Skenario paling diharapkan pilihan masyarakat dalam lokakarya perencanaan penggunaan lahan adalah skenario ketika pemerintah melibatkan masyarakat dalam semua aspek pengelolaan lahan dan hutan. Achmad Ibrahim/CIFOR

BOGOR, Indonesia (20 Juni 2013)_Pengambil kebijakan di Kalimantan Barat, Indonesia meyakini bahwa pembangunan pertambangan, pertanian dan minyak sawit tak bisa ditawar, tetapi kini mereka tahu bahwa dampak negatif bisa dihindari.

Malah, pemimpin lokal dari satu-satunya area berhutan tersisa di salah satu provinsi Indonesia ini mulai belajar bagaimana mengantisipasi dan menyiapkan dampak ekonomi dan lingkungan dari peluang investasi, terima kasih kepada pengembangan metode perencanaan skenario pelibatan yang merupakan bagian dari projek Collaborative Land-use Planning and Sustainable Institutional Arrangements (CoLUPSIA).

“Investasi besar membawa serta peluang dan tantangan bagi pembangunan dan di sinilah perlu debat terbuka,” kata Bayuni Shantiko, ilmuwan dari Center for International Forestry Research dan penulis laporan tentang manfaat metode Analisis Prospektif Pelibatan yang dikembangkan oleh CIRAD.

Bayuni dan rekan-rekannya menggunakan Analisis Prospektif Pelibatan dalam rangkaian lokakarya di Kapuas Hulu, sebuah kabupaten di Kalimantan Barat. Lokakarya melibatkan beragam lapisan pemangku kepentingan lokal, termasuk pemimpin masyarakat, pelaku bisnis, pejabat pemerintahan provinsi, LSM internasional dan kelompok masyarakat sipil.

Melalui skenario membangun praktik dan analisis, peserta menggali bagaimana pengelolaan lahan dan sumber daya alam bisa berkembang dalam 20 tahun mendatang, dan bagaimana perubahan yang ada bisa dipengaruhi.

“Manfaat model ini memberi masyarakat kesempatan untuk menyuarakan harapan dan ketakutan serta menciptakan visi masa depan bersama,” kata Bayuni dalam presentasi di 14^th International Conference of the Commons di Kitafuji, Jepang.

Tujuan dari latihan ini yaitu untuk meningkatkan kebijakan pengelolaan lahan dengan membantu para pembuat kebijakan membangun “skenario” di mana mereka membayangkan dampak-dampak dari pembangunan di masa depan. Gagasannya, dengan mengantisipasi dan bersiap akan akibat yang mungkin terjadi, para pengambil kebijakan di Kapuas Hulu dapat mengindari dampak negatif yang berasosiasi investasi lahan masa lalu di Indonesia, seperti meluasnya deforestasi serta konflik-konflik atas hak dan sumber daya.

Menuju alternatif masa depan

Kapuas hulu terentang lebih dari 3 juta hektare dan memiliki dua taman nasional, Danau Sentarum dan Batung Kerihun. Taman nasional ini menjadi rumah bagi sejumlah jenis tanaman, ikan, mamalia dan burung, termasuk hingga tiga persen populasi orang utan seluruh Kalimantan.

Kabupaten ini juga menjadi rumah lebih dari 220.000 orang, sebagian besarnya masyarakat asli Dayak Iban dan Embaloh di gunung dan masyarakat melayu di pantai, yang bergantung pada sumber daya ikan dan hutan bagi penghidupan.

Namun demikian, di tahun 2007, sebanyak 19 perusahaan minyak sawit diberikan ijin di wilayah Kapuas Hulu meliputi 350.000 hektar. Sebagian perusahaan ini gagal memberi masyarakat kompensasi atau pergi tanpa menyediakan lapangan kerja dan standar kehidupan lebih baik seperti dijanjikan, demikian temuan riset CIFOR sebelumnya

Hal ini adalah jenis skenario yang sangat ingin dihindari peserta lokakarya. Dalam berbagai lokakarya, peserta menggambarkan empat skenario yang masuk akal bagi masa depan, dan kemudian didiskusikan bersama.

Participants chose this scenario of community participation as the most desirable future. Bayuni Shantiko/CIFOR

Salah satu skenario paling diharapkan yang dipilih adalah ketika pemerintah melibatkan masyarakat dalam semua aspek pengelolaan lahan dan hutan, serta pengakuan dan akomodasi terhadap sistem adat.

Yang paling tidak diharapkan adalah kelanjutan dari yang sekarang ada, pemerintah menggunakan pendekatan atas-ke-bawah terhadap perencanaan penggunaan lahan dan hak lahan masyarakat tidak jelas atau diabaikan.

Ketika mayoritas peserta menemukan visi bersama, mereka merinci aksi atau solusi yang bisa membuat skenario menjadi kenyataan, seperti membangun asesmen kolaboratif kondisi lahan, mendisain alokasi lahan baru serta membuat ikatan legal rencana penggunaan lahan bagi semua pemangku kepentingan yang berkonsensus dengannya.

Suatu perdebatan jujur

Tapi perlu waktu untuk mencapai tahap itu, mengingat dinamika kelompok.

“Membuat pemangku kepentingan berbicara bebas adalah tantangan tersendiri, khususnya ketika relasi kekuasaan dan kepentingan tertentu ikut bermain,” kata Bayuni. “Pembangunan minyak sawit itu isu sensitif bagi pejabat dan sulit sekali bagi mereka ditantang mengenai soal ini dalam suasana publik.”

Apalagi, peserta memiliki motivasi, latar belakang, tingkat pendidikan dan aspirasi berbeda.

“Awalnya, mereka tidak bicara terus terang, tetapi seiring berjalannya proses dan mereka mulai kenal satu sama lain, mereka mulai membangun kepercayaan,” tambah Bayuni. “Dalam lokakarya kedua, orang lebih berani berbicara dan berkata ‘Saya tidak setuju pendapat Anda’.

Peserta umumnya setuju bahwa pembangunan tidak bisa dihindari tetapi reaksi mereka tidak sama. Banyak pemimpin komunitas menyuarakan ketakutan bahwa investor besar mengambil lahan mereka dan merusak penghidupan lokal.

“Kami ingin pembangunan,” papar Luther, pemimpin adat Kapuas Hulu. “Tetapi itu seharusnya memberi manfaat bagi masyarakat lokal dan asli.”
Pejabat pemerintah memperhatikan akses ke jalan, pasar dan pendidikan bagi masyarakat yang terus berkembang dengan sumber daya terbatas.

“Kami berkomitmen untuk menjadi kabupaten konservasi, tetapi ini tidak berarti bahwa kita tidak bisa melakukan aktivitas pembangunan,” kata AM Nasir, Bupati Kapuas Hulu.

Janji untuk berubah

Meski lokakarya telah usai, namun kerja belum selesai.

“Salah satu tantangan terbesar metode skenario adalah mengubah hasil menjadi kenyataan,” kata Bayuni.

“Kita bisa bicara sesuka kita, tetapi jika pengambil kebijakan belum berpikir bahwa pendekatan ini berguna atau hasilnya tidak menguntungkan mereka, mereka mungkin tidak berkomitmen mengubah kebijakan yang membuat hal ini bekerja.”

Jika lebih banyak orang sadar bagaimana pembangunan mempengaruhi penghidupan dan lingkungan mereka, maka hal ini bisa mendorong pemerintah untuk bertindak.

Pemerintah yang bersungguh-sungguh membangun konsensus terhadap keputusan pengelolaan lahan harus coba melibatkan semua pemangku kepentingan dalam semua aspek pengambilan keputusan—dan ini pun mungkin tidak cukup, tambah Bayuni.

“Bahkan jika pemerintah sangat ingin melihat proses ini berjalan dan melibatkan lebih banyak orang, mereka mungkin tidak memiliki sumber daya atau kapasitas lembaga untuk mewujudkannya,” katanya.

Menyusun langkah menuju skenario harapan, CoLUPSIA mengembangkan alokasi lahan dan peta penggunaan lahan dengan kategori lahan terinci, untuk mendukung pemerintah mendisain kebijakan dan menghadapi isu seperti perebutan batas, kepemilikan lahan dan akses sumber daya hutan.

“Salah satu tantangan terbesar dengan metode skenario adalah mengubah hasil menjadi kenyataan,” kata Bayuni.

Menyebarkan kepada masyarakat mengenai temuan praktik membuat-skenario, seperti menyebarkan leaflet atau poster, bisa menciptakan tekanan yang cukup agar pemerintahan tetap berkomitmen.

“Akses terhadap informasi adalah kuncinya,” lanjut Bayuni. “Jika lebih banyak orang menyadari bagaimana pembangunan mempengaruhi penghidupan dan lingkungan mereka, maka hal ini bisa mendorong pemerintah untuk bertindak.”

Untuk informasi lebih jauh mengenai isu dalam artikel ini, silahkan hubungi Bayuni Shantiko di b.shantiko@cgiar.org.

Projek CoLUPSIA yang didanai Uni Eropa dikerjakan oleh the International Center for Research in Agronomy and Development (CIRAD), bekerja sama dengan CIFOR, Perkumpulan TELAPAK, Asosiasi Reformasi Hukum berbasi komunitas dan ekologi (HuMA), TOMA (LSM lingkungan Ambon), Universitas Pattimura dand Universitas Gadjah Mada, Riak Bumi (LSM Lingkungan di Pontianak).