Berita

Hutan membantu memperbaiki ‘disfungsi’ sistem pangan global

Hutan tidak perlu menjadi korban demi ketahanan pangan
Bagikan
0
Proses pembersihan biji jagung di Gwenia, Distrik Kassena Nankana, Ghana. Foto oleh: Axel Fassio/CIFOR

Bacaan terkait

Studi terbaru menunjukkan kurang tepatnya opsi pembukaan kawasan hutan untuk menciptakan lebih banyak ruang bagi pertahanan dan ketahanan pangan guna mengatasi lonjakan populasi global 7,8 miliar dan pemenuhan proyeksi PBB sebesar 9,7 miliar tahun 2050 – meskipun telah tesedia berbagai contoh pemodelan dan kebijakan pemerintah guna untuk hal tersebut.

Ilmuwan Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (CIFOR) melakukan tinjauan terhadap model pertanian, kehutanan, dan tata guna lahan global untuk menelisik peran krusial hutan dan meningkatnya kebutuhan pangan. Para ilmuwan melakukan Analisa terhadap 63 model dan menemukan 37 model di antaranya berisi tentang antisipasi perluasan lahan pertanian dan pengurangan hutan untuk memenuhi kebutuhan pangan dunia pada 2050.

Menariknya, ditemukan catatan positif terkait lingkungan, yaitu total 20 skenario yang memproyeksikan peningkatan seluas 20 juta hingga 2,8 miliar hektar tutupan di kawasan hutan, dengan 9 skenario yang memperkirakan akan terjadi peningkatan pada luasan hutan komersial, hutan tanaman atau hutan yang dikelola, dan 11 proyeksi berisi antisipasi bahwa kawasan hutan akan tetap ada dan tidak berubah.

Dalam rentang tahun 1850 sampai 2015, luas lahan pertanian global telah meningkat sebesar 110 persen, padang rumput meningkat 59 persen, dan bentang alam berhutan berkurang sebesar 17 persen, kata Nur Bahar, peneliti biologi tumbuhan dan rekanan CIFOR yang memimpin tinjauan makalah penelitian yang diterbitkan oleh jurnal Global Environmental Change.

Saat ini, sistem pangan dunia lebih memilih produksi pangan dalam jumlah besar — mencakup gandum, jagung, dan beras — dibandingkan melakukan diversifikasi pangan yang lebih baik bagi kesehatan manusia. Skenario ini berfokus pada “pemenuhan pangan” dan “produksi dengan segala cara,” dengan tidak mempertimbangkan kelestarian hutan secara memadai, kata Bahar.

“Sampai saat ini, hutan hanya dianggap sebagai ruang untuk melakukan ekspansi pertanian dan dinilai sebagai sumber daya yang terancam untuk melindungi ekspansi tersebut,” tambahnya. “Masih banyak yang harus kita lakukan untuk mengukur dan memperkuat hubungan yang signifikan antara hutan, pohon, ketahanan pangan, dan nutrisi.”

Secara khusus, dalam model yang menunjukkan nilai hutan, tingkat produksi pangan yang diproyeksikan tidaklah berkurang. Dalam skenario ini, permintaan pangan di masa depan dapat dipenuhi dengan cara meningkatkan produktivitas pertanian, pengurangan konsumsi produk hewani, dan penurunan volume makanan yang terbuang.

Pada saat ini, sumber makanan hewani dan nabati dari hutan menyumbang 0,6 persen dari seluruh pasokan pangan dunia, menurut statistik dari Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) PBB yang dikutip dalam makalah penelitian tersebut. Penelitian menunjukkan bahwa masyarakat pedesaan yang tinggal di dekat hutan seringkali memiliki makanan yang lebih bergizi dan beragam, dan manfaat dari ekosistem hutan untuk pemenuhan nutrisi ini seringkali diabaikan.

Selain memberikan manfaat bagi masyarakat lokal, hutan juga berkontribusi secara signifikan terhadap keseimbangan lingkungan global. Upaya peningkatan jumlah tutupan bentang alam berhutan dan pengurangan deforestasi merupakan prasyarat untuk dapat mengurangi erosi tanah dan emisi gas rumah kaca, sekaligus meningkatkan serapan karbon dan menjaga suhu global pasca-industri tetap terkendali sebagai upaya untuk memenuhi tujuan Perjanjian Paris PBB tentang perubahan iklim, kata Bahar.

Uang berbicara dalam perlindungan hutan

Para ilmuwan telah mengantisipasi bahwa produksi pertanian akan mengalami peningkatan sebesar dua kali lipat pada 2050, sebuah prediksi yang memicu perdebatan terkait kebijakan ketahanan pangan global, meskipun terdapat ketidakpastian di beberapa sektor berdasarkan potensi variabilitas dalam tren, iklim, dan faktor yang ada.

