Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono. Foto oleh World Economic Forum

JAKARTA, Indonesia (27 September, 2011) _ Presiden Indonesia menyatakan pada hari Selasa bahwa tiga tahun terakhir masa jabatannya akan didedikasikan untuk mengamankan hutan hujan tropis negerinya – sebuah ikrar yang mendapat dukungan luas pada sebuah konferensi besar di Jakarta.

Konferensi yang diselenggarakan Center for International Forestry Research (CIFOR) ini menjadi landasan bagi 1.000 pemimpin dari kalangan pemerintah, komunitas bisnis dan masyarakat sipil, juga para donatur asing, untuk mendiskusikan masa depan hutan Indonesia yang merupakan wilayah hutan tropis ketiga terbesar di dunia.

“Saya akan melanjutkan kerja saya dan mendedikasikan tiga tahun terakhir masa jabatan saya sebagai Presiden untuk terus menerus mendukung dan meningkatkan upaya pelestarian lingkungan dan hutan di Indonesia”, kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada konferensi tersebut. “Kalau bukan karena manfaat yang diberikan oleh hutan kita, maka cara hidup, masyarakat, ekonomi, dan lingkungan kita pastilah akan menjadi jauh lebih miskin.”

“Keberhasilan kita dalam mengelola hutan akan menentukan masa depan dan peluang-peluang yang tersedia bagi anak-anak kita kelak.”

Indonesia kehilangan kira-kira 1,1 juta hektar hutannya setiap tahun. Sebagian besar disebabkan oleh penebangan yang tidak lestari yang meliputi konversi hutan menjadi perkebunan untuk kelapa sawit dan industri pulp dan kertas. Hal tersebut sebagian juga disebabkan karena pembalakan liar skala luas, yang diperkirakan telah merugikan Indonesia sekitar 4 miliar dolar setiap tahunnya.

“Kita harus mengubah cara kita memperlakukan hutan kita agar dapat tetap dilestarikan meski kita juga sedang berupaya keras untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi,” kata Presiden. “Saya tidak ingin kelak menjelaskan kepada cucu saya Almira bahwa kami, semasa hidup kami, tidak dapat mengamankan hutan Indonesia dan masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada hutan.  Saya tidak ingin menceritakan kepadanya kisah sedih tentang harimau, badak dan orang utan yang akhirnya punah seperti dinosaurus.”

Dalam pidatonya, Presiden mengulangi ikrar yang disampaikan pada tahun 2009 untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sampai dengan 41% pada tingkat bisnis-seperti-biasa pada tahun 2020_sebuah komitmen yang hanya dapat diwujudkan jika hutan terlindungi dan terselamatkan.

Secara global, deforestasi menyumbangkan sampai 20 persen dari emisi gas rumah kaca. Namun, di Indonesia, proporsi tersebut mencapai hampir 85 persen, ujar Yudhoyono.  Hal ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu penyumbang gas rumah kaca tertinggi di dunia.

Norwegia telah berkomitmen mendukung sebesar 1 miliar dolar AS untuk membantu Indonesia mencapai target tersebut, dan dalam bulan Mei tahun ini pemerintah telah mengeluarkan moratorium dua tahun bagi konsesi-konsesi hutan baru.

“Norwegia bangga menjadi mitra Indonesia dalam hal ini,” ujar Erik Solheim, Menteri Lingkungan Hidup dan Pembangunan Internasional Norwegia dalam Konferensi tersebut. “Kami sangat mendorong negara-negara lain untuk turut mendukung upaya yang sedang dilakukan Presiden Yudhoyono dan pemerintah Indonesia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Presiden Yudhoyono sekarang merupakan salah satu negarawan terdepan yang memimpin perjuangan internasional untuk memerangi perubahan iklim.”

Diperkirakan dana yang mengalir dari negara maju ke berkembang sedang berkembang dapat mencapai 30 miliar dolar AS setiap tahunnya untuk membantu memfasilitasi pengurangan deforestasi secara signifikan, dan Indonesia berpotensi mengklaim bagian yang signifikan dari dana ini melalui REDD+, suatu mekanisme global untuk mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (Reducing Emissions from Deforestation and forest Degradation), konservasi dan pengelolaan hutan lestari, dan peningkatan stok karbon hutan.

Indonesia merupakan salah satu negara dengan kegiatan demonstrasi REDD+tertinggi dalam berbagai tingkatan, dan Indonesia telah menjadi peserta terdepan dalam berbagai inisiatif bilateral dan multilateral untuk mempersiapkan implementasi REDD+ pada tingkat nasional.

Sebagai tambahan terhadap peluang pendanaan potensial melalui REDD+ dalam tahun-tahun mendatang, Indonesia memiliki sejumlah pilihan yang tersedia untuk mengurangi laju deforestasi, dan pada saat yang bersamaan juga dapat meningkatkan produksi pertanian untuk menjamin target keamanan pangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Hal ini mencakup juga pemusatan perhatian pada perkembangan pertanian masa depan pada wilayah yang disebut tanah terdegradasi, dan bukannya membabat hutan untuk membuka perkebunan atau mengembangkan lahan-lahan gambut yang kaya akan karbon., Pemerintah juga dapat memperkuat dorongan terhadap intensifikasi pertanian-meningkatkan hasil panen per hektar, yang saat ini masih rendah.

“Meskipun ada beberapa peluang untuk “sama-sama menang” dalam mempersatukan pengelolaan hutan untuk mencapai sasaran global dan domestik, akan ada juga trade off yang akan memerlukan pengarahan pemerintah, bisnis dan masyarakat sipil untuk menentukan cara terbaik selanjutnya untuk Indonesia dalam cara yang transparan dan adil,” ungkap Frances Seymour, Direktur Jenderal CIFOR.

Sebagian bagian dari desakannya untuk mengamankan hutan, Presiden Yudhoyono memnita para pemimpin industri Indonesia untuk menerapkan cara-cara pengelolaan hutan yang lebih lestari.

“Saya meminta kepada para pemimpin bisnis kita, khususnya mereka yang berkecimpung dalam usaha kelapa sawit, kayu untuk pulp dan sektor pertambangan, untuk bermitra dengan kami dengan meningkatkan kelestarian lingkungan dalam operasi mereka,” kata Presiden. “Saya meminta Anda untuk bergabung dengan saya untuk mengamankan kekayaan nasional ini demi anak-anak kita.”

Janji Presiden ini mendapat dukungan luas dari para peserta konferensi.

“Saya gembira dapat berada di sini, dalam Konferensi Hutan Indonesia karena Inggris mengakui pentingnya perubahan iklim di Indonesia. Kami bangga dapat mendukung usaha pemerintah Indonesia untuk memenuhi komitmen perubahan iklim internasionalnya,”kata Jim Paice, Menteri Negara Inggris dari Departemen Lingkungan, Pangan dan Urusan Pedesaan.