan studi ini, peneliti dan para pembuat kebijakan harus semua bersedia mengakui dan campur tangan dalam bentang alam yang lebih luas dari menjadi bagian didalamnya, suatu bentang alam yang-mungkin yang paling krusial-termasuk pertanian.

Dengan kata lain, ada kebutuhan untuk melihat bukan hanya hutan untuk pohon, melainkan bentang alam yang lebih luas untuk hutan.