Beberapa bulan sebelum Pertemuan Puncak Dunia tentang Pembangunan Berkelanjutan di Johannesburg, Komisi Eropa menyatakan komitmen untuk menyiapkan rencana aksi Eropa mengenai pemberdayaan hukum kehutanan, pengelolaan, dan perdagangan. Press banyak membicarakan mengenai kegiatan kehutanan ilegal di Amazon, Afrika Tengah, Siberia, dan Asia Tenggara, dan para Komisioner bertekad mencari jalan untuk mencegah kayu dan produk kayu ilegal masuk ke pasaran Eropa.

Akan tetapi menghasilkan perhitungan praktis untuk menghentikan impor hasil hutan ilegal ternyata lebih sulit dari yang pernah dibayangkan oleh para Komisioner. Banyak hukum dan peraturan yang sangat ambigu atau bertentangan sehingga sulit mengetahui apa yang sebenarnya legal. Selain itu, meskipun dapat ditentukan apa yang legal, bagaimana petugas pabean dapat mengetahui apakah log atau produk kayu tersebut diproduksi secara ilegal? Dan apabila petugas pabean tersebut dapat menyimpulkan sesuatu diproduksi secara ilegal, apa yang mereka harus lakukan? Pada banyak kasus mengimpor kayu yang dipanen secara ilegal bukanlah tindakan ilegal, dan tak seorangpun tahu apakah World Trade Organization akan mengijinkan negara-negara mencegah produksi negara lainnya hanya karena produksinya dihasilkan secara ilegal.

Untunglah Duncan Brack dari the Royal Institute of International Affairs dan Chantal Marijnssen serta Saskia Ozinga dari FERN, yaitu sebuah konsorsium LSM-LSM di Eropa, telah melangkah menuju titik terang pada masalah ini. Makalah mereka berjudul “Controlling Imports of Illegal Timber, Option for Europe”, secara sistimatis mempelajari keuntungan dan ketidak-untungan pada kebijakan yang kiranya akan diterapkan oleh Uni Eropa dan anggotanya untuk menetapkan sejauh mana kebijakan tersebut dapat berhasil dalam prakteknya.

Laporan tersebut menghasilkan lima rekomendasi utama:

Uni Eropa harus menerapkan hukum untuk melarang masuknya kayu dari sumber yang ilegal dan membuat kesepakatan sukarela dengan negara negara produsen untuk melakukan verifikasi bahwa produk produk kehutanan yang diperdagangkan berasal dari sumber yang legal.

Negara-negara produsen harus diberi bantuan internasional untuk mengembangakan sistim hukum, mereformasi sektor sektor kehutanan, dan membangun sistem verifikasi.

Pemerintah Eropa hanya boleh membeli hasil kehutanan dari sumber yang legal dan lestari.

Hukum mengenai pencucian uang dan barang curian harus digunakan sebagai serangkaian alat untuk mengatasi kegiatan kegiatan kehutanan yang ilegal.

Badan badan perkreditan eksport tidak boleh menjamin pinjaman dan investasi bagi perusahaan yang terlibat dalam kegiatan kehutanan ilegal dan para pengatur keuangan harus meminta perusahaan kehutanan untuk menetapkan persyaratan menunjukkan sumber bahan bakunya sebagaimana halnya yang dilakukan terhadap perusahaan minyak dan pertambangan.

Para penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat ketidakpastian. Mereka juga menjelaskan bahwa untuk solusi solusi yang diketengahkan agar dapat mencapai dampak yang luas dan dalam, negara pengeksport juga harus mereformasi hak kepemilikan hutan, sistem regulasi, dan insentif ekonomi. Laporan ini memberikan sesuatu untuk dilakukan oleh negara negara pengimport, sebagai langkah awal.