MOSAIK PENDANAAN

Peneliti  P3SEKPI dan CIFOR masih menilai kinerja institusi dan mekanisme yang ada berdasarkan efisiensi, efektivitas dan ekuitas – yang mereka sebut ‘3Es’.

“Para aktor yang terlibat dalam REDD+ sangat beragam,” kata Deden Djaenudin, peneliti dari P3SEPKI. “Yang terlibat di antaranya pemerintah – pengusaha nasional dan sub-nasional, kelompok masyarakat, LSM, universitas dan sebagainya. Kita perlu mencari solusi yang sesuai untuk semua pihak. ”

Gustami, kepala BLU P3H, Unit Pelayanan Publik yang bertugas sebagai Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan, mengatakan bahwa pembayaran REDD+ kemungkinan akan disusun menyerupai mosaik, berdasarkan hal-hal positif dari mekanisme yang saat ini sudah ada, seperti transfer fiskal Dana Inisiatif Daerah (DID) antar pemerintah, seperti DID di bawah Kementerian Keuangan, dan Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia (ICCTF), yang beroperasi di bawah Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan sebagian didanai oleh donor asing, termasuk Letter of Intent (Letter of Intent) senilai USD 1 miliar LoI) dari Pemerintah Norwegia.

“Sebagai organisasi yang bekerja di sektor kehutanan, kami ingin mendapatkan gambaran lengkap tentang situasi pendanaan di masa depan untuk kehutanan dan lingkungan dengan BPDI, bagaimana mengakses dana melalui badan tersebut, dan bagaimana mengoptimalkan apa yang telah kita miliki,” kata Gustami.

Perwakilan BLU P3H, DID dan ICCTF membandingkan beberapa catatan selama diskusi, dan menemukan bahwa sistem mereka saling melengkapi, dan dapat lebih bermanfaat dari kerja sama yang lebih erat.

Dwi Setiyowati dari Kementerian Keuangan menyarankan BPDI untuk menarik pembelajaran dari mekanisme DID yang sudah digunakan pemerintah dalam menyalurkan dana untuk inisiatif lainnya.

“BPDI diharapkan dapat mengambil pembelajaran dari aspek positif DID, di mana DID telah berhasil,” katanya. “Ini bisa sangat membantu karena dana REDD+ seharusnya langsung masuk ke masyarakat, dan DID terbukti berhasil menyalurkan dana dari pusat ke pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat.”

Sementara itu, dari ICCTF, Eko Putranto mengatakan bahwa pembicaraan sedang dilakukan dengan pemerintah dan donor untuk institusi baru terkait dana perubahan iklim yang menawarkan jalan bagi semua dana dengan melewati satu saluran.

ADA GULA ADA SEMUT

Selain isu efisiensi dan efektivitas kelembagaan, aspek keadilan juga menjadi prioritas dalam agenda diskusi di Jakarta, seperti juga halnya transparansi tentang bagaimana dan kemana dana disalurkan.

Dalam pidato pembukaan, kepala P3SEPKI Syaiful Anwar mengemukakan pepatah Indonesia, “ada gula, ada semut”. Salah satu tantangan terbesarnya, katanya, adalah menemukan cara untuk memastikan pembayaran akhirnya sampai ke tangan orang-orang yang melaksanakan REDD+ di lapangan dengan cara yang memotivasi mereka untuk mengadopsi dan melanjutkan praktik yang berwawasan lingkungan.

Peneliti CIFOR Arwida mengangkat isu “elite capture” perihal pengelolaan dana sebelum dana-dana tersebut sampai ke masyarakat.

“Misalnya, jika organisasi pelaksana memiliki biaya operasional yang tinggi, dan mempekerjakan seorang ahli setiap kali mereka melaksanakan sebuah program, itu bisa menjadi alasan mengapa uang yang dialokasikan dan sampai ke masyarakat jumlahnya tidak cukup signifikan dan tidak mencapai dampak yang diinginkan,” katanya.

“Tapi di sisi lain, kami juga telah menemukan bahwa organisasi perantara atau fasilitator dapat menjadi sangat penting dalam kasus di mana masyarakat tidak memiliki kapasitas untuk menyiapkan proposal, menghitung biaya dan melakukan negosiasi dengan institusi yang mendistribusikan uang. Peran ini membutuhkan biaya, – jadi ini adalah tantangan bagaimana menyeimbangkan antara mengurangi biaya operasional dan memastikan bahwa dampak positif tetap tercapai, “tambahnya.

Kepemilikan lahan adalah isu lain yang harus diwaspadai, dia mengingatkan.

“Kita memiliki target nasional namun jika tidak disinkronkan dengan rencana penggunaan lahan di tingkat sub-nasional, maka itu akan menjadi bencana keseluruhan. Itulah alasan lain mengapa koordinasi dengan pemerintah daerah sangat penting untuk pelaksanaan REDD+.”

Koordinasi juga penting untuk menghindari jebakan “pembayaran ganda”, kata Djaenudin dari P3SEPKI.

“Pikirkan kegiatan REDD+ di taman nasional,” katanya. “Bagaimana mekanisme pendanaannya? Taman nasional dikelola oleh pemerintah pusat. Jadi, apakah dana akan berasal dari DID, BLU P3H dan lainnya? Ini akan terlihat pemerintah pusat seolah-olah membayar dirinya sendiri! Kita belum menyelesaikan masalah seperti ini. ”

Para peneliti berharap bahwa dialog ini akan membantu mengidentifikasi beberapa kesenjangan yang teridentifikasi, dan menemukan jalan keluar di masa mendatang.

“Saya pikir sangat membantu untuk mempertemukan orang-orang dari tingkat nasional dan sub-nasional dalam satu ruangan, jadi kita bisa mulai mengajukan pertanyaan. Berdasarkan penjelasan dan perspektif masing-masing kita bisa langsung melihat di mana letak kesenjangan dan tantangan yang terjadi,” kata Arwida.

“Dari situ kita bisa mulai mengumpulkan pembelajaran, dan membuat rekomendasi untuk kebijakan yang lebih baik.”

   Peserta Diskusi Kelompok Terfokus. CIFOR/Aris Sanjaya