Para tamu yang hadir pada penadatangan Nota Kesepahaman antara BLI dan CIFOR, memilih publikasi CIFOR

Selama lima tahun kontrak, menurut Robert Nasi, CIFOR bertekad terus menghasilkan penelitian terdepan, serta mendukung pemerintah dalam mewujudkan kontribusinya mencapai target global Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Perjanjian Paris. Hutan menyumbang 18 persen target reduksi emisi nasional Indonesia, dan diharapkan meningkat lebih dari separuh target reduksi dalam kerangka Perjanjian Paris.

Nasi menyatakan CIFOR berperan memberikan bukti ilmiah yang dapat membantu Indonesia mengerem laju deforestasi.

“Selain mendukung Indonesia mencapai standar emisi rendah, CIFOR juga mendukung pembangunan rendah karbon,” katanya. Penelitian utama CIFOR meliputi penelitian kesetaraan peluang terkait gender, keadilan dan tenurial; hutan dan kesejahteraan manusia; bentang alam dan pangan berkelanjutan; rantai nilai, finansial dan investasi.

Berada di antara dua benua dan dua samudera, Indonesia memiliki lebih dari 300 komunitas etnis, dan lebih dari 700 bahasa. Menurut hasil penelitian Program Hutan Masyarakat, lebih dari 50 juta orang bergantung secara langsung pada hutan untuk penghidupan melalui lapangan kerja langsung atau tidak langsung, terkait hasil hutan bukan kayu dan satwa liar.

Sejak 2015, Presiden Indonesia, Joko Widodo mengembangkan program perhutanan sosial untuk melindungi hutan sekaligus meningkatkan penghidupan masyarakat yang bergantung hutan. Program pemerintah ini diharapkan mengatasi konflik tenurial dan kesenjangan akibat pesatnya pembangunan. Menurut Nasi, rencana ini akan menjadi “pengubah permainan”.

Dr. Bambang Supriyanto memaparkan inisiatif kehutanan pemerintah Indonesia CIFOR

PARADIGMA BARU DALAM PERHUTANAN SOSIAL

Dalam sebuah presentasi menarik dari Dr. Bambang Supriyanto, Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, ditekankan mengenai kurangnya keadilan dalam kepemilikan hutan saat ini. Dari 120 juta hektare tutupan hutan di Indonesia, sebanyak 42 juta diberikan pada konsesi – terutama tanaman industri dan kelapa sawit. Lebih dari 95 persen alokasi itu dikelola sektor swasta, dan sisanya dikelola masyarakat. Bagi Supriyanto, kondisi ini jauh dari adil.

“Masyarakat yang tinggal di dalam dan seputar hutan menyumbang hampir 40 persen masyarakat miskin di Indonesia,” katanya, sebelum menjelaskan lima pokok rencana dengan lima jari tangan kanannya. Untuk mengatasi hal ini, direktoratnya berkomitmen untuk meningkatkan pengelolaan masyarakat enam kali lipat, dari asalnya lima persen kurang menjadi 30 persen.

“Pemerintah memberikan kepercayaan pada petani untuk mengelola hutan,” katanya. Ia kemudian memaparkan lima rencana besar untuk menjawab tantangan ini. Mengutip berbagai bentuk kemitraan komunitas, desa, swasta dan perhutanan, ia menyebutkan pentingnya hutan adat – yang mengakui keberadaan masyarakat adat.

Supriyanto mengingatkan bahwa program perhutanan sosial bukan sesuatu yang bisa dilakukan sendirian. Agar kebijakan berhasil, muncul kebutuhan “kemitraan pemerintah – swasta yang baik, dengan upaya mewujudkan tujuan jangka pendek, menengah dan panjang.” Pendekatan holistik oleh pemerintah telah diadopsi, lima kementerian ambil bagian, termasuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Kementeraian Perdesaan, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; Kementerian Pertanian; Kementerian Kelautan dan Perikanan; Kementerian Badan Usaha Milik Negara dan Kementerian Dalam Negeri.

Supriyanto juga meminta percepatan perizinan lahan untuk mencapai target lima tahun. Langkah berikut, lanjutnya, akan membutuhkan bantuan dari CIFOR dan BLI, dalam membangun masa depan bagi petani di sektor wanatani, silvopastura, wanamina, produksi biomasa, dan penjualan produk hutan – seperti kayu dan madu lestari.

“Izin telah diberikan, namun petani seringkali tidak tahu apa yang harus dilakukan. Oleh karena itu, langkah berikutnya adalah memfasilitasi petani,” katanya. Hal ini memperkuat penelitian terbaru CIFOR yang menegaskan kurangnya pengetahuan praktis petani dalam melakukan konversi lahan gambut menjadi perkebunan kelapa sawit. Secara umum kondisi ini memicu ancaman lingkungan akibat praktik pertanian yang dilakukan.

Hambatan terakhir? Mengembangkan pasar berkelanjutan. Untuk ini, Supriyanto menyatakan, dukungan perbankan dan mobilisasi mikrofinansial dibutuhkan untuk membuat ilmu pengetahuan menjadi aksi.

CIFOR dan BLI menggunting pita saat pembukaan sekretariat Pusat Penelitian Lahan Gambut Tropis Internasional (ITPC) di CIFOR

PEMBUKAAN SEKRETARIAT ITPC

Sebelum acara ditutup, Nasi dan Justianto melakukan gunting pita pembukaan sekretariat Pusat Penelitian Lahan Gambut Tropis Internasional (International Tropical Peatlands Center/ITPC) di kampus CIFOR Bogor.

Upacara ini menandai pembukaan sekretariat sementara ITPC. Sekretariat akan dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta CIFOR, yang secara bersama bertanggung jawab menyusun kerangka kerja ITPC sebelum peluncuran resminya pada tahun ini.

Meski hanya 3% lahan dunia yang ditutupi gambut, kawasan ini menyimpan 30% hingga 40% karbon global, sebuah kepadatan yang tidak bisa dibandingkan dengan gabungan vegetasi permukaan bumi. Dengan memiliki separuh kawasan gambut dunia, keputusan pengelolaan lahan gambut di Indonesia memiliki pengaruh signifikan bagi lingkungan, pasar dan penghidupan regional dan global.

ITPC direncanakan mulai membuka pintunya tahun ini, dengan misi menyatukan peneliti, pemerintah, masyarakat sipil dan pemangku kepentinganlain untuk menjamin konservasi dan manajemen berkelanjutan lahan gambut di Asia Tenggara, Basin Kongo dan Peru.

Pada 30 Oktober 2018, Indonesia dan Republik Kongo – tempat ditemukannya cadangan lahan gambut tropis terbesar – menandatangani perjanjian kerja sama perlindungan dan manajemen lahan gambut antara negara Asia dan Afrika untuk pertama kalinya.