Setiap dua tahun sekali, FAO menerbitkan laporan mengenai situasi hutan di dunia. Minggu lalu, laporan tahun 2003 tersebut diluncurkan di Roma. Salah satu bab yang paling menarik memperlihatkan pemerintah menghabiskan dana untuk sektor kehutanan pada tahun 90-an di 32 negara di Afrika, termasuk seluruh negara penghasil kayu terbesar, kecuali Kamerun, Kongo, Gabon dan Afrika Selatan.

Studi ini menunjukkan bahwa pemerintah di negara-negara Afrika menghabiskan pengeluaran yang sangat sedikit untuk masalah kehutanan – sekitar hanya 82 sen USD per hektar. Setengah dari negara-negara tersebut membelanjakan kurang dari $6 juta secara keseluruhan untuk kehutanan pada tahun 1999. Negara-negara Afrika Pantai Barat membelanjakan lebih banyak per hektar karena merupakan negara kecil tetapi memiliki sektor-sektor kehutanan yang penting, sementara negara-negara di Afrika bagian tengah dan selatan cenderung lebih sedikit.

Di banyak negara, anggaran belanja bukan hanya rendah, bahkan menurun. Dari 16 negara yang menyediakan informasi, belanja negara pada kehutanan yang disesuaikan dengan inflasi, anggaran belanja yang menurun ada pada sepuluh negara, meningkat pada lima negara, dan satu negara tidak berubah sama sekali.

Para donor asing memberikan kontribusi sekitar 40% terhadap jumlah uang yang dibelanjakan negara negara Afrika untuk kehutanan, dan 10 dari 20 negara yang memiliki data mengenai donor asing menyediakan lebih dari 60%. Tetapi dukungan tersebut juga semakin menurun. Dari $132 juta pada tahun 1995 menurun menjadi $110 juta pada tahun 1999.

Pajak dan bea dari kehutanan menghasilkan $82 juta dolar dalam pendapatan pemerintah di negara negara yang dilaporkan, dua per tiga diantaranya merupakan pendapatan negara Pantai Gading dan Ghana. Rata-rata, negara-negara tersebut hanya berhasil mengumpulkan $2.42 untuk tiap meter kubik kayu gelondongan, dan tampaknya situasi tersebut tidak semakin baik.

Beberapa minggu dari sekarang para Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup negara negara Afrika akan berkumpul di Kamerun untuk mendiskusikan bagaimana cara memperbaiki penegakan hukum dan peraturan kehutanan. Untuk dapat melakukannya, diperlukan kemauan politik untuk memperkarakan kelompok kelompok kuat yang melanggar hukum. Tetapi hal tersebut juga akan memerlukan dana. Laporan baru FAO ini mengingatkan betapa kecilnya dana yang tersedia untuk dipergunakan.