Laut dan udara adalah milik kita bersama dan bisa dikelola secara bersama. Enrique Pezo/Forum Bentang Alam Global

Jika desa-desa dapat saling bertetangga dan dapat berbagi lahan gembala untuk kemanfaatan bersama, mengapa negara-negara dunia tidak bisa melakukan hal yang sama terhadap atmosfer?

Banyak tantangan yang dapat dipelajari dari cara masyarakat lokal mengurus lahan komunal. Demikian terungkap dalam Forum Bentang Alam Global 2015 di Paris. Tentu saja, bagi para pemerintahan hal ini merupakan tantangan terkait tata kelola global iklim dan tata kelola sumber daya untuk bertindak dalam kebersamaan.

Pengaturan lahan komunal, bagian dari bentang alam yang digunakan secara koletif tanpa adanya kepemilikan pribadi, terdapat dalam beragam sumber daya, dari hutan hingga lahan dan air. Demikian dikatakan pembicara pada forum diskusi kepemilikan komunal.

“Jika sudah melampaui kebutuhan, maka kami harus berbagi,” kata Joan Carling, Sekretaris Jenderal Pakta Masyarakat Adat Asia. “Ini prinsip mendasar tata kelola sumber daya yang kami lakukan, dan kita bisa belajar dari hal ini.”

MILIK GLOBAL

Jagdeesh Rao, Direktur Eksekutif Yayasan Keamanan Ekologi India, menambahkan bahwa model ini bisa diterapkan pada “desa global”.

“Laut dan udara adalah milik bersama,” katanya. “Jika kita bayangkan tiap negara seperti desa, seperti itulah bentuk desa bersama.”

Prospeknya menjadi menarik, ketika Rao menunjukkan foto demi foto bentang alam arid yang direstorasi menjadi hutan dan savana dalam waktu satu dekade. Hal ini terwujud setelah organisasinya bekerja sama dengan masyarakat lokal untuk mendapatkan kepemilikan komunal atas lahan diformalisasi dan diakui.

Namun, inilah tantangan utama model komunal:  “Bagi masyarakat, mengamankan kepemilikan komunal berarti kita memperoleh pengakuan eksternal negara dan korporasi serta orang luar yang melegitimasi hak kepemilikan tersebut,” kata Ruth Meinzen-Dick, Koordinator Program Aksi Bersama dan Hak Kepemilikan CGIAR (CAPRi).

PASAR BERSAMA

Beberapa panelis menyatakan bahwa pemerintah cenderung mengakui kepemilikan individual dibanding kepemilikan komunal. Bagaimanapun, pemerintah dalam posisi tidak sejalan dengan definisi tenurial seperti itu. Etienne Le Roy, Profesor emeritus Antropologi Hukum Universitas Sorbonne Paris, menyatakan bahwa pengakuan kepemilikan lahan tidak bisa diterapkan secara komunal.

Tantangan lain ketika membangun lembaga komunal adalah bagaimana lembaga seperti ini berhadapan dengan ekonomi pasar modern.

“Seringkali hubungannya tidak baik,” kata Steven Lawry, Direktur Penelitian Hutan dan Tata Kelola CIFOR, seraya menambahkan, tidak ada cukup penelitian untuk memastikannya.

VIDEO WAWANCARA

Pembelajaran masyarakat adat tentang pengelolaan sumber daya

Mempelajari keberhasilan konversi lahan terdegradasi menjadi konservasi alam liar di lanskap Namibia, Lawry mengingatkan bahwa konversi ini tetap rentan ketergantungan terhadap pasar wisata yang fluktuatif.

Sementara itu, secara prinsip, Joan  Carling menentang komoditisasi milik bersama.

“Apakah ini cara menyelamatkan milik komunal?” tanyanya. “Kita tahu pasar tidak di tangan masyarakat. Pasar berada di tangan korporasi.

“Kini kita perlu berpikir kreatif dan benar-benar merenungkan cara terbaik bagi kita untuk menjamin milik komunal ini tetap termanfaatkan bersama, bahwa masyarakat mengambil manfaat darinya dan tetap berkelanjutan,” tambahnya.