Pemilihan umum yang baru-baru ini dilaksanakan di India memperlihatkan bahwa ekonomi negeri ini masih menunjukkan tanda-tanda belum adanya perbaikan bagi banyak keluarga. Hal ini terutama benar untuk seratus juta penduduk yang menggantungkan hidupnya semata-mata atau sebagian kepada usaha pengumpulan atau pemasaran hasil hutan.

Orissa merupakan wilayah termiskin di India, namun memiliki kekayaan hutan yang cukup besar. Masyarakat adat yang bertempat tinggal di dalam kawasan hutan adalah penduduk termiskin dari masyarakat miskin yang ada di India. Banyak di antara mereka, terutama kaum perempuan, memperoleh pendapatannya dengan cara memungut hasil hutan, yang digunakan untuk membungkus sigaret dan membuat wadah-wadahan, minyak, karpet, obat-obatan, minuman, dan kerajinan tangan lainnya.

Kebijakan yang dibuat oleh pemerintahan yang sebelumnya telah menyebabkan kehidupan masyarakat menjadi lebih sulit. Para pemungut hasil hutan dipaksa untuk menjual hasil hutannya kepada pemerintah atau perusahaan swasta yang ditunjuk oleh pemerintah dengan cara monopoli. Pemerintah memanfaatkan produk hasil hutan sebagai sumber pendapatannya. Namun para pengumpul hasil hutan seringkali dibayar terlambat dan biaya pemasaran menjadi tinggi karena praktek-praktek korupsi dan ketidakefisienan, yang pada akhirnya mengurangi pendapatan para pemungut hasil hutan. Sementara itu, perusahaan yang ditunjuk pemerintah melakukan monopoli dengan membayar mereka sangat rendah, membeli produk di muka karena adanya tekanan dari pemerintah, dan pada umumnya dilakukan dengan cara-cara yang membodohi masyarakat.

Karena keadaan seperti ini tidak sesuai dengan semangat pasar bebas yang dicanangkan pemerintah federal, pemerintah daerah Orissa merasa berada di bawah tekanan untuk melakukan reformasi. Lembaga Swadaya Masyarakat juga melakukan tekanan yang sama. Semua ini mengemuka setelah pemerintah mengenakan sanksi terhadap sebuah koperasi milik kelompok wanita adat yang menjual sapu tanpa mengindahkan aturan monopoli yang ditetapkan oleh pemerintah setempat. Tidak lama setelah itu, dalam tahun 2000, pemerintahan negara bagian menyerahkan kewenangan untuk meregulasi tata cara perdagangan 68 macam hasil hutan bukan kayu kepada lembaga pedesaan. Pemerintah hanya mengendalikan pengawasan terhadap perdagangan sebagian kecil produk utama saja.

Kaum reformis menduga bahwa kebijakan yang baru tersebut akan memberikan keuntungan yang lebih besar bagi para pengumpul hasil hutan yang miskin, namun hal ini tidak terjadi. Beberapa hal kecil memang menunjukkan perbaikan, seperti harga yang lebih baik dan diterima masyarakat untuk sapu ijuk, namun secara umum tidaklah banyak yang bisa berubah.

Dari Monopoli ke Deregulasi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK): Perubahan Kebijakan di Orissa (India) atau judul aslinya: “From Monopoly to De-Regulation of NTFPs: Policy Shifts in Orissa (India)”, adalah sebuah buku yang ditulis oleh N.C. Saxena, dan diterbitkan oleh International Forestry Review, menjelaskan mengapa hal ini terjadi. Dalam buku ini Saxena memperlihatkan bagaimana kemiskinan para pemungut hasil hutan dan keterbatasan informasi serta kebijakan yang secara tidak langsung memihak kepada kepentingan para pedagang hasil hutan dan membiarkan pasar yang terjadi, telah menghambat kompetisi yang sesungguhnya dapat berkembang. Melihat kenyataan ini, Saxena berpendapat bahwa pemerintah perlu merubah kebijakannya dan harus bertindak lebih pro-aktif. Secara khusus, instansi pemerintah dan LSM perlu mengembangkan sistem kredit, informasi pasar dan infrastruktur, membantu para pemungut hasil hutan untuk mampu berorganisasi, dan mendorong masyarakat desa agar mampu melakukan pengolahan hasil hutan dan memasarkannya. Pemerintah bahkan harus melakukan deregulasi yang lebih jauh lagi. Membuat pasar menjadi lebih bebas adalah sesuatu yang baik. Namun membuat mereka menjadi lebih adil akan lebih baik lagi.