Vietnam sudah lama mengenal skema pembayaran konservasi hutan. Melalui program nasional Pembayaran Jasa Lingkungan Hutan (PFES), negara menawarkan insentif berupa kompensasi usaha bagi masyarakat yang mengelola dan melindungi hutan secara berkelanjutan.
Skema yang hampir sama dengan PFES yaitu REDD+ merupakan skema berbasis performa dan bertujuan memberi imbalan dan kompensasi pada masyarakat dan pemerintah untuk melindungi hutan dan menurunkan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan.
Saat ini pejabat Vietnam tengah mempertimbangkan bagaimana dua pendekatan tersebut bisa bersinergi dengan cara mengkaitkan REDD+ pada sistem PFES yang telah berjalan.
Meskipun REDD+ dan PFES searah dalam tujuan melindungi hutan dan menyokong penghidupan lokal, para pakar mengingatkan keduanya belum tentu sama.
Setiap orang berupaya mewujudkan REDD+, khususnya soal distribusi dan manfaatnya. Di Asia, PFES Vietnam merupakan panutan dalam praktik mekanisme pembagian manfaat tingkat nasional. Vietnam kini mengeksaminasi bagaimana pelajaran dari PFES bisa diterapkan pada proyek REDD+. Hal yang juga bisa menguntungkan bagi negara lain.
Pelajaran utamanya? Aktivitas REDD+ perlu spesifik terhadap konteks.
Menurut riset Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (CIFOR), sembari menimbang pembelajaran dari PFES, Vietnam perlu untuk tetap fleksibel dalam merancang program REDD+ beserta sistem pembayarannya secara efektivitas, efisiensi dan adil.
Masyarakat cenderung meminta model terbaik, tetapi hal ini malah bisa kontra-produktif dengan memilih satu bentuk pembayaran berlaku bagi seluruh wilayah.
Hingga saat ini sistem PFES di Vietnam berjalan baik. Laporan resmi menyatakan, PFES telah memberikan pemasukan VND 5 triliun, melindungi 3,5 juta ha hutan, menciptakan pekerjaan dan menyokong penghidupan desa bagi 355.000 rumah tangga yang berpartisipasi dalam skema ini.
Memanfaatkan model PFES untuk mengembangkan REDD+ dapat menghemat biaya transaksi, kata ilmuwan – walaupun mengadopsi strategi ini ada kelemahannya pula.
“Lebih mudah memulai dengan apa yang kita tahu, tetapi juga ada risiko terkungkung dan memperbesar kelemahan sistem itu,” kata Ilmuwan senior CIFOR Grace Wong, pada lokakarya PFES yang digelar Dana Perlidungan dan Pengembangan Hutan Vietnam (VNFF), organisasi pengelola PFES di Hanoi, November tahun lalu.
Penelitian CIFOR menunjukkan bahwa gabungan program sosial dan lingkungan dapat menjadi insentif untuk meningkatkan manfaat lingkungan atau pembangunan berkelanjutan. Tetapi pemantauan dan evaluasi ketat diperlukan untuk benar-benar memahami dampak program.
Adaptasi PFES pada REDD+
Pemerintah Vietnam tengah mencoba mengadaptasi sistem PFES pada program REDD+.
Baku Takahashi, Penasihat Teknis REDD+ pada Proyek Tata Kelola Sumber Alam Berkelanjutan Badan Kerjasama Internasional Jepang di Hanoi, menyatakan bahwa menggabungan pendekatan PFES dan REDD+ dalam kompensasi bisa berharga, walaupun tiap sistem dapat diimplementasikan secara berbeda.
“Vietnam punya sejarah panjang menerapkan PFES, dan dana REDD+ mungkin di bawah VNFF,” papar Takahashi. “Diskusi REDD+ saat ini terfokus pada bagaimana pemerintah dapat menyalurkan pembayaran pada masyarakat lokal, seperti PFES. Oleh karena itu, pelajaran dari PFES sangat penting.”