Bahar dan rekannya, termasuk ketua tim studi CIFOR Amy Ickowitz dan ilmuwan rekanan senior Terry Sunderland untuk program studi Bentang Alam & Mata Pencaharian Berkelanjutan, ingin memahami bagaimana pengaruh yang terjadi terhadap perubahan tata guna lahan saat permintaan pangan semakin meningkat. Mereka juga ingin melihat apakah hutan harus dikorbankan. Strategi mereka dalam meninjau model proyeksi tata guna lahan — yang biasanya berdasar pada pangan, kelangkaan hutan, serta kerangka krisis — dan mengevaluasi potensi yang dihasilkan, mengarah pada penemuan bahwa insentif ekonomi memiliki peran penting dalam upaya ini.

Mereka menemukan pembayaran untuk jasa simpanan karbon oleh pepohonan dapat menjadi dasar strategi konservasi hutan yang efektif karena permintaan akan lahan pertanian akan semakin meningkat.

Dari model yang memproyeksikan peningkatan tutupan hutan, dua di antaranya menunjukkan bahwa nilai hutan akan meningkat secara signifikan ketika penetapan harga karbon sebagai insentif telah diterapkan.

“Temuan ini menunjukkan kebijakan yang menjamin insentif ekonomi dan peningkatan stok karbon untuk konservasi merupakan pilihan yang efektif dalam membalikkan tren hilangnya tutupan hutan,” kata Bahar.

Kebijakan produksi pangan yang berlaku sangat bergantung pada intensif pertanian skala besar, meskipun terdapat bukti yang menunjukkan bahwa pertanian skala kecil dengan luasan di bawah 2 hektar memiliki keanekaragaman tanaman yang lebih tinggi dan menghasilkan lebih sedikit limbah pasca panen. Kegiatan pertanian yang secara umum dijalankan oleh skala keluarga ini telah menghasilkan hingga 34 persen dari pasokan pangan global dan 24 persen dari area pertanian.

“Memperluas lahan pertanian menimbulkan biaya lingkungan yang tinggi,” kata Bahar. “Tinjauan kami menunjukkan bahwa kombinasi dari pajak karbon, reboisasi, pengembangan perkebunan, kebijakan nol deforestasi, peningkatan hasil panen, pengurangan limbah, dan pola diet yang hemat energi dapat melestarikan hutan dan mengurangi perubahan iklim.”

Di tingkat kebijakan, tata kelola lokal dan penilaian ekosistem hutan menjadi kunci dalam membentuk kembali perspektif global tentang hutan untuk memperhitungkan kontribusi ekosistem ini terhadap ketahanan pangan, kata Bahar.

“Tinjauan kami menyoroti berbagai opsi untuk melestarikan hutan terutama dalam mitigasi karbon, sekaligus mengamankan produksi pangan dan menegaskan kembali pentingnya hutan dalam pemenuhan nutrisi dan keamanan pangan”, Bahar menyimpulkan. Selain dari tingkat perumus kebijakan, keputusan yang diambil oleh individu dalam mengurangi limbah dan beralih ke pola diet dengan sedikit daging dapat berdampak besar bagi kelestarian hutan di masa depan.

Penelitian ini didukung oleh Badan Pengembangan Internasional untuk Kehutanan dan Keanekaragaman Hayati AS.

(Visited 1 times, 1 visits today)
Informasi lebih lanjut tentang topik ini hubungi Amy Ickowitz di a.ickowitz@cgiar.org.
Riset ini merupakan bagian dari penelitian CGIAR tentang Hutan, Pepohonan dan Agroforestri, yang didukung pendanaan dari donor CGIAR.
Kebijakan Hak Cipta:
Kami persilahkan Anda untuk berbagi konten dari Berita Hutan, berlaku dalam kebijakan Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0). Peraturan ini mengijinkan Anda mendistribusikan ulang materi dari Kabar Hutan untuk tujuan non-komersial. Sebaliknya, Anda diharuskan memberi kredit kepada Kabar Hutan sesuai dan link ke konten Kabar Hutan yang asli, memberitahu jika dilakukan perubahan, termasuk menyebarluaskan kontribusi Anda dengan lisensi Creative Commons yang sama. Anda harus memberi tahu Kabar Hutan jika Anda mengirim ulang, mencetak ulang atau menggunakan kembali materi kami dengan menghubungi forestsnews@cgiar.org
Bacaan terkait Berita-berita