Analisis

Desa-desa di India membutuhkan kekuatan, tidak hanya “partisipasi”

Penduduk desa memerlukan uang, tetapi mereka tidak menyadari bahwa mereka tidak dapat lagi mengelola hutannya.
Bagikan
0

Bacaan terkait

India - Program Pengelolaan Hutan Bersama (Joint Forest Managament Program) di India selama ini banyak mendapatkan pujian karena berhasil membuat masyarakat merasa bertanggung jawab untuk mengawasi hutannya dan memperoleh pendapatan yang tinggi dari hutan. Departemen Kehutanan negara bagian menandatangi perjanjian dengan perwakilan masyarakat lokal dimana pemerintah menjanjikan untuk mendanai perencanaan daerah setempat, penjagaan hutan, persemaian pohon, dan kegiatan lainnya serta memberikan kesempatan bagi penduduk setempat untuk memperoleh penghasilan dari menjual hasil-hasil hutan. Perwakilan masyarakat setuju untuk mengkonservasi hutan mereka dan mengikuti aturan-aturan dalam program tersebut. Bank Dunia dan lembaga lainnya telah menghabiskan dana jutaan dollar Amerika untuk membiayai program ini.

Di banyak tempat hal ini mungkin berdampak positif. Bagaimanapun juga, tulisan yang dibuat oleh Madu Sharin dengan judul “Disempowerment in the name of ’participatory forestry? – Village forests joint management in Uttarakhand” (Ketidakberdayaan dibalik “partisipasi kehutanan”? – Pengelolaan bersama hutan desa di Uttarakhand”), menunjukkan adanya bahaya jika menerapkan hanya satu model saja pada kondisi atau konteks yang beragam dan pola ’partisipasi’ yang tidak mengakui apa yang sedang dilakukan oleh masyarakat. Newletters FAO, Forests, Trees and People sudah menerbitkan tulisan yang dibuat oleh Sharin.

Pada tahun 1958, Badan Hutan yang terpilih yaitu Pakhi memperoleh hak untuk mengelola hutan seluas 240 hektar, yaitu lahan yang sebelumnya dimanfaatkan oleh perempuan India untuk mengumpulkan kayu bakar, makanan ternak, serasah daun dan hasil lainnya untuk keperluan keluarga. Selama bertahun-tahun, asosiasi kesejahteraan perempuan setempat melakukan kontrol terhadap hutan. Mereka mengambil keputusan tentang bagaimana memanfaatkan hutan dan membayar seorang penjaga wanita untuk mengenakan denda bagi mereka yang melanggar peraturan. Penyumbang sukarela yang membayar gaji para penjaga tersebut. Sementara perempuan mengelola hutan, mereka juga tetap menjaganya supaya berada dalam kondisi baik.

Ketika program Pengelolaan Bersama Hutan Desa muncul di Pakhi pada tahun 1999, perempuan kehilangan kontrol mereka terhadap hutan. Kaum laki-laki setempat, yang sebelumnya hanya memberikan sedikit perhatiannya pada hutan, mengambil alih pekerjaan tersebut. Mereka menggunakan uang proyek untuk memperkerjakan tenaga penjaga hutan laki-laki dan memecat penjaga perempuan. Muncul konflik menyangkut dana untuk rencana hutan desa dan tiga buah tempat persemaian. Departemen Kehutanan yang ada saat ini memegang kendali dan membuat keputusan tentang bagaimana hutan akan dimanfaatkan. Hal ini membuat asosiasi kesejahteraan perempuan menjadi marjinal dan menjadikan laki-laki dan perempuan di desa ini sebagai pekerja upahan yang sesungguhnya. Penduduk desa memerlukan uang, tetapi mereka tidak menyadari bahwa mereka tidak dapat lagi mengelola hutannya. Tampak pula bahwa tidak seorangpun berkonsultasi dengan kaum perempuan pada saat kepala-kepala desa setuju untuk mengikuti program ini.

Wilayah Uttarakhand di Uttar Pradesh memiliki lebih dari 6000 masyarakat hutan sama seperti di Pakhi. Hasil kajian menunjukkan bahwa rata-rata hutan ini diperlakukan sama atau lebih baik ketimbang apa yang diperbuat oleh pemerintah – yang mengelola Hutan Cagar Alam. Sekitar 50% dari rumahtangga pedesaan di wilayah ini sangat tergantung pada bahan yang ada di desa dan lahan hutan untuk menyambung hidup mereka. Sebagian 40% dari kepala keluarga adalah wanita.

Program Pengelolaan Bersama Hutan Desa tampak sangat baik di atas kertas. Namun sayangnya, penduduk desa Pakhi tidak hidup di atas kertas.

(Visited 136 times, 1 visits today)
Kebijakan Hak Cipta:
Kami persilahkan Anda untuk berbagi konten dari Berita Hutan, berlaku dalam kebijakan Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0). Peraturan ini mengijinkan Anda mendistribusikan ulang materi dari Kabar Hutan untuk tujuan non-komersial. Sebaliknya, Anda diharuskan memberi kredit kepada Kabar Hutan sesuai dan link ke konten Kabar Hutan yang asli, memberitahu jika dilakukan perubahan, termasuk menyebarluaskan kontribusi Anda dengan lisensi Creative Commons yang sama. Anda harus memberi tahu Kabar Hutan jika Anda mengirim ulang, mencetak ulang atau menggunakan kembali materi kami dengan menghubungi forestsnews@cgiar.org

Bacaan lebih lanjut

Salinan artikel Sarin dapat diperoleh melalui Dina Hubudin di: mailto:d.hubudin@cgiar.org

Komentar dan tanggapan dapat dikirimkan ke: mailto:msarin@satyam.net.in