Tetapi tanggungjawab mencapai manfaat REDD+ berada di tingkat lokal, jika tidak akan terlalu besar tekanan pada rumah tangga untuk mencapai hasil penurunan emisi. Perubahan tata kelola dan kebijakan diperlukan di berbagai tingkat untuk memenuhi komitmen global (atau bilateral) pendanaan REDD+.
Pada lokakarya Hanoi, Takahashi menyarankan, dana awal sebaiknya diutamakan untuk investasi strategis tingkat nasional dalam mengelola kebijakan dan infrastruktur teknis REDD+. Setelah itu, pemerintah dapat mengidentifikasi bagaiman mendistribusikan pembayaran di tingkat lokal.
Pentingnya sistem pembayaran REDD+
Seperti negara lain yang mencoba implementasi REDD+, keterandalan pembayaran akan menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan program ini di Vienam. Jaminan lebih besar pembiayaan dapat mengokohkan komitmen kebijakan dan mengubah retorika REDD+ menjadi aksi.
Mengingat masih ada ketidakpastian pendanaan REDD+, program ini belum beroperasi penuh di Vietnam, baik di tingkat kebijakan nasional atau subnasional.
Proses ini sama pentingnya dengan manfaat. Melakukan konsultasi dan berbagi informasi secara terbuka dengan masyarakat dan pemangku kepentingan dapat membantu menciptakan partisipasi.
Dan kemajuannya juga terlihat. Vietnam saat ini menyiapkan panduan implementasi REDD+ di tingkat provinsi. Panduan ini perlu fleksibel dalam mengakomodasikan kebutuhan lokal di seluruh negeri dan mempertimbangkan perspektif kelompok beragam pemangku kepentingan.
“Kita dapat melihat bagaimana provinsi berbeda memiliki pengaturan PFES berbeda pula,” kata Takahashi. “Masyarakat cenderung meminta model terbaik, tetapi akan menjadi kontra-produktif memilih satu bentuk pembayaran untuk seluruh negeri. Ini berlaku untuk REDD+ dan juga PFES.”
Panduan REDD+: Utamakan proses
Sebelum panduan diterbitkan, Takahashi yakin, lebih penting terfokus menilai konteks lokal.
“Jika kita secara baik menilai situasi lokal, sifat kepemilikan hutan, tata kelola dan pemanfaatan di provinsi atau kabupaten,” katanya, “kita bisa melihat opsi pembayaran berbeda yang memberi hasil terbaik untuk tempat itu.”
Wong setuju, “Proses sama pentingnya dengan manfaat. Melakukan konsultasi dan berbagi informasi secara terbuka dengan masyarakat lokal dan pemangku kepentingan dapat membantu menciptakan keikutsertaan.”
Apa langkah berikut REDD+ di Vietnam?
Wong menekankan bahwa efektivitas, efisiensi dan keadilan REDD+ membutuhkan pembelajaran sistematis baik dari PFES maupun proyek percontohan REDD+ sebagai basis informasi kebijakan. Pemahaman implikasi keputusan pemanfaatan lahan di berbagai level, dan mengintegrasikan persepsi lokal, preferensi, kapabilitas dan keragaman sosiokultur ke dalam desain kebijakan REDD+ akan meningkatkan manfaat keadilan dan keberlanjutan.
Satu hal yang pasti: komitmen Vietnam pada PFES dan upaya memandu REDD+ pada tahap implementasi merupakan bagian penting perjalanan negara ini dalam meningkatkan tata kelola hutan dan kesejahteraan masyarakat hutan.
Kami persilahkan Anda untuk berbagi konten dari Berita Hutan, berlaku dalam kebijakan Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0). Peraturan ini mengijinkan Anda mendistribusikan ulang materi dari Kabar Hutan untuk tujuan non-komersial. Sebaliknya, Anda diharuskan memberi kredit kepada Kabar Hutan sesuai dan link ke konten Kabar Hutan yang asli, memberitahu jika dilakukan perubahan, termasuk menyebarluaskan kontribusi Anda dengan lisensi Creative Commons yang sama. Anda harus memberi tahu Kabar Hutan jika Anda mengirim ulang, mencetak ulang atau menggunakan kembali materi kami dengan menghubungi forestsnews@cifor-icraf.org
