Sigit Sasmito tengah melakukan pengukuran karbon di mangrove Papua Barat, Indonesia.

Karakteristik hutan mangrove di berbagai kondisi ekosistem – dari wilayah minim gangguan hingga wilayah yang telah mengalami perubahan tata guna lahan – harus dievaluasi untuk menilai bagaimana karbon biru dapat dihitung pada tingkat negara, menurut penelitian terbaru.

Hutan mangrove telah lama dikenal sebagai penyimpan cadangan ‘karbon biru’ yang melimpah serta sistem penyangga pantai dari abrasi akibat gelombang dan naiknya permukaan air laut. Penelitian telah menunjukkan bahwa kapasitas simpanan karbon mangrove sangat bervariasi, tergantung dari pengaruh faktor ekologi.

Penemuan ini dapat berimplikasi pada target Indonesia terhadap Konvensi Kerangka Kerja PBB untuk Perubahan Iklim (UNFCCC).

“Temuan kami menunjukkan bahwa regenerasi hutan mangrove dalam jangka panjang berpotensi membantu tercapainya tujuan Kontribusi yang Ditetapkan secara Nasional (NDCs) di Indonesia, dengan meningkatkan cadangan karbon mangrove dan mengimbangi emisi gas rumah kaca dari perubahan tata guna lahan.” ungkap Sigit Sasmito, ilmuwan dari Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (CIFOR) dan kandidat doktor di Universitas Charles Darwin Australia.

Hampir seperempat dari seluruh hutan mangrove di seluruh dunia terdapat di sepanjang garis pantai sejauh 2,9 juta hektar – kira-kira seluas Belgia – dan meliputi seluruh kepulauan di Indonesia. Sekitar 10 persennya – setara dengan setengah dari total luas hutan mangrove di Indonesia – berada di Papua dan Papua Barat yang kaya karbon, provinsi yang secara geografis terletak di paling timur Indonesia, dan merupakan lokasi riset yang hasil riset tersebut dipublikasikan dalam jurnal Global Change Biology.

“Penilaian kami terhadap cadangan karbon biru, potensi emisi serta serapannya menunjukkan bahwa kegiatan pengelolaan lahan hutan mangrove di Papua, seperti pemanenan hutan dan budidaya perairan skala kecil, dapat mengurangi cadangan karbon mangrove secara substansial.” kata Sasmito lagi.

Indonesia memiliki peran penting dalam perumusan kebijakan mitigasi perubahan iklim berbasis alam, katanya, seraya menambahkan jika para peneliti telah mengantisipasi peningkatan perubahan tata guna lahan di masa depan pada mangrove di Papua, dan menghasilkan emisi gas rumah kaca yang berakibat pada pencapaian NDC.

Peta lokasi studi yang dilakukan di 5 tempat di Papua Barat, Indonesia. Sumber peta: Sasmito et al.

Kontribusi yang Ditetapkan secara Nasional adalah bagian inti strategi Kesepakatan Paris PBB untuk mencegah naiknya suhu rata-rata hingga 1,5 derajat Celcius atau lebih tinggi. Di bawah perjanjian tersebut, sebagai bagian dari UNFCCC, masing-masing negara diharuskan menyediakan data terkait emisi gas rumah kaca dan target pengurangan emisi yang ingin dicapai setelah 2020.

Kontribusi hutan mangrove dianggap sebagai solusi berbasis alam yang dapat membantu dalam mengurangi dampak perubahan iklim yang terjadi di planet ini.

Pengukuran Mangrove

Untuk mendapatkan hasil riset tersebut, para peneliti lokal dan internasional dari 18 institusi bekerja sama mengolah data-data.

Riset yang dilakukan melibatkan data perbandingan cadangan karbon, struktur hutan, dan sifat-sifat tanah hutan mangrove di 255 plot yang diukur pada empat lokasi pengambilan sampel mangrove hidrogeomorfik, termasuk di pinggir dan bagian dalam muara, pinggir pantai, dan mangrove di pantai itu sendiri.

Para peneliti melakukan penilaian pada empat sumber cadangan karbon, yaitu karbon biomassa pohon di atas tanah; karbon kayu mati; karbon biomassa di bawah tanah, dan karbon tanah.

Mereka melakukan pengukuran pada pengaturan hidrogeomorfik, perubahan tata guna lahan, kerapatan pohon, jumlah spesies pohon, kerapatan jenis tanah, kadar karbon, kerapatan karbon, dan kedalaman tanah.

Hasil total pengukuran stok karbon berbeda-beda berdasarkan pengaturan dan kondisinya. Pada pengaturan hidrogeomorfik pantai, mangrove muara menyimpan cadangan karbon total terbesar, sementara pada mangrove yang terletak di pinggir muara memiliki nilai cadangan karbon terendah, hanya sepertiga dari cadangan karbon yang ditemukan pada mangrove di bagian dalam muara. Di hutan mangrove pantai, stok karbon total pada bagian pinggir dan intinya ditemukan serupa.

Stok karbon mangrove di pedalaman muara memiliki nilai dua kali lebih besar dibandingkan dengan stok karbon pada pantai terbuka dan pinggiran muara, hal ini dikarenakan tanah organik pada pedalaman muara lebih dalam, kata Sasmito.

Di mangrove muara, lebih dari 62 persen dari total cadangan karbon tanahnya terdapat pada lapisan dalam dibandingkan lapisan atas. Namun, dalam kondisi lain, lapisan tanah dalam hanya menyumbang kurang dari 40 persen dari total cadangan karbon tanah.

“Kami menemukan bahwa terdapat berbagai macam tipe simpanan karbon biru berdasarkan lokasi dan tata guna lahannya.” kata Sigit.

Pada penelitian sebelumnya oleh CIFOR, menunjukkan bahwa hutan mangrove pantai di Papua memiliki endapan dengan kandungan konsentrasi karbon organik besar yang dapat terakumulasi bersamaan dengan kenaikan permukaan air laut.

Para ilmuwan juga mengukur kapasitas simpanan karbon biru dari ekosistem mangrove yang dipengaruhi oleh perubahan tata guna lahan dari waktu ke waktu, di mana ada kegiatan tebang pilih dan budidaya perairan.

Konversi mangrove menjadi lokasi budidaya perairan menyebabkan hilangnya stok karbon biomassa hidup sampai dengan 85 persen. Sementara, dengan menggabungkan kehilangan stok karbon dari biomassa hidup dan karbon tanah akibat perubahan tata guna lahan menjadi akuakultur, terbukti telah mengurangi cadangan karbon hingga 66 persen.

Emisi karbon yang terkait dengan perubahan tata guna lahan mangrove harus diperhitungkan untuk memastikan data yang akurat.

“Secara keseluruhan, hal ini menunjukkan bahwa kebijakan dalam pelestarian mangrove sebagai penyerap karbon dapat membantu Indonesia dalam mengurangi emisi yang terkait dengan pengelolaan lahan.” kata Daniel Murdiyarso, ilmuwan senior CIFOR.

“Dan hal ini juga menunjukkan bahwa kita harus memastikan program-program regenerasi mangrove dijalankan secara hati-hati dan harus didasarkan pada kesesuaiannya, alih-alih menanam di sekitar area yang berpotensi mengalami konflik tenurial atau pada habitat yang tidak seharusnya, termasuk pada lumpur dan pantai,” tambahnya.