Perusahaan swasta dan sektor publik harus semakin terlibat dalam ekonomi hijau, pantau Pertemuan Puncak tersebut. Kredit foto: Phillipe Put

JAKARTA, Indonesia — Menetapkan berbagai mekanisme keuangan agar sektor swasta bisa berinvestasi dalam pembangunan berkelanjutan merupakan tema menonjol pada hari pertama dari konferensi Tropical Landscapes Summit 2015 – dengan lajunya pertumbuhan obligasi hijau yang diperdebatkan sebagai kemungkinan solusi.

Berbicara pada sesi pleno “Memahami Nilai Strategis Aset Hutan”, Ben Ridley, direktur keberlanjutan pada Credit Suisse, mengatakan kepada panel bahwa saat ini hanya $10 miliar dari $52 miliar yang digunakan untuk konservasi global setiap tahun berasal dari sektor swasta – sebagian besar dari komoditas berkelanjutan tersertifikasi.

“Jadi sektor swasta perlu melakukan bagiannya dalam tugas ini,” ujar Ridley.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Credit Suisse, McKinsey dan World Wildlife Fund, yang dipresentasikan oleh Ridley, investasi dalam konservasi mengalami kekurangan pembelanjaan sebesar $250-300 miliar.

Ridley merujuk obligasi hijau sebagai solusi kunci menutup kesenjangan pendanaan.

“Pasar obligasi hijau diharapkan mencapai $60-80 miliar pada penerbitan baru tahun ini, namun obligasi hijau korporat pertama di Asia baru saja diterbitkan tahun lalu, menjadi potensi pertumbuhan dalam instrumen pasar ini di sektor ini masif mutlak,” katanya kepada para delegasi. “Bila Anda benar-benar ingin berhasil dan dikenal luas dengan hal ini maka saya pikir Anda harus melihat pada pasar obligasi.”

Pasar obligasi hijau diharapkan mencapai $60-80 miliar pada penerbitan baru tahun ini, namun obligasi hijau korporat pertama di Asia baru saja diterbitkan tahun lalu, jadi potensi pertumbuhan dalam instrumen pasar ini di sektor ini masif mutlak.

Obligasi hijau diterbitkan oleh sebuah perusahaan untuk mengumpulkan uang untuk mengimplementasikan berbagai kebijakan mitigasi perubahan iklim. Beberapa di antara kebijakan ini mungkin juga memenuhi berbagai sasaran konservasi. Misalnya, sebuah perusahaan minyak kelapa sawit mungkin menerbitkan obligasi hijau untuk membiayai transisi menuju sertifikasi oleh Round Table on Sustainable Palm Oil (suatu kesepakatan mengenai kelapa sawit lestari).

“Jadi alih-alih memiliki 2-3 tahun degradasi habitat residu sementara suatu perusahaan mencari uang untuk memenuhi kebijakan keberlanjutannya, dengan penerbitan obligasi hijau Anda dapat memperoleh uang lebih cepat dan memampatkan skala waktu tersebut.

Namun Ridley mencatat bahwa perbedaan regional dalam sikap konsumen terhadap keberlanjutan mungkin mengompromikan nilai obligasi hijau. Mendukung nilainya menjadi keinginan konsumen untuk membeli suatu produk berkelanjutan, namun untuk perusahaan yang mengekspor ke pasaran di India dan Tiongkok — tempat para konsumen tidak terlalu peduli tentang keberlanjutan — mungkin tidak ada insentif untuk menjadi berlanjut/lestari.

“Saya pikir salah satu tantangannya ialah bahwa perusahaan, atau korporat, memiliki opsi untuk mendapatkan pendanaan yang lebih murah, karena mereka dapat lari dengan meminjam dari bank lokal atau regional, yang mempunyai standar lebih rendah, dan ini merupakan risiko besar,” ungkap Ridley. “Pembangunan kapasitas mensyaratkan bahwa Anda mengajak bank-bank lokal dan regional ke meja perundingan juga.”

Sementara keberagaman sikap konsumen global terhadap nilai hutan mungkin menjadi rintangan untuk menciptakan solusi keuangan hijau, para delegasi juga menggarisbawahi keberagaman nilai dan manfaat yang perlu dipertimbangkan ketika membuat legislasi untuk pemanfaatan hutan.

“Bila kita akan berbicara mengenai nilai-nilai, atau nilai-nilai strategis, kita harus terlebih dahulu bertanya, nilai-nilai siapa yang kita maksudkan?” Dr. Peter Holmgren, Direktur Jenderal, Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (CIFOR) menyampaikan kepada hadirin.

“Ada banyak pemangku kepentingan berbeda, pada berbagai tingkatan berbeda, dengan hubungan kekuasaan dan situasi berbeda, dan akhirnya apa yang kita hadapi mungkin adalah pertanyaan: bagaimana kita dapat mengintegrasikan semua sistem nilai yang berbeda ini, dan menjadikannya bermakna.”

Bila kita akan berbicara mengenai nilai-nilai, atau nilai-nilai strategis, kita harus terlebih dahulu bertanya, nilai-nilai siapa yang kita maksudkan?

Holmgren memperingatkan terhadap fokus penilaian yang terlalu ekonomis dari ekosistem hutan, menyoroti nilai yang tidak terlalu mudah dikuantifikasi dari berbagai layanan yang disediakan hutan — termasuk air minum bersih, perlindungan terhadap banjir, dan habitat satwa.

“Kita harus mengenali berbagai nilai yang ada di luar pengukuran atau perhitungan moneter yang ada di sana dan memasukkan hal-hal tersebut dalam pertimbangan ketika kita mengambil keputusan. Dan kita perlu mengembangkan berbagai metodologi dan proses untuk mewujudkan hal ini. Ini merupakan pelengkap yang diperlukan bagi berbagai pengajuan yang bernilai dari sudut finansial untuk berinvestasi dalam hutan.”

Holmgren juga mempertanyakan kemampuan obligasi hijau – yang hanya dapat diterbitkan oleh entitas korporat besar — untuk menyediakan manfaat bagi para petani kecil, yang sudah banyak mengalami kesukaran dalam mengakses pinjaman.

Dalam mengidentifikasi banyak layanan yang disediakan oleh hutan para delegasi berulang-ulang menekankan kebutuhan untuk menyelaraskan nilai-nilai ekonomi, sosial dan konservasi dalam pengelolaan aset lahan dan hutan.

“Hutan merupakan aset strategis untuk bangsa,” ujar Siti Nurbaya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. “Tetapi tujuan ekonomi tidak boleh mengurangi fungsi ekologis, atau konservasi tidak boleh menghambat penggunaan ekonomi.”