Fajar di perbatasan Taman Nasional Juma di Amazon Brasil. Satu pemangku kepentingan kunci dalam berbagai usaha untuk menekan emisi melalui pengurangan deforestasi di negara-negara berhutan tropis sebagian besarnya tidak dijumpai, sebuah penelitian baru mengindikasikan. Neil Palmer/foto CIFOR.

BOGOR, Indonesia—Di panggung REDD+, seorang aktor berbicara dengan berapi-api dalam sorotan cahaya — tetapi tetap tidak terlihat di belakang panggung saat dilakukan pengambilan keputusan.

Keberhasilan inisiatif REDD+ , yang berusaha menekan emisi karbon melalui penghindaran deforestasi, bersandar pada rancangannya tentang pencakupan semua pemangku kepentingan hutan, dari pemerintah nasional sampai penduduk setempat dan setiap orang yang berada di antara kedua pihak tersebut.

Baru-baru ini, berbagai entitas sektor swasta yang terlibat dalam deforestasi dan degradasi hutan menjadi vokal dalam serangkaian acara REDD+ global, dan sejumlah perusahaan transnasional berskala besar maju ke depan untuk mencanangkan sasaran nir-deforestasi (nol deforestasi) bagi rantai-rantai komoditas mereka.

Namun walaupun sektor swasta mempunyai pengaruh sangat besar terhadap berbagai kebijakan REDD+ nasional, hal tersebut nyaris tidak terlihat di jejaring dan arena nasional tempat para pemangku kepentingan membentuk rancangan REDD, menurut suatu studi perbandingan jejaring kebijakan di tujuh negara.

Dalam suatu laporan khusus di jurnal  Ecology and Society, para ilmuwan memetakan dan menganalisa berbagai jejaring kebijakan dengan mengidentifikasi para “pelaku utama” dalam rancangan REDD+—termasuk badan pemerintahan, masyarakat sipil dan berbagai organisasi penelitian, dan juga para pelaku di sektor swasta — yang memberikan gambaran bagaimana mereka bertukar informasi dan sumber daya lainnya.

Ada jejaring kebijakan yang dapat Anda lihat, dan ada juga jejaring yang eksis namun tidak dapat Anda lihat- jejaring bayangan.

Di antara para pelaku sektor swasta di tujuh negara tersebut, telah diidentifikasi berbagai jenis yang sangat berbeda, yang relevan dengan pembuatan kebijakan REDD+: mereka, misalnya perusahan minyak kelapa sawit dan pertambangan, yang kegiatannya terus mengarah pada deforestasi dan degradasi hutan; para ahli strategi “hijau”, yang telah mengembangkan berbagai program ramah lingkungan sebagai bagian dari strategi tanggung jawab sosial perusahaan; penyandang dana karbon, yang mencari peluang di pasar karbon; dan para konsultan, yang memberikan saran tentang bagaimana membangun dan bekerja dengan REDD+.

Sangat sedikit pelaku dari sektor swasta yang bersedia untuk berpartisipasi dalam analisis jejaring kebijakan, dan jumlah kecil tersebut adalah perusahaan “hijau” yang berminat terlibat di pasar karbon atau mereka yang memiliki strategi tanggung jawab sosial perusahaan yang kuat. Sangat sedikit dari perusahaan industri yang dianggap sebagai pemicu deforestasi bersedia untuk mengambil bagian dalam studi ini.

MELAKUKAN LOBI-LOBI TERNYATA BERDAMPAK

Meskipun banyak perusahaan tampaknya tidak hadir dalam berbagai jejaring ini, kepentingan mereka terlihat kuat dalam bahasa pemerintah dan berbagai keputusan, demikian ditemukan analisis ini, yang menunjukkan bahwa sektor swasta yang melobi ke pemerintah berdampak signifikan.  Bahkan, internalisasi berbagai kepentingan swasta terhadap pemerintah sejalan dengan waktu dapat menjadikan lobi-lobi berulang dalam beberapa kasus.

“Ini merupakan hal yang kami lihat di mana-mana dan pada dasarnya merupakan hasil perundingan,” ujar Maria Brockhaus, ilmuwan senior Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (CIFOR) dan penulis utama studi perbandingan dari ketujuh analisis tersebut. “Jadi ada jejaring kebijakan yang dapat Anda lihat, dan ada juga jejaring yang sudah ada namun tidak bisa Anda lihat – jejaring bayangan.”

Kita masih belum mempunyai akses terhadap para pembuat kebijakan yang riil yang mengarahkan strategi hijau di berbagai perusahaan besar

Tim-tim peneliti di Brasil, Kamerun, Indonesia, Nepal, Papua Nugini, Tanzania dan Vietnam melakukan survei dan wawancara dengan para pelaku utama, dan menemukan dari respons mereka bahwa sektor swasta oleh para pelaku lainnya dianggap berpengaruh kuat terhadap berbagai kebijakan REDD+ di semua negara, meskipun mereka tidak mengambil bagian dalam pertukaran informasi dan sumber daya dengan para pelaku utama lainnya.

Analisis jejaring kebijakan tersebut, yang diilustrasikan dalam diagram kompleks serupa jaring, memberikan gambaran langsung tentang terkonsentrasinya kekuasaan dan bagaimana para pelaku terhubung dan membentuk koalisi. Tetapi ilustrasi tersebut juga menyoroti ketidakterhubungan-misalnya, fakta bahwa tim-tim yang melakukan analisis nyaris tidak mampu melibatkan sektor swasta, yang mencontohkan adanya ketidakterhubungan yang sangat nyata antara organisasi penelitian dengan sektor swasta, misalnya.

Tim di Indonesia menemukan, banyak perusahaan tidak ingin terlibat dalam penelitian tersebut, tetapi sebagian dari masalahnya adalah akses.

“Kita masih belum mempunyai akses terhadap para pembuat kebijakan yang riil yang mengarahkan strategi hijau di berbagai perusahaan besar,” ujar ilmuwan CIFOR Moira Moeliono.

Ia mengatakan bahwa beberapa perusahaan besar yang telah bertekad untuk mengakhiri deforestasi bersedia untuk bertemu, tetapi hanya mengirimkan perwakilan dari departemen Humas atau CSR.

“Mereka telah mendapat cukup informasi, tetapi mereka tidak benar-benar mengambil keputusan dan sering kali jelas bahwa mereka berada di sana hanya untuk sekadar melindungi perusahan dari cecaran pertanyaan menyelidik dari kami,” ujar Moeliono.

Orang-orang yang diwawancarai dari Kamar Dagang Indonesia (KADIN) mengemukakan kepada para peneliti bahwa isu-isu perubahan iklim masih relatif baru bagi perusahaan swasta dan bahwa banyak perusahaan masih kekurangan informasi.

“Tetapi sektor swasta tersebut tidak mau melibatkan diri secara terbuka dalam arena kebijakan REDD+ nasional, jadi bila Anda tidak terlibat, Anda cenderung untuk mengabaikan segala sesuatunya di luar sana,” ungkap Moeliono lagi. “Kami hanya memberi informasi kepada orang yang ingin mendapatkannya. Secara umum, mereka dari sektor swasta yang ingin mendapatkan informasi bersedia mendengarkan.”

Di Indonesia, para tokoh dengan kepentingan bisnis-seperti-biasa telah bergabung dengan pemerintahan baru dan berada dalam posisi untuk melayani kepentingan sektor swasta terhadap para pemangku kepentingan lainnya,” ujar Moeliono. 

Sekarang, kesemua ini mungkin berubah dengan adanya banyak deklarasi baru di seputar inisiatif nir-deforestasi, dan orang dapat berharap bahwa bukan hanya di tingkat retorika global tetapi juga di arena kebijakan dan tindakan nasional akan diikuti dengan lebih banyak keterlibatan positif dan keterbukaan dari para pelaku sektor swasta, khususnya mereka yang terlibat dalam deforestasi dan degradasi hutan.

MEMETAKAN PELUANG DAN TANTANGAN

Para peneliti berargumen bahwa perubahan transformasional, termasuk reformasi kebijakan utama, yang diperlukan untuk mengimplementasikan REDD+ secara efektif oleh banyak negara, sementara kebijakan REDD+ mengalami kemajuan pada tingkat nasional sejauh ini telah berjalan jauh lebih lambat dari yang diharapkan. Diagram-diagram jejaring kebijakan yang dibuat untuk setiap negara memampukan semua pemangku kepentingan, termasuk para pembuat kebijakan, untuk mengidentifikasi berbagai daerah sasaran untuk reformasi, dan juga pola-pola yang telah membantu kemajuan REDD+ dalam beberapa kasus.

Diagram jejaring kebijakan tersebut menghubungkan titik-titik simpul, yang mewakili para pelaku, ke titik simpul lainnya dalam suatu jaring yang rumit, dan menunjukkan bagaimana satu pelaku dapat berperan sebagai perantara atau jembatan di antara dua titik lainnya.

“Meskipun suatu hal merupakan pengetahuan umum-kita semua paham bahwa ada pusat-pusat kekuasaan dan koalisi-bila Anda mengukurnya dan dapat melihatnya digambarkan secara visual, Anda dapat memberikan argumen untuk menanganinya secara aktual,” ujar Maria Brockhaus, yang menggambarkan analisis tersebut sebagai “membongkar ‘kotak hitam’ pengambilan keputusan REDD+.”

 Snapshot dari semua negara tempat penelitian dilakuan tersedia di sini.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai penelitian ini, silakan menghubungi Maria Brockhaus di m.brockhaus@cgiar.org.

Studi Komparatif Global CIFOR tentang REDD didukung oleh Lembaga untuk Kerjasama Pembangunan Norwegia (Norad), Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia (DFAT), Uni Eropa (UE), Kerajaan Inggris, dan Program Penelitian tentang Hutan, Pohon dan Agroforestri  CGIAR, dengan dukungan dana dari CGIAR.