Dalam sebuah lokakarya di Jakarta minggu lalu yang membahas tentang konteks, elemen dan dinamika REDD+ di Indonesia, Wong berbicara dengan Forest News tentang berbagai ide alternatif mengenai berbagi manfaat dan juga risiko yang berhubungan dengan masing-masing hal tersebut.

T: Apakah yang dimaksud dengan pembagian manfaat dalam konteks REDD+?

“Pembagian manfaat adalah tentang mendistribusikan pendapatan bersih langsung dan tidak langsung dari implementasi REDD+.

Pendapatan langsung diperoleh dalam bentuk transfer moneter sementara pendapatan tidak langsung berhubungan dengan bagaimana implementasi REDD+ dapat memberikan kejelasan tentang masalah kepemilikan tanah, peningkatan manajemen dan pengelolaan hutan, dan peningkatan layanan ekosistem misalnya pengadaan air.

Kami melihatnya dari pendapatan bersih karena menyadari ada biaya yang terlibat, pelaksanaan, transaksi dan biaya kesempatan. Penentuan kelompok yang harus menerima manfaat REDD+ tidak terhindarkan juga melibatkan untuk melihat pihak yang menimbulkan biaya.”

T: Siapa sajakah kelompok yang diidentifikasi sebagai “penerima” REDD+? 

J: “Sampai sekarang, masih terjadi perdebatan penting yang menyangkut apakah manfaat harus didistribusikan kepada:

Para pemilik lahan yang memiliki klaim atau hak sah dari tanah dan hutan, pemegang konsesi, dan dalam beberapa kasus, pemerintah. Adanya ketidakjelasan kepemilikan lahan di banyak negara berkembang, merupakan suatu kerugian bagi pengguna hutan yang miskin yang biasanya secara hukum tidak mempunyai hak terhadap produk hutan atau lahan;

Para pelaku dan mereka yang berhasil mengurangi emisi: wacana ini merupakan bagian penting sasaran efisiensi dan efektivitas REDD+;

Mereka yang telah dapat mengelola hutan secara berkelanjutan: dikenal sebagai “pelayan hutan” dan mereka biasanya kelompok masyarakat adat;

Mereka yang menanggung berbagai biaya implementasi REDD+: lembaga pemerintah dan penegak hukum, pengembang dan pelaksana proyek REDD+, pemilik lahan atau pengguna hutan yang tidak menerima keuntungan dari pemanfaatan lahan lainnya dan yang kehidupannya dapat terganggu;

Mereka yang paling miskin di komunitas: hal ini berhubungan dengan pendekatan pembangunan yang berpihak kepada yang miskin;

Mereka yang merupakan fasilitator implementasi efektif dari REDD+: lembaga pemerintah pada berbagai level, pengembang proyek REDD+ dan kelompok LSM yang memfasilitasi implementasinya.

Berbagai wacana berbeda tentang siapa yang berhak mendapat manfaat dapat menimbulkan konflik. Penelitian CIFOR mengamati perdebatan dan tarik-ulur akibat perbedaan wacana ini.”

T: Apa sajakah tarik-ulur dan risiko yang terlibat

J: “Mendistribusikan manfaat bagi yang miskin dan mereka yang telah mengelola hutan secara berkelanjutan penting dari sudut pandang keadilan, tetapi hal ini mungkin bukan penggunaan dana REDD+ yang paling efektif karena hanya memberikan nilai tambah yang kecil bila menyangkut karbon.

Dari sudut pandang teknis, distribusi manfaat yang paling efektif dan efisien dapat berupa adanya aliran dana ke pemegang lahan yang luas (untuk kasus di Indonesia, pemegang konsesi); mereka yang secara potensial paling banyak kontribusinya dalam mengurangi emisi dengan biaya paling sedikit.

Akan tetapi, hal ini merupakan penghargaan bagi mereka yang telah melakukan deforestasi atau mereka yang merupakan ancaman akan melakukan hal yang sama, tindakan yang mendukung terhadap perilaku yang buruk. Sebagai akibatnya, hal ini memunculkan risiko memarjinalkan pelayan hutan – kelompok yang sudah melaksanakan pengelolaan hutan yang baik – ini termasuk komunitas masyarakat adat yang sering tersisihkan.”

T: Apakah yang dapat diungkapkan dari  analisis pendahuluan tentang pendekatan pembagian manfaat di negara perintis REDD+?

J: “Kami menemukan bahwa pendekatan pembagian manfaat cenderung dibangun berdasarkan model yang sudah ada di setiap negara, termasuk mekanisme berdasarkan pasar seperti “Imbalan untuk Jasa Lingkungan,” sistem pengelolaan komunitas, perjanjian konsesi hutan dan lembaga pembiayaan

Sejauh mana mekanisme pembagian manfaat dapat efektif, efisien dan adil tergantung pada tingkat akuntabilitas, transparansi dan kapasitas pengelolaan finansial, yang ternyata sangat lemah pada sebagian besar dari negara-negara tersebut.

Tantangan yang dihadapi di negara yang diteliti termasuk ketentuan hukum yang saling bertentangan, mandat yang tumpang tindih dan implementasi yang tidak konsisten di antara lembaga pemerintahan, lemahnya penegakan hukum, keterbatasan pendanaan dan penyediaan staf, korupsi dan sumber daya hanya dipegang oleh kalangan terbatas.

T: Apa lagi yang perlu dipertimbangkan seandainya kita ingin mencapai mekanisme pembagian manfaat yang adil, efisien dan efektif?

J. “CIFOR sedang mencoba untuk mendorong diskusi tentang pemberian penghargaan kepada individu dan komunitas yang telah berhasil menjaga dan mengelola hutan secara berkelanjutan.

Analisis pendahuluan telah menemukan bahwa argumentasi ini tidak ditemukan di negara berkembang yang cenderung berfokus pada  pemberian kompensasi bagi mereka yang menanggung biaya dan menguntungkan mereka yang memegang hak lahan secara legal, sehingga menimbulkan risiko memarjinalkan kelompok dengan kepemilikan adat atau hak lahan tradisional.

Tidak akan pernah ada solusi sama-sama menang yang akan mencapai ketiga “E”– equity (adil), efficiency (efisiensi) dan effectiveness (tepat guna) dengan sempurna. Akan tetapi, sangat penting bahwa mereka semua dianggap setara dalam suatu proses yang melibatkan debat, diskusi dan partisipasi setara yang transparan.

Saya percaya bahwa semua ini sama pentingnya, atau barangkali lebih penting daripada hasilnya, karena hanya dengan proses seperti inilah REDD+ dapat diterima dan dianggap sah di dalam suatu negara.”

Untuk informasi lebih lanjut tentang berbagai masalah yang dibicarakan dalam tulisan ini, silakan hubungi Grace Wong di g.wong@cgiar.org 

Tulisan ini adalah bagian dari  CGIAR Research Program on Forests, Trees and Agroforestry dan didukung oleh Komisi Negara Eropa